Suara.com - Baru-baru ini publik dihebohkan dengan seorang pria bertampang bule yang menyebut IKN sebagai singkatan Ibu Kota Koruptor Nepotisme. Maxi Valerio, orang yang ada di dalam video viral tersebut mendapat kecaman banyak pihak.
Salah satunya dari para tokoh adat yang berlokasi di Kalimantan Timur. Mereka menuntut kepada Maxi Valerio untuk meminta maaf.
Maxi Valerio melalui akun TikTok-nya @maxi_masker angkat bicara mengenai video viral tersebut. Dia mengaku tidak mengerti harus minta maaf untuk apa, sebab, yang dikatakannya hanyalah khayalan dan parodi.
"Om bule minta maaf. Untuk apa? Saya tidak paham perihal video parodi saya tentang IKN yang merupakan singkatan dari khayalan saya, bisa merupakan ikatan kakak nenek, bisa merupakan ibu kota khayalan Naruto bisa saja ibu kota korupsi nepotisme. Ini merupakan khalayan saya dan parodi dan sekarang melebar ke mana-mana," ujarnya dikutip pada Jumat (15/6/2024).
Dia menegaskan bahwa bukan bule, melainkan warga negara Indonesia (WNI) yang tinggal di Bogor. "Gue WNI, emak gue Jawa-Jogja. Bapak gue itali gue jadi itilano," katanya.
Terkait video, Maxi menegaskan bahwa itu parodi yang dibuat untuk lucu-lucuan. Mengenai masalah investasi, air, dan keluhan sulitnya makan merupakan parodi yang sifatnya autokritik.
Semua yang dibawakan merupakan topik dan isu yang saat ini sedang menghangat beredar di masyarakat.
"Gue di video tersebut cuman lucu sesuai fakta-fakta yang banyak rapat DPR, kemungkinan investiasi tidak masuk. Banyak podcast mengatakan bahwa di sana ada kekurangan air. Bahwa pemimpin negara mengatakan bahwa saya juga susah makan tidak ada restoran dan katanya juga untuk upacara mungkin akan dilakukan di dua tempat," katanya.
Maxi heran dia kemudian diminta untuk meminta maaf oleh tokoh adat di Kalimantan Timur. Padahal Maxi tidak menyebut kata 'Kalimantan' dalam videonya tersebut.
Baca Juga: Otorita IKN Ajak Konten Kreator Bagikan Informasi Konstruktif
"Kedua saya tidak sebut untuk urusan Kalimantan. Nggak peduli saya dengan urusan Kalimantan. Saya tidak menyebut satu kata pun tentang Kalimantan," katanya.
Justru, dia mengeklaim membela hak-hak masyarakat Indonesia. "Saya tidak menyebut orang kalimantan kenapa sekarang masuk ke adat segala," katanya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Serum Malam untuk Hempas Flek Hitam Usia 50 Tahun ke Atas
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- Work to Run: 5 Sepatu Lari Hitam Polos yang Tetap Rapi di Kantor dan Nyaman Dipakai Lari
- 5 HP Redmi RAM 8 GB Memori 256 GB Termurah di Bawah Rp1,5 Juta, Spek Juara
Pilihan
-
Serangan Mematikan Rusia Jelang Gencatan Senjata, 26 Warga Ukraina Tewas
-
Bejatnya Kiai Cabul Ashari di Pati: Ngaku Keturunan Nabi hingga Istri Orang Bebas Dicium
-
Mengungkap Jejak Pelarian Kiai Cabul Pati: Terendus Ritual di Kudus, Kini Raib Bak Ditelan Bumi
-
Diterpa Kontroversi dan Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Ceramah JK, Ade Armando Mundur dari PSI
-
Lolos Blokade AS! Kapal Tanker Iran Rp 3,8 T Menuju Riau, Kemlu RI: Tak Langgar Hukum
Terkini
-
Kemnaker Siapkan Tenaga Kerja Terampil untuk Dukung Pertumbuhan Pasar EV dan Green Jobs
-
Ironi Distribusi Air Jakarta: Apartemen Dimanjakan, Warga Kampung Pakai Pipa Usia Setengah Abad!
-
Serangan Mematikan Rusia Jelang Gencatan Senjata, 26 Warga Ukraina Tewas
-
Kritik Pelibatan TNI dalam Pembekalan LPDP, TB Hasanuddin: Perlu Dikaji, Tak Sesuai Tupoksi!
-
BPJS Kesehatan dan BPKP Perkuat Tata Kelola Jaga Keberlanjutan JKN
-
Letjen TNI Agus Widodo Dikabarkan Resmi Jabat Wakil Kepala BIN, Gantikan Komjen Imam Sugianto
-
Nyawa di Ujung Shift: Mengungkap Jam Kerja Tak Manusiawi Dokter Internship dan Regulasi Kemenkes
-
Sama dengan TNI, Prabowo Batasi Jabatan Anggota Polri di Luar Institusi
-
Komitmen ESG Meningkat, Mengapa Data Logistik Masih Jadi Tantangan di Lapangan?
-
KPK Ingatkan Tunjangan Hakim Ad Hoc Harus Beriringan dengan Perbaikan Sistem Peradilan