Jadi Wamenkeu II, Tugas Keponakan Prabowo Kawal APBN 2025, Termasuk untuk Program Makan Bergizi Gratis

Suara.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani kini memiliki dua wakil menteri usai Presiden Jokowi melantik Thomas Djiwandono sebagai Wamenkeu II. Diketahui, Wamenkeu I dijabat Suahasil Nazara.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno menjelaskan kedua wakil Sri Mulyani tersebut memiliki tugas berbeda.

"Jadi ini kan bagian dari keberlanjutan, Pak Suahasil tugasnya adalah mengawal pelaksanaan APBN 2024," kata Pratikno usai pelantikan Thomas di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (18/7/2024).

Sementara untuk Djiwandono yang merupakan keponakan presiden terpilih Prabowo Subianto memiliki tugas untuk menyiapkan dan mengawal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 untuk keberlanjutan dari pemerintahan Jokowi ke pemerintahan Prabowo.

"Sedangkan Pak Tommy itu ditugaskan untuk menyiapkan, mengawal APBN untuk tahun 2025. Jadi oleh karena itu ini bagian dari keberlanjutan," kata Pratikno.

Diharapkan kehadiran Thomas atau Tommy dengan tugas baru di kabinet akan lebih mematangkan keberlanjutan. Meski begitu, Pratikno menegaskan Thomas tetap di bawah koordinasi Sri Mulyani.

Nantinya APBN 2025 akan disesuaikan dengan program presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo dan Gibran Rakabuming Raka.

"Iya tentu saja, kan sudah direncanakan sejak awal di Bappenas, di Kementerian Keuangan dan memang sudah didiskusikan karena ini bagian keberlanjutan. Jadi didiskusikan dengan presiden terpilih," kata Pratikno.

Baca Juga: Tugas Keponakan Prabowo Usai Resmi Jadi Wamenkeu Dampingi Sri Mulyani

Diketahui salah satu program unggulan dari Prabowo di pemerintahan mendatang adalah makan siang bergizi gratis. Program ini tengah mendapat sorotan lantaran disebut-sebut mengakami pemangkasan dari Rp15.000 menjadi Rp7.000 per posri.

Menanggapi pertanyaan seputar hal ini, Pratikno mengaku tidak tahu menahu.

"Oh saya tidak tahu," kata Pratikno.

Tetapi ia memastikan program Prabowo tersebut bakal tetap dibahas mengingat sudah ditetapkan sebelumnya.

"Itu kan sudah ditetapkan di Kementerian Keuangan," ujar Pratikno.

Peran Thomas di Kabinet