Suara.com - Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengungkapkan keprihatinannya terhadap kekurangan bahan bakar yang menghantui Jalur Gaza, sementara Israel terus menahan izin untuk memasukkan bahan bakar yang vital bagi bantuan kemanusiaan.
Stephane Dujarric, juru bicara PBB, dalam konferensi pers Selasa (16/7), menyampaikan bahwa kekurangan listrik dan bahan bakar terus berdampak serius pada layanan dasar di Gaza.
"Rumah sakit, ambulans, toko roti, dan truk bantuan semuanya terpengaruh," ujarnya.
Dujarric menyoroti bahwa meskipun PBB berhasil meningkatkan pengumpulan bahan bakar menjadi rata-rata 80.000 liter per hari dalam dua minggu terakhir, hal ini masih jauh dari kebutuhan minimum untuk operasi kemanusiaan yang diperlukan, yang mencapai 400.000 liter per hari.
"Israel masih belum memberikan izin untuk alokasi bahan bakar bagi pekerja kemanusiaan lokal, yang menghambat distribusi bantuan di Gaza," tambahnya.
Selain itu, Dujarric juga mengecam serangan udara terbaru di Gaza yang melukai dan menewaskan banyak warga sipil.
"Salah satu serangan terjadi hanya beberapa ratus meter dari Pusat Operasi Kemanusiaan Gabungan di Deir al Balah yang digunakan oleh PBB dan mitra LSM kami," ungkapnya.
Terkait dengan pengungsian, Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA) melaporkan bahwa aliran keluarga yang mengungsi dari Kota Gaza ke Deir al Balah terus berlanjut. Lebih dari 1.000 orang telah menyeberang dalam seminggu terakhir.
Sejak serangan Hamas pada Oktober 2023, Gaza telah menghadapi kehancuran yang meluas dengan lebih dari 38.700 warga Palestina tewas dan lebih dari 89.000 orang terluka, mayoritas dari mereka adalah perempuan dan anak-anak.
Baca Juga: Gempuran Israel Sebabkan Lima Sekolah PBB di Gaza Hancur
Israel telah menghadapi kecaman internasional atas serangan-serangannya yang terus menerus di Gaza, yang dianggap melanggar resolusi Dewan Keamanan PBB terkait gencatan senjata.
Blokade yang diberlakukan oleh Israel juga telah memperparah krisis kemanusiaan di Gaza, dengan akses terbatas terhadap makanan, air bersih, dan obat-obatan.
Berita Terkait
-
Gempuran Israel Sebabkan Lima Sekolah PBB di Gaza Hancur
-
Geram Petinggi FPI Lihat 5 Anggota NU Temui Presiden Israel: Apapun Alasannya Itu Tak Pantas
-
Profil Elisheva Stross, Keturunan Yahudi-Indonesia Pendukung Israel
-
Profil LBM NU yang Sempat Dicatut Sebagai Pendukung Organisasi Perdamaian Yahudi
-
FPI Kecam Keras 5 Cendikia NU yang Bertemu Presiden Israel: Menguntungkan Zionis!
Terpopuler
- Sunscreen untuk Usia 50-an Sebaiknya SPF Berapa? Cek 5 Rekomendasi yang Layak Dicoba
- Jusuf Kalla Peringatkan Lippo: Jangan Main-Main di Makassar!
- 5 Sunscreen Terbaik Harga di Bawah Rp30 Ribu agar Wajah Cerah Terlindungi
- 7 Mobil Sedan Bekas Mulai 15 Jutaan, Performa Legenda untuk Harian
- 24 Kode Redeem FC Mobile 4 November: Segera Klaim Hadiah Parallel Pitches, Gems, dan Emote Eksklusif
Pilihan
-
Comeback Dramatis! Persib Bandung Jungkalkan Selangor FC di Malaysia
-
Bisnis Pizza Hut di Ujung Tanduk, Pemilik 'Pusing' Berat Sampai Berniat Melego Saham!
-
Bos Pajak Cium Manipulasi Ekspor Sawit Senilai Rp45,9 Triliun
-
6 Kasus Sengketa Tanah Paling Menyita Perhatian di Makassar Sepanjang 2025
-
6 HP Memori 128 GB Paling Murah Terbaru 2025 yang Cocok untuk Segala Kebutuhan
Terkini
-
Justru Setuju, Jokowi Santai Usulan Gelar Pahlawan Soeharto Tuai Protes: Pro-Kontra Biasa
-
Jawab Tantangan Krisis Iklim, Indonesia Gandeng The Royal Foundation di Rio 2025
-
Anggur Hijau Terkontaminasi Sianida Terdeteksi di Menu MBG, DPR Soroti Pengawasan Impor Pangan
-
KPK Ungkap Alasan Sekdis PUPR Riau Tak Berstatus Tersangka Meski Jadi Pengepul Uang Pemerasan
-
Belum Tahan Satori dan Hergun Tersangka Kasus CSR BI-OJK, Begini Ancaman Boyamin MAKI ke KPK
-
Polisi Bongkar Bisnis Emas Ilegal di Kuansing Riau, Dua Orang Dicokok
-
Muhammadiyah Tolak Keras Gelar Pahlawan, Gus Mus Ungkit 'Dosa' Soeharto ke Kiai Ponpes
-
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia Gaet Investasi Rp62 Triliun dari Korea di Cilegon
-
BAM DPR Dorong Reformasi Upah: Tak Cukup Ikut Inflasi, Harus Memenuhi Standar Hidup Layak
-
Konflik Lahan di Lebak Memanas, DPR Panggil Perusahaan dan KLHK