Suara.com - Walau meminta uang tebusan kepada pemerintah sebesar 8 juta dolar Amerika Serikat, pelaku peretasan terhadap Pusat Data Nasional (PDN) dengan virus ransomware belum bisa diidentifikasi. Hal itu diakui oleh Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Hinsa Siburian saat rapat bareng Komisi I DPR di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (27/6/2024).
Kepada anggota dewan, Hinsa mengaku BSSN belum bisa mendeteksi siapa pelaku yang telah meretas PDN. Pernyatan itu disampaikan Hinsa saat menjawab pertanyaan dari Anggota Komisi I DPR RI fraksi PDIP TB Hasanuddin di rapat.
"Sejauh mana sudah terdeteksi tidak pak, pelakuya (peratas PDN) kira-kira sudah tedeteksi tidak?" kata Hasanuddin.
Menanggapi itu, Hinsa mengakui pihaknya belum bisa mengungkap dalang di balik aksi peretasan PDN.
Menurutnya, BSSN hanya baru menemukan indikasi-indikasi saja.
"Tentu untuk pelaku ini belum bisa pak (terdeteksi)," katanya.
"Kami baru menemukan indikasi-indikasi, yang nanti dari indikasi ini akan kita olah untuk menemukan si pelaku," sambungnya.
Ia menambahkan sebenarnya sudah ada tawaran dari berbagai negara terkait dengan keamanan siber.
"Karena kita sebenarnya saat ini pun banyak permintaan dari, kami sudah melakukan kerja sama dengan 10 negara MOU kaitannya dengan keamanan siber. Mereka menawarkan juga, dan tentunya karena ini masih dalam proses forensik ini, kita tunggu dulu, yang hasil dari tim kita ini. Baru nanti bisa kita koordinasikan bagaimana bentuknya kerja sama. Sudah ada beberapa negara yang mau untuk membantu," pungkasnya.
Minta Uang Tebusan 8 Juta Dolar AS
Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi sebelumnya mengaku jika pihak yang meretas Pusat Data Nasional (PDN) dengan virus ransomware meminta tebusan sebesar 8 juta dolar Amerika Serikat.
"Iya menurut tim (meminta) 8 juta dolar AS," kata Budi Arie di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (24/6/2024).
Ia mengatakan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) menggelar konferensi pers di Kementerian Kominfo siang hari ini terkait serangan terhadap PDN.
Budi Arie mengungkapkan serangan tersebut merupakan virus ransomware jenis baru dari lockbit 3.0.
Ogah Turuti Maunya Hacker
Berita Terkait
-
Kebocoran Data Akibat PDN Diretas? Ini Alasan Kepala BSSN Belum Bisa Jawab Pertanyaan DPR
-
Gegara PDN Dibobol Hacker, Legislator PDIP Cecar Menkominfo dan Kepala BSSN: Ini Kecelakaan atau Kebodohan Nasional?
-
Virus Ransomware Acak-acak Pusat Data Nasional, Menkominfo Curhat di DPR: Virus Ini Melanda Dunia
-
Dipanggil DPR usai Pusat Data Nasional Dibobol Hacker, Menkominfo Ogah Gubris Wartawan: Jangan Dihalangin Dong!
Terpopuler
- 5 Sampo Uban Sachet Bikin Rambut Hitam Praktis dan Harga Terjangkau
- 5 HP Helio G99 Termurah di Awal Tahun 2026, Anti Lemot
- 6 Rekomendasi HP OPPO Murah dengan Performa Cepat, RAM 8 GB Mulai Rp2 Jutaan
- 5 Rekomendasi Sepatu Adidas untuk Lari selain Adizero, Harga Lebih Terjangkau!
- 28 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 10 Januari 2026, Ada 15.000 Gems dan Pemain 111-115
Pilihan
-
Cek Fakta: Yaqut Cholil Qoumas Minta KPK Periksa Jokowi karena Uang Kuota Haji, Ini Faktanya
-
Hasil Akhir: Kalahkan Persija, Persib Bandung Juara Paruh Musim
-
Babak Pertama: Beckham Putra Bawa Persib Bandung Unggul atas Persija
-
Untuk Pengingat! Ini Daftar Korban Tewas Persib vs Persija: Tak Ada Bola Seharga Nyawa
-
Kriminalisasi Rasa Tersinggung: Mengadili Komedi 'Mens Rea' Pandji Pragiwaksono
Terkini
-
4 Poin Utama Rapat Terbatas Prabowo di Hambalang: Dari Industri Tekstil hingga Chip Masa Depan
-
Kecupan Hangat Puan dan Prananda untuk Megawati: Sisi Lain Kekeluargaan di Balik Rakernas PDIP 2026
-
Logika KPK: Staf Tak Mungkin Punya Rp4 M, Direksi Wanatiara Otak Suap Pajak?
-
KPK Aminkan Teori 'Kebocoran Negara' Prabowo, Kasus Pajak Tambang Jadi Bukti Nyata
-
Sinyal Tarif Transjakarta Naik Menguat? Anggaran Subsidi Dipangkas, Gubernur Buka Suara
-
KPK: Wajib Pajak Boleh Lawan Oknum Pemeras, Catat Satu Syarat Penting Ini
-
Kena OTT KPK, Pegawai Pajak Langsung Diberhentikan Sementara Kemenkeu
-
Antisipasi Risiko Perluasan, Tanah Ambles di Panggang Gunungkidul Segera Diuji Geolistrik
-
KPK Ungkap Akal Bulus Korupsi Pajak PT Wanatiara Persada, Negara Dibobol Rp59 M
-
5 Fakta OTT Kepala Pajak Jakut: Suap Rp6 Miliar Lenyapkan Pajak Rp59 Miliar