Mendadak Tenteng Tasbih saat Hadapi Sidang Tuntutan, SYL: Assalamualaikum

Suara.com - Terdakwa Syahrul Yasin Limpo (SYL) hari ini akan menjalani sidang lanjutan kasus kasus dugaan gratifikasi dan pemerasan di lingkungan Kementerian Pertanian (Kementan) dengan agenda pembacaan tuntutan dari jaksa penuntut umum KPK. SYL pun tampak terlihat menenteng tasbih saat menghadapi sidang pembacaan tuntutan. 

Saat tiba di Pengadilan Tipikor Jakarta, mantan Menteri Pertanian (Mentan) itu terlihat mengenakan kemeja bermotif batik cokelat. SYL juga tampak menggenggam seutas tasbih berwarna cokelat.

SYL pun sempat mengucapkan salam saat memasuki ruang sidang. 

“Assalamualaikum,” kata SYL.

Sidang Tuntutan SYL Dkk

Tak hanya SYL, Jaksa KPK akan membacakan tuntutan terhadap dua terdakwa lainnya, yaitu bekas Sekretaris Jenderal Kementan Kasdi Subgyono, dan eks Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan Muhammad Hatta.

Pembacaan tuntutan ini sesuai dengan jadwal yang sebelumnya disampaikan oleh Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Rianto Adam Pontoh pada sidang terdahulu, Rabu (19/6/2024).

"Untuk tuntutan, hari Jumat tanggal 28," kata Rianto.

Menurut dia, jaksa bisa menyampaikan replik pada Senin (8/7/2024). Kemudian, SYL dkk juga bisa membacakan dupliknya pada Rabu (10/7/2024).

Baca Juga: SYL Ungkap Uang Setoran Rp1,3 Miliar ke Firli Bahuri, Kapolda Irjen Karyoto Sebut Fakta Menarik

Terakhir, Hakim Rianto menyebutkan pihaknya akan menggelar sidang pembacaan putusan perkara ini pada Kamis (11/7/2024) mendatang.

Sekadar informasi, Syahrul Yasin Limpo saat ini sedang menjalani sidang dugaan korupsi di Pengadilan Tipikor Jakarta dengan dakwaan melakukan pemerasan serta menerima gratifikasi dengan total Rp 44,5 miliar dalam kasus dugaan korupsi di Kementan dalam rentang waktu 2020 hingga 2023.

SYL didakwa melanggar Pasal 12 huruf e juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP