Suara.com - Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid mengatakan, pihaknya akan memanggil Menkominfo Budi Arie buntut peretasan Pusat Data Nasional (PDN) dengan virus ransomware.
"Kalau dalam beberapa hari ke depan belum ada perbaikan, kita akan panggil Menkominfo," kata Meutya di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (24/6/2024).
Menurutnya, pihaknya ingin mencari tahu juga soal kasus peretasan tersebut. Dia bilang, DPR RI menunggu penjelasan pemerintah.
"Nanti kita lihat ya, karena yang utamanya juga adalah mencari tahu ini masalahnya apa. Apakah ada malfungsi di tingkat cyber security kita atau memang ada serangan. Nah ini kita tunggu pernyataan dari pemerintah, mana penjelasan itu. Kami juga di DPR juga menunggu," katanya.
Menurutnya, keamanan cyber perlu ditingkatkan. Bukan hanya soal teknologinya tapi juga soal sumber daya manusianya.
"Jadi kalau kita tidak punya pemahaman betapa bahayanya sebuah serangan, dan ini kemungkinan adalah serangan ya, itu membuat kita tidak menjaga dengan baik. Dalam hal ini kita nggak mau menyalahkan siapa-siapa memang kita harus benahi masalah yang ada saat ini, tapi catatan ke depan akan semakin penting bahwa cyber security itu amat sangat penting," terangnya.
Ia lantas mengingatkan soal pentingnya RUU Ketahanan Siber untuk mengatasi permasalahan yang sama ke depannya.
"Itu periode depan ya, kalau sekarang nggak keburu lagi nih. Tapi penting untuk juga punya RUU Ketahanan Siber," imbuh dia.
Sebelumnya, pada Kamis (20/6/2024) terjadi gangguan pada Pusat Data Nasional yang berdampak pada beberapa layanan publik. Salah satu layanan yang terdampak adalah keimigrasian.
Baca Juga: Peretas PDN Minta Uang Tebusan 8 Juta Dolar AS, Menkominfo: Gak Akan Kami Turuti
Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Silmy Karim mengatakan sejak Sabtu (22/4) layanan keimigrasian sudah pulih.
Imigrasi memutuskan untuk memindahkan pusat data (data center) 12 jam sejak gangguan teknis di PDN Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) teridentifikasi.
Berita Terkait
-
Peretas PDN Minta Uang Tebusan 8 Juta Dolar AS, Menkominfo: Gak Akan Kami Turuti
-
Kasus Serangan Siber Pusat Data Nasional, Hacker Minta Tebusan Rp 131 Miliar
-
5 Hari Lumpuh, BSSN Baru Akui Pusat Data Nasional Kena Serangan Siber Ransomware
-
Menkominfo Sebut Pusat Data Nasional Diserang Ransomware, Pelaku Minta Tebusan 8 Juta Dolar AS!
-
Mengenal Pusat Data Nasional yang Sedang Gangguan serta Daftar Kementerian/Lembaga Terdampak
Terpopuler
- 10 HP Murah Memori 128 GB dan Kamera Bening di Bawah Rp1,5 Juta untuk Multitasking
- Dicukur Timnas Indonesia 5-1, Pemain Naturalisasi Kamboja Jadi Sasaran Kemarahan Fans
- 7 HP Murah Spesifikasi Terbaik di Bawah Rp2 Juta, Kamera 108 MP hingga NFC
- Bukan Sekadar Urusan Nasi Uduk di Matraman, 'Waspada Skenario Kerusuhan Agustus 2026'
- 9 Rekomendasi Lipstik Tahan Lama yang Cocok untuk Kulit Sawo Matang
Pilihan
-
Hukum Tak Mampu Meyakinkan Publik, Main Hakim Sendiri Jadi Jalan Pintas
-
Rupiah Jebol ke Rp18.083 per Dolar AS, Terpuruk Paling Dalam di Asia usai Perry Warjiyo Mundur
-
Adik Kim Jong un ke Indonesia Cs: Hei Antek-antek Asing, Stop Jadi Corong Bayaran AS
-
Melania Trump Hendak Dibunuh saat Belanja Baju, Ada 'Orang Dalam' Berkhianat
-
Bayi 'Putri Duyung' Lahir di OKI, Apa Itu Sirenomelia yang Membuat Kakinya Menyatu?
Terkini
-
Pertamina EP Adera Sambung Harapan Anak Putus Sekolah Lewat Program Sekolah Kembali
-
Apa Itu Aplikasi AMPERA 24/7? Kini Warga Palembang Bisa Akses Layanan Polisi dari Ponsel
-
Murid Mengeluh Sepatunya Mengganjal saat Dipakai Sekolah, Isinya Diduga Paket Sabu
-
5 Fakta Mahasiswa KKN Tenggelam di Sungai Rawas, Perahu Terbalik Usai Tabrak Kayu
-
Ada Apa di Kejari Kabupaten Bogor? Kasi Pidsus Mendadak Dipanggil Kejagung
-
Pemenuhan Gizi Jadi Fondasi Tumbuh Kembang Anak, Ini yang Harus Diketahui Orang Tua
-
Dari Gudang hingga Rumah, Begini Perjalanan Produk Sebelum Sampai ke Tangan Konsumen
-
Ancaman Belum Usai: Sosiolog UNJ Ingatkan Bentrokan Matraman Rawan Dibajak Isu SARA
-
Tuntas Uji Coba 3 Bulan, Pemkab Bogor Godok Rute Baru Bus Listrik Bojong Gede - Exit Tol Citeureup
-
Ditahan KPK, Moch Mahrus Suap Anggota DPR Rp1,5 Miliar demi Raih Hibah Pokmas Jatim