Suara.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno bicara mengenai peluang mengalahkan petahana di Pilkada Jakarta.
Menurutnya, saat ini banyak yang ingin maju di pemilihan gubernur, tetapi yang perlu menjadi pertimbangan ialah bisa menang dari petahana.
"Kami melihat pertarungan di Jakarta ini memang banyak yang ingin maju tapi peluangnya bagaimana untuk mengalahkan petahana, tentu ya perlu diperhitungkan," kata Eddy di kantor DPP PAN, Jakarta Selatan, Minggu (14/7/2024).
Edd menyebutkan keberadaan petahana di Pilkada Jakarta tentu dapat menjadi unggulan. Seperti halnya keberadaan Ridwan Kamil bila memang maju di Pilkada Jawa Barat.
"Karena petahana biasanya diunggulkan. Nah ini juga termasuk RK di Jabar," kata Eddy.
Internal KIM Beda Pandang
Eddy mengakui saat ini masih ada dua pandangan berbeda di internal Koalisi Indonesia Maju (KIM) ihwal dukungan untuk Ridwan Kamil maju di Pilkada. Perbedaan itu antara mendukung Ridwan Kamil (RK) di Pilkada Jakarta atau Pilkada Jawa Barat.
"Ya kan memang ada dua pandangan sekarang di KIM, apakah RK itu di Jakarta atau Jabar," kata Eddy.
Eddy menyampaikan berdasarkan hasil survei, elektabilitas RK memang unggul telah dibanding kandidat calon lain di Jawa Barat. RK sendiri, dikatakan Eddy, sudah menyatakan siap maju di Jabar. Tetapi soal keputusan, masih menunggu partai.
Baca Juga: Anak Presiden dan Bos Jalan Tol Berpeluang Duet, Kans Kaesang - Jusuf Hamka Perlu Diuji Lagi?
"RK unggul lumayan telak di Jabar dan RK sudah mengatakan siap untuk bertarung di Jabar tapi juga memang menunggu perintah dari partai," kata Eddy.
Eddy berpandangan untuk Pilkada Jakarta memang perlu pertimbangan matang. Mengingat partai-artai yang berkoalisi ingin mengalahkan petahana.
"Kami melihat pertarungan di Jakarta ini memang banyak yang ingin maju tapi peluangnya bagaimana untuk mengalahkan petahana tentu ya perlu diperhitungkan," kata Eddy.
"Karena petahana biasanya diunggulkan. Nah ini juga termasuk RK di Jabar," sambungnya.
Berita Terkait
-
Anak Presiden dan Bos Jalan Tol Berpeluang Duet, Kans Kaesang - Jusuf Hamka Perlu Diuji Lagi?
-
Dilirik buat Pilkada Jakarta, Putri Zulhas Curhat Minta Ayahnya Dorong Nama Kaesang ke Jokowi
-
Motif Gibran Rajin Blusukan Demi Endorsement Kaesang di Pilkada Jakarta? Pengamat: Masyarakat Tidak Bodoh
-
Gak Ngaruh Muncul Duet Kaesang-Jusuf Hamka, Zulhas Ngotot Usung Putrinya di Pilkada Jakarta
Terpopuler
- 7 Rekomendasi Motor Bekas di Bawah 10 Juta Buat Anak Sekolah: Pilih yang Irit atau Keren?
- Dua Rekrutan Anyar Chelsea Muak dengan Enzo Maresca, Stamford Bridge Memanas
- Harga Mepet Agya, Intip Mobil Bekas Ignis Matic: City Car Irit dan Stylish untuk Penggunaan Harian
- 5 Mobil Bekas 3 Baris Harga 50 Jutaan, Angkutan Keluarga yang Nyaman dan Efisien
- 5 Sepatu Lokal Senyaman Hoka Ori, Cushion Empuk Harga Jauh Lebih Miring
Pilihan
-
6 HP Memori 512 GB Paling Murah untuk Simpan Foto dan Video Tanpa Khawatir
-
Pemerintah Bakal Hapus Utang KUR Debitur Terdampak Banjir Sumatera, Total Bakinya Rp7,8 T
-
50 Harta Taipan RI Tembus Rp 4.980 Triliun, APBN Menkeu Purbaya Kalah Telak!
-
Agensi Benarkan Hubungan Tiffany Young dan Byun Yo Han, Pernikahan di Depan Mata?
-
6 Smartwatch Layar AMOLED Murah untuk Mahasiswa dan Pekerja, Harga di Bawah Rp 1 Juta
Terkini
-
Tragedi Kalibata Jadi Alarm: Polisi Ingatkan Penagihan Paksa Kendaraan di Jalan Tak Dibenarkan!
-
Bicara Soal Pencopotan Gus Yahya, Cholil Nafis: Bukan Soal Tambang, Tapi Indikasi Penetrasi Zionis
-
Tinjau Lokasi Pengungsian Langkat, Prabowo Pastikan Terus Pantau Pemulihan Bencana di Sumut
-
Trauma Usai Jadi Korban Amukan Matel! Kapolda Bantu Modal hingga Jamin Keamanan Pedagang Kalibata
-
Rapat Harian Gabungan Syuriyah-Tanfidziyah NU Putuskan Reposisi Pengurus, M Nuh Jadi Katib Aam
-
Pakar UIKA Dukung Anies Desak Status Bencana Nasional untuk Aceh dan Sumatera
-
BNI Raih Apresiasi Kementerian UMKM Dorong Pelaku Usaha Tembus Pasar Global
-
BNI Dorong Digitalisasi dan Transparansi Rantai Pasok FMCG
-
Komisi III Kritik Usulan Kapolri Ditunjuk Presiden Tanpa DPR: Absennya Pemaknaan Negara Hukum
-
Kritik Keras Perkap 10/2025, Mahfud MD Sebut Tidak Ada Dasar Hukum dan Konstitusionalnya