Suara.com - Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional, Ronny Talapessy, menyebut apa yang disampaikan ketum partainya Megawati Soekarnoputri, dalam pidatonya mengenai Penyidik KPK AKBP Rossa Purbo Bekti hanya lah sebagai bentuk kejengkelan sekaligus kritik.
Megawati sebelumnya mempertanyakan AKBP Rossa terkait pemeriksaan dan penyitaan barang Hasto Kristiyanto. Ia bahkan menantang Rossa agar menghadapnya.
"Ya, itu cara Bu Mega mengkritik penyidik Rossa yang bertugas tidak profesional, menjebak saudara Kusnadi (staf Hasto), tidak membolehkan Kusnadi didampingi pengacara, dan merampas properti partai," kata Ronny kepada Suara.com, Senin (8/7/2024).
Menurutnya, kejengkelan Megawati tersebut sangat wajar disampaikan. Ini lantaran apa yang dilakukan Rossa terkesan memaksa.
"Jadi tolonglah, jangan menggunakan kewenangan hukum sebagai seorang penyidik untuk tujuan-tujuan lain. Kita semua juga tahu bahwa di tubuh KPK ada persoalan dengan loyalitas ganda sesuai institusi asal penyidik. Ini juga diakui pimpinan KPK. Dan ini rawan disusupi kepentingan-kepentingan lain," ungkapnya.
Lebih lanjut, kata dia, bagi PDIP sendiri pemeriksaan Hasto beberapa waktu lalu dianggap sangat kuat nuansa politisnya.
"Dan bagi kami, jelas terlihat rangkaian pemeriksaan terhadap Sekjen kami Mas Hasto, lebih terasa unsur politisnya, karena belakangan Mas Hasto sering mengkritik kekuasaan. Kendati tidak ada uang negara yang dikorupsi di sini. Sementara koruptor trilyunan tidak diperlakukan seperti ini," ujarnya.
Ia pun berharap agar kasus Harun Masiku bisa diselesaikan dengan profesional.
"Yang penting kami minta ayo selesaikan saja proses ini dengan profesional, sesuai aturan. Kita masih menunggu dan berharap laporan kami ke Dewas segera diproses, juga update balasan surat dari KPK untuk Komnas HAM," pungkasnya.
Baca Juga: Megawati Sentil KPU Soal Pemecatan Hasyim: Sebagai Warga Negara, Saya Sedih!
Pernyataan Megawati
Sebelumnya Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri menyoroti aksi Penyidik KPK AKBP Rossa Purbo Bekti yang memanggil dan menyita barang Hasto Kristiyanto terkait kasus Harun Masiku.
Hal itu disampaikan Megawati dalam pidatonya dalam acara pengambilan pengucapan sumpah janji jabatan pengurus DPP PDIP masa bakti 2019-2024 diperpanjang hingga 2025 di Sekolah Partai DPP PDIP, Lenteng Agung, Jakarta, Jumat (5/7/2024).
Awalnya Megawati bercerita mengenai pengalamannya soal dirinya pernah dipanggil oleh aparat penegak hukum sebanyak tiga kali di zaman orde beru.
Ia lantas mengingatkan kepada Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang baru-baru ini dipanggil oleh KPK terkait Harun Masiku. Menurutnya, Hasto harus berani hadapi.
"Aku bilang sama Hasto. Lu berani datang nggak To? Masa kalah sama aku. Aku saja datang sampai tiga kali lho To, yo datang buk. Terus siapa sih yang manggil kamu, tanyain namanya gitu, namanya Rossa," kata Megawati.
Berita Terkait
-
Tepis Isu Politisasi Kasus Harun Masiku, Pimpinan KPK Mesti Turuti Permintaan Megawati Bertemu AKBP Rossa
-
Aliran Dana Kementan ke Green House Surya Paloh Diusut, KPK Siap Panggil Ketum NasDem!
-
Tegas! Megawati Bela Hasto di Depan Kader PDIP: KPK Keras ke Kami, Tapi..
-
Megawati Angkat Ganip Warsito hingga Andi Widjajanto Sebagai Kepala Badan di PDIP
Terpopuler
- Link Download Gratis Ebook PDF Buku Broken Strings, Memoar Pilu Karya Aurelie Moeremans
- Biodata dan Agama DJ Patricia Schuldtz yang Resmi Jadi Menantu Tommy Soeharto
- Kronologi Pernikahan Aurelie Moeremans dan Roby Tremonti Tak Direstui Orang Tua
- 5 Sepatu Jalan Lokal Terbaik Buat Si Kaki Lebar Usia 45 Tahun, Berjalan Nyaman Tanpa Nyeri
- DPUPKP Catat 47 Hektare Kawasan Kumuh di Kota Jogja, Mayoritas di Bantaran Sungai
Pilihan
-
Hari Ini Ngacir 8 Persen, Saham DIGI Telah Terbang 184 Persen
-
Mengapa Purbaya Tidak Pernah Kritik Program MBG?
-
Kuburan atau Tambang Emas? Menyingkap Fenomena Saham Gocap di Bursa Indonesia
-
Nama Orang Meninggal Dicatut, Warga Bongkar Kejanggalan Izin Tanah Uruk di Sambeng Magelang
-
Di Reshuffle Prabowo, Orang Terkaya Dunia Ini Justru Pinang Sri Mulyani untuk Jabatan Strategis
Terkini
-
Pascabanjir Sumatra, Penanganan Beralih ke Pemulihan Layanan Kesehatan dan Kebutuhan Dasar
-
Indonesia Tancap Gas Jadi Pusat Halal Dunia lewat D-8 Halal Expo Indonesia 2026
-
Literasi Halal Dinilai Masih Lemah, LPPOM Siapkan Pelajar Jadi Agen Perubahan
-
Jepang Studi Banding Program MBG di Indonesia
-
Kasus Korupsi LPEI Berkembang, Kejati DKI Tetapkan 4 Tersangka Baru dan Sita Aset Rp566 Miliar
-
Merasa Tak Dihargai, Anggota DPR Semprot Menteri KKP: Kami Seperti 'Kucing Kurap'
-
Korban Bencana Boleh Manfaatkan Kayu Hanyut, Kemenhut Juga Stop Penebangan Hutan
-
Politisi PDIP Ingatkan Prabowo: Jangan Buru-buru Bangun IKN, Siapkan Dulu Ekosistemnya
-
Bukan Sekadar Banjir: Auriga Desak KLHK dan KPK Usut Dugaan Korupsi di Balik Perusakan Lahan PT TPL
-
BNI Bersihkan Masjid Darul Aman Pascabanjir di Agam