Suara.com - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Hadi Tjahjanto menggelar rapat dengan Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Ari Setiadi serta Kepala Badan Siber Sandi Negara Hinsa Siburian membahas soal bocornya data nasional akibat peretasan Pusat Data Nasional (PDN) 2.
Berdasarkan informasi dari pihak Kemenko Polhukam, rapat tersebut digelar pukul 10.00 WIB di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Senin (1/7/2024).
Rapat pun digelar tertutup. Namun, sebelum rapat dimulai, beberapa pejabat sempat terlihat hadir di kantor Kemenko Polhukam, di antaranya Budi Ari Setiadi, Hinsa Siburian dan Dirut PT Telkom Ririek Adriansyah.
Budi Ari sempat diberondong pertanyaan oleh wartawan ketika hadir di Kantor Kemenko Polhukam, namun enggan meladeni pertanyaan tersebut dan memilih masuk ke ruang rapat.
Hingga saat ini, rapat koordinasi yang dipimpin Menko Polhukam masih berlangsung.
Sebelumnya, pada Senin (24/6), pemerintah melalui BSSN serta Kemenkominfo mengidentifikasi sebanyak 211 instansi yang terdampak insiden serangan siber Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2.
Lalu pada Selasa (25/6), teridentifikasi ada sebanyak 282 instansi yang terimbas insiden PDNS 2.
Namun, pada Rabu (26/6), tercatat sudah ada sebanyak 44 instansi yang siap untuk melakukan pemulihan data, sementara sisanya masih dalam proses. Dari semua itu, lima instansi telah melayani kembali masyarakat setelah melakukan migrasi data.
Menkominfo Budi Ari Setiadi serta Kepala BSSN Hinsa Siburian sudah menjelaskan ke Komisi I DPR RI ihwal serangan siber terhadap PDNS 2.
Baca Juga: Buntut Peretasan PDN, Cyberity: Menkominfo Budi Arie Harus Mundur
Budi Arie menyebut tidak ada indikasi kebocoran data imbas gangguan serangan siber terhadap PDNS 2 di Surabaya.
"Tadi hasil rapat dengan Komisi I tidak ada indikasi dan belum ada bukti terjadinya kebocoran data," kata Budi Arie singkat dalam wawancara cegat setelah rapat kerja dengan Komisi I DPR RI di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (27/6) malam.
Budi Arie mengatakan upaya pemulihan PDNS 2 masih terus dilakukan. Kemenkominfo menargetkan pemulihan penuh terhadap PDNS 2 ditargetkan tuntas pada pertengahan Agustus 2024. (Sumber: Antara)
Berita Terkait
-
Buntut Peretasan PDN, Cyberity: Menkominfo Budi Arie Harus Mundur
-
Sindiran Legislator PKS Ke Menkominfo Budi Arie Soal Peretasan PDN: Bukan Alhamdulillah Pak, Tapi Innalillahi
-
Menkominfo dan Kepala BSSN Sambangi Istana, Ngadu soal Peretasan PDN ke Jokowi?
-
Anggaran Pemeliharan PDN Tembus Rp 700 Miliar, Kok Bisa Dibobol Hacker?
-
Kasus Peretas PDN Dibawa ke DPR: Dari Hamdalah hingga Dicap Kebodohan Gegara Sering Dibobol
Terpopuler
- Selamat Tinggal Jay Idzes? Sassuolo Boyong Amunisi Pertahanan Baru dari Juventus Jelang Deadline
- 4 Calon Pemain Naturalisasi Baru Era John Herdman, Kapan Diperkenalkan?
- Kakek Penjual Es Gabus Dinilai Makin 'Ngelunjak' Setelah Viral, Minta Mobil Saat Dikasih Motor
- 4 Mobil Kecil Bekas 80 Jutaan yang Stylish dan Bandel untuk Mahasiswa
- 5 Rekomendasi HP Rp1 Jutaan untuk Ojol, RAM 8 GB dan Baterai Awet
Pilihan
-
Dompet Menjerit Jelang Ramadan, Petani Tak Nikmati Harga Pangan yang Melambung Tinggi
-
Merayap dalam Senyap, Kenaikan Harga Pangan Semakin Mencekik Rakyat Kecil
-
Alarm Bahaya untuk BEI, Mengapa Indonesia Terancam Turun ke Kasta Banglades?
-
Isu Reshuffle untuk Singkirkan 'Orang Jokowi' Berhembus, Ini Jawaban Tegas Mensesneg
-
Sudah Rampung 90 Persen, Prabowo Segera Teken Dokumen Tarif Trump
Terkini
-
Wamensos Beberkan Rincian Bantuan Bencana Sumatra: Santunan Rp15 Juta hingga Modal Usaha Rp5 Juta
-
Kemensos Gelontorkan Rp13,7 Miliar Tangani Puluhan Bencana di Awal Tahun 2026
-
Kemensos Catat 37 Kejadian Bencana di Awal 2026, Banjir Masih Jadi Ancaman Utama
-
Pramono Anung Akui Operasional RDF Rorotan Masih Penuh Tantangan: Kami Tangani Secara Serius
-
Paulus Tannos Kembali Ajukan Praperadilan dalam Kasus e-KTP, KPK: Tidak Hambat Proses Ekstradisi
-
Epstein Files Meledak Lagi: Deretan Nama Besar Dunia Terseret, dari Trump sampai Bos Teknologi
-
Pemerintah Nilai Tak Ada Resistensi RI Gabung BoP, Sebut Cuma Beda Pendapat
-
MGBKI Dukung Putusan MK soal Kolegium Dokter Spesialis, Tegaskan Independen dan Berlaku Langsung
-
Perluasan Digitalisasi Bansos di 41 Daerah, Gus Ipul: Transformasi Bangsa Mulai Dari Data
-
Menko Yusril: Pemerintah Siapkan Kerangka Aturan Cegah Risiko TPPU di Sistem Pembayaran Cashless