Suara.com - Walau meminta uang tebusan kepada pemerintah sebesar 8 juta dolar Amerika Serikat, pelaku peretasan terhadap Pusat Data Nasional (PDN) dengan virus ransomware belum bisa diidentifikasi. Hal itu diakui oleh Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Hinsa Siburian saat rapat bareng Komisi I DPR di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (27/6/2024).
Kepada anggota dewan, Hinsa mengaku BSSN belum bisa mendeteksi siapa pelaku yang telah meretas PDN. Pernyatan itu disampaikan Hinsa saat menjawab pertanyaan dari Anggota Komisi I DPR RI fraksi PDIP TB Hasanuddin di rapat.
"Sejauh mana sudah terdeteksi tidak pak, pelakuya (peratas PDN) kira-kira sudah tedeteksi tidak?" kata Hasanuddin.
Menanggapi itu, Hinsa mengakui pihaknya belum bisa mengungkap dalang di balik aksi peretasan PDN.
Menurutnya, BSSN hanya baru menemukan indikasi-indikasi saja.
"Tentu untuk pelaku ini belum bisa pak (terdeteksi)," katanya.
"Kami baru menemukan indikasi-indikasi, yang nanti dari indikasi ini akan kita olah untuk menemukan si pelaku," sambungnya.
Ia menambahkan sebenarnya sudah ada tawaran dari berbagai negara terkait dengan keamanan siber.
"Karena kita sebenarnya saat ini pun banyak permintaan dari, kami sudah melakukan kerja sama dengan 10 negara MOU kaitannya dengan keamanan siber. Mereka menawarkan juga, dan tentunya karena ini masih dalam proses forensik ini, kita tunggu dulu, yang hasil dari tim kita ini. Baru nanti bisa kita koordinasikan bagaimana bentuknya kerja sama. Sudah ada beberapa negara yang mau untuk membantu," pungkasnya.
Minta Uang Tebusan 8 Juta Dolar AS
Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi sebelumnya mengaku jika pihak yang meretas Pusat Data Nasional (PDN) dengan virus ransomware meminta tebusan sebesar 8 juta dolar Amerika Serikat.
"Iya menurut tim (meminta) 8 juta dolar AS," kata Budi Arie di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (24/6/2024).
Ia mengatakan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) menggelar konferensi pers di Kementerian Kominfo siang hari ini terkait serangan terhadap PDN.
Budi Arie mengungkapkan serangan tersebut merupakan virus ransomware jenis baru dari lockbit 3.0.
Ogah Turuti Maunya Hacker
Berita Terkait
-
Kebocoran Data Akibat PDN Diretas? Ini Alasan Kepala BSSN Belum Bisa Jawab Pertanyaan DPR
-
Gegara PDN Dibobol Hacker, Legislator PDIP Cecar Menkominfo dan Kepala BSSN: Ini Kecelakaan atau Kebodohan Nasional?
-
Virus Ransomware Acak-acak Pusat Data Nasional, Menkominfo Curhat di DPR: Virus Ini Melanda Dunia
-
Dipanggil DPR usai Pusat Data Nasional Dibobol Hacker, Menkominfo Ogah Gubris Wartawan: Jangan Dihalangin Dong!
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Motor Listrik Harga di Bawah Rp10 Juta, Hemat dan Ramah Lingkungan
- 10 Rekomendasi Tablet Harga 1 Jutaan Dilengkapi SIM Card dan RAM Besar
- Rhenald Kasali di Sidang ASDP: Beli Perusahaan Rugi Itu Lazim, Hakim Punya Pandangan Berbeda?
- 20 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 4 Oktober 2025, Klaim Ballon d'Or dan 16.000 Gems
- Beda Pajak Tahunan Mitsubishi Destinator dan Innova Reborn, Lebih Ringan Mana?
Pilihan
-
Maarten Paes: Pertama (Kalahkan) Arab Saudi Lalu Irak, Lalu Kita Berpesta!
-
Formasi Bocor! Begini Susunan Pemain Arab Saudi Lawan Timnas Indonesia
-
Getol Jualan Genteng Plastik, Pria Ini Masuk 10 Besar Orang Terkaya RI
-
BREAKING NEWS! Maverick Vinales Mundur dari MotoGP Indonesia, Ini Penyebabnya
-
Harga Emas Terus Meroket, Kini 50 Gram Dihargai Rp109 Juta
Terkini
-
Ketua GIPI Kritik RUU Kepariwisataan: Pemerintah Tak Pernah Anggap Penting Pariwisata
-
Pemerintah Sebut UU Pers Beri Jaminan Perlindungan Hukum Wartawan, Iwakum Sebut Ini
-
Menpar Widiyanti Targetkan Industri MICE Indonesia Susul Vietnam di Peringkat Global
-
Puji Kepemimpinan Gubernur Ahmad Luthfi, BGN Puji Jateng Paling Siap Jalankan Program Gizi Nasional
-
Jokowi 'Dikepung' Politik? Rocky Gerung Bongkar Alasan di Balik Manuver Prabowo-Gibran 2029
-
'Mereka Ada Sebelum Negara Ini Ada,' Pembelaan Antropolg untuk 11 Warga Maba Sangaji di Persidangan
-
Terungkap! 'Orang Baik' yang Selamatkan PPP dari Perpecahan: Ini Peran Pentingnya
-
Dana Transfer Dipangkas Rp 15 Triliun, APBD DKI 2026 Anjlok dan Gubernur Perintahkan Efisiensi Total
-
Kelurahan Kapuk Dipecah Jadi 3: Lurah Klaim Warga Menanti Sejak Lama, Semua RW dan RT Setuju
-
Antonius Kosasih Divonis 10 Tahun Bui di Kasus Korupsi PT Taspen, Hukuman Uang Pengganti Fantastis!