Suara.com - Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta, Joko Agus Setyono, mengatakan untuk bisa mewujudkan cita-cita Jakarta menjadi kota global setelah tak menyandang status ibu kota, biayanya tak murah. Ia memperkirakan Jakarta butuh biaya sekitar Rp 600 triliun.
Ia menyebut perkiraan dana yang dibutuhkan ini berdasarkan kalkulasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta. Hal ini disampaikan Joko dalam acara Sosialisasi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (DKJ) Bersama Kemendagri, Selasa (9/7/2024).
"Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta telah mengkalkulasi atau menghitung sebenarnya kebutuhan kita untuk bisa setara dengan kota-kota global lainnya di dunia membutuhkan anggaran sekitar Rp 600 triliun," ujar Joko secara daring.
Amanat UU
Sebagai informasi, Jakarta menjadi kota global merupakan amanat dari UU DKJ. Sebab, Jakarta tak akan lagi menjadi Ibu Kota pada 2024 dan pusat pemerintah akan berpindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur.
Dana tersebut dibutuhkan karena Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI tiap tahunnya berkisar di angka Rp80-84 triliun. Dengan besaran ini, ia mengakui masih banyak kebutuhan biaya untuk menjadi kota global.
"APBD DKI Jakarta saat ini berkisar antara Rp80-84 triliun. Kalau kita melihat ke dalam lagi, postur APBD kita untuk belanja bantuan sosial sudah mencapai hampir 30 persen, belanja pegawai sudah mencapai 34 persen, belanja modal kita berupaya untuk bisa meningkatkan menjadi 19 persen," ucap Joko.
Karena itu, demi menutup kekurangan ini, strateginya adalah dengan mengalokasikan belanja modal. Sebab, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah mengatur bahwa anggaran belanja modal seharusnya mencapai 40 persen.
"Nah gap antara kebutuhan antara anggaran dari Rp600 triliun kita topang dengan anggaran belanja modal yang sekarang ini hanya sekitar 19 persen. Masih jauh dari apa yang harus kita siapkan," jelas Joko.
Ia pun berjanji bersama para legislator akan melakukan perencanaan yang efisien dalam penyusunan APBD mendatang.
"Oleh karena itu, Pemprov DKI Jakarta yang selalu bersinergi dengan DPRD DKI Jakarta berupaya bagaimana melakukan efisiensi anggaran di setiap sektor agar cita-cita menjadi kota global itu bisa terwujud," pungkasnya.
Berita Terkait
-
Keputusan di Tangan Jokowi, Status Jakarta jadi Ibu Kota Negara Tinggal Menghitung Hari
-
Airlangga Ngaku Bakal Jamu Kaesang di Golkar Kamis Sore, Bahas Pencalonan Pilkada Jakarta?
-
Sandiaga Dilirik Partai Lain Maju Pilkada 2024, PPP Semringah: Menunjukan Kader Kami Laku Dimana-mana
-
5 Klub dengan Jumlah Rata-rata Penonton Tertinggi di Asia Tenggara, Tim Indonesia yang Pertama?
Terpopuler
- 5 Cushion Terbaik dan Tahan Lama untuk Kondangan, Makeup Flawless Seharian
- 5 Sepeda Lipat Murah Kuat Angkut Beban hingga 100 Kg: Anti Ringkih dan Praktis
- 5 Body Lotion untuk Memutihkan Kulit, Harga di Bawah Rp30 Ribu
- 5 HP Infinix Kamera Bagus dan RAM Besar, Harga Mulai Rp1 Jutaan
- 5 HP Samsung Kamera Bagus dan RAM Besar, Pas buat Multitasking
Pilihan
-
Konflik Geopolitik Tak Pernah Belanja di Warung, Tapi Pelaku UMKM Semarang Dipaksa Akrobat
-
Kenapa CFD di Kota Lain Lancar, Tapi Palembang Macet? Ini Penyebab yang Terungkap
-
JK Dilaporkan ke Polisi, Juru Bicara Jelaskan Konteks Ceramah
-
AS Blokade Semua Pelabuhan Iran Senin Hari Ini, Harga BBM Langsung Naik
-
Balas Rhoma Irama, LMKN Jelaskan Akar Masalah Royalti Musik Dangdut Jadi Rp25 Juta
Terkini
-
Dirjen Imigrasi Copot Pejabat Terkait Pungli Batam, Buka Peluang Proses Pidana
-
Formappi Soal Permintaan RDPU Kasus Korupsi Minyak Mentah: Komisi III Bukan Tempat Uji Hukum!
-
Cak Imin Dorong Koperasi Merah Putih Siap Bersaing di Tengah Kebuntuan Global
-
Survei Poltracking: Kepercayaan Publik pada Prabowo-Gibran Tembus 75,1 Persen
-
Golkar Bukan Milik Satu Keluarga! Bahlil Ingatkan Kader Tak Saling Singkirkan karena Beda Pilihan
-
MKD DPR Panggil Aboe Bakar Besok Soal Isu Ulama Madura di Pusaran Narkoba
-
Kemhan Luruskan Kabar 'Akses Udara Tanpa Izin' Militer AS: Itu Masih Pembahasan, Jangan Terprovokasi
-
Mendagri Tegaskan Dana Otsus dan Dana Keistimewaan Harus Beri Manfaat Nyata bagi Masyarakat
-
Mendagri Pastikan Pengawasan Diperketat, Pemanfaatan Dana Otsus Lebih Optimal
-
Diplomasi 'Sahabat' di Kremlin: Putin Puji Prabowo, Indonesia Tancap Gas Perkuat Ekonomi dan Energi