Suara.com - Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta, Joko Agus Setyono, mengatakan untuk bisa mewujudkan cita-cita Jakarta menjadi kota global setelah tak menyandang status ibu kota, biayanya tak murah. Ia memperkirakan Jakarta butuh biaya sekitar Rp 600 triliun.
Ia menyebut perkiraan dana yang dibutuhkan ini berdasarkan kalkulasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta. Hal ini disampaikan Joko dalam acara Sosialisasi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (DKJ) Bersama Kemendagri, Selasa (9/7/2024).
"Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta telah mengkalkulasi atau menghitung sebenarnya kebutuhan kita untuk bisa setara dengan kota-kota global lainnya di dunia membutuhkan anggaran sekitar Rp 600 triliun," ujar Joko secara daring.
Amanat UU
Sebagai informasi, Jakarta menjadi kota global merupakan amanat dari UU DKJ. Sebab, Jakarta tak akan lagi menjadi Ibu Kota pada 2024 dan pusat pemerintah akan berpindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur.
Dana tersebut dibutuhkan karena Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI tiap tahunnya berkisar di angka Rp80-84 triliun. Dengan besaran ini, ia mengakui masih banyak kebutuhan biaya untuk menjadi kota global.
"APBD DKI Jakarta saat ini berkisar antara Rp80-84 triliun. Kalau kita melihat ke dalam lagi, postur APBD kita untuk belanja bantuan sosial sudah mencapai hampir 30 persen, belanja pegawai sudah mencapai 34 persen, belanja modal kita berupaya untuk bisa meningkatkan menjadi 19 persen," ucap Joko.
Karena itu, demi menutup kekurangan ini, strateginya adalah dengan mengalokasikan belanja modal. Sebab, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah mengatur bahwa anggaran belanja modal seharusnya mencapai 40 persen.
"Nah gap antara kebutuhan antara anggaran dari Rp600 triliun kita topang dengan anggaran belanja modal yang sekarang ini hanya sekitar 19 persen. Masih jauh dari apa yang harus kita siapkan," jelas Joko.
Ia pun berjanji bersama para legislator akan melakukan perencanaan yang efisien dalam penyusunan APBD mendatang.
"Oleh karena itu, Pemprov DKI Jakarta yang selalu bersinergi dengan DPRD DKI Jakarta berupaya bagaimana melakukan efisiensi anggaran di setiap sektor agar cita-cita menjadi kota global itu bisa terwujud," pungkasnya.
Berita Terkait
-
Keputusan di Tangan Jokowi, Status Jakarta jadi Ibu Kota Negara Tinggal Menghitung Hari
-
Airlangga Ngaku Bakal Jamu Kaesang di Golkar Kamis Sore, Bahas Pencalonan Pilkada Jakarta?
-
Sandiaga Dilirik Partai Lain Maju Pilkada 2024, PPP Semringah: Menunjukan Kader Kami Laku Dimana-mana
-
5 Klub dengan Jumlah Rata-rata Penonton Tertinggi di Asia Tenggara, Tim Indonesia yang Pertama?
Terpopuler
- 6 HP RAM 8 GB Paling Murah dengan Spesifikasi Gaming, Mulai Rp1 Jutaan
- 5 Tablet Snapdragon Mulai Rp1 Jutaan, Cocok untuk Pekerja Kantoran
- 7 Rekomendasi Sepatu Jalan Kaki Terbaik Budget Pekerja yang Naik Kendaraan Umum
- 7 Pilihan Sepatu Lokal Selevel Hoka untuk Lari dan Bergaya, Mulai Rp300 Ribuan
- Besok Bakal Hoki! Ini 6 Shio yang Dapat Keberuntungan pada 13 November 2025
Pilihan
-
Rolas Sitinjak: Kriminalisasi Busuk dalam Kasus Tambang Ilegal PT Position, Polisi Pun Jadi Korban
-
Menkeu Purbaya Ungkap Ada K/L yang Balikin Duit Rp3,5 T Gara-Gara Tak Sanggup Belanja!
-
Vinfast Serius Garap Pasar Indonesia, Ini Strategi di Tengah Gempuran Mobil China
-
Minta Restu Merger, GoTo dan Grab Tawarkan 'Saham Emas' ke Danantara
-
SoftBank Sutradara Merger Dua Musuh Bebuyutan GoTo dan Grab
Terkini
-
Bilateral di Istana Merdeka, Prabowo dan Raja Abdullah II Kenang Masa Persahabatan di Yordania
-
August Curhat Kena Serangan Personal Imbas Keputusan KPU soal Dokumen Persyaratan yang Dikecualikan
-
Di Hadapan Prabowo, Raja Yordania Kutuk Ledakan di SMAN 72 Jakarta, Sebut Serangan Mengerikan
-
Usai Disanksi DKPP, Anggota KPU Curhat Soal Beredarnya Gambar AI Lagi Naik Private Jet
-
Dua Resep Kunci Masa Depan Media Lokal dari BMS 2025: Inovasi Bisnis dan Relevansi Konten
-
Soal Penentuan UMP Jakarta 2026, Pemprov DKI Tunggu Pedoman Kemnaker
-
20 Warga Masih Hilang, Pemprov Jateng Fokuskan Pencarian Korban Longsor Cilacap
-
Gagasan Green Democracy Ketua DPD RI Jadi Perhatian Delegasi Negara Asing di COP30 Brasil
-
Mensos Ungkap Alasan Rencana Digitalisasi Bansos: Kurangi Interaksi Manusia Agar Bantuan Tak Disunat
-
Terbongkar! Prostitusi Online WNA Uzbekistan di Jakbar, Pasang Tarif Fantastis Rp15 Juta