Suara.com - Ketua DPP PDI Perjuangan, Ribka Tjiptaning, menyebut peristiwa Kudatuli atau kerusuhan 27 Juli 1996 melahirkan reformasi. Adanya persitiwa tersebut membawa Indonesia pada demokrasi serta kebebasan pers saat ini.
Menurut Ning, sapaan akrab Ribka Tjiptaning, peristiwa Kudatuli menjadi pemantik lahirnya iklim demokrasi sekaligus mengakhiri hegemoni Presiden Soeharto.
"Kalau tidak ada Kudatuli, tidak ada reformasi," kata Ning dalam diskusi bertajuk "Kudatuli, Kami Tidak Lupa" di kantor DPP PDIP, Jakarta, Sabtu (20/7/2024).
Kudatuli merupakan peristiwa pengambilalihan paksa Kantor DPP PDI yang saat itu dikuasai Megawati Soekarnoputri. Adapun kelompok yang mencoba merebut dari massa pendukung Soerjadi.
"Kalau tidak ada reformasi, tidak ada anak buruh bisa jadi gubernur. Tidak ada reformasi, tidak ada anak petani bisa jadi bupati, wali kota. Tidak ada reformasi, tidak ada anak tukang kayu jadi presiden," kata dia.
Lebih lanjut, Ning mengatakan setelah 28 tahun berselang, pengorbanan sejumlah elemen masyarakat dalam memperjuangkan demokrasi kala itu kini telah dinikmati banyak pihak.
"Dulu yang bisa jadi pejabat dari RT, RW, lurah, camat itu pasti Golkar, tetapi karena ada peristiwa 27 Juli, reformasi maka ada satu perubahan yang dahsyat, yaitu semua anak rakyat mimpinya bisa tercapai," jelas Ning.
Ia kemudian juga mengingatkan sebelum peristiwa Kudatuli, ada Tragedi Gambir. Ia tidak ingin tragedi kekerasan ini luput juga dari ingatan rakyat.
Artinya, reformasi tidak berdiri tunggal, ada banyak rentetan peristiwa sebelumnya yang berasal dari kekuatan rakyat melawan rezim otoriter Soeharto yang telah berkuasa 32 tahun.
Baca Juga: Elektabilitasnya Tinggi di Jakarta, Ahok Ngaku Belum Ada Lampu Hijau dari PDIP Maju Pilkada
"Kita sudah digebuk duluan di Gambir. Saya ingat betul saya diselamatkan Pak Pangat Ketua DPC Jakarta Barat, walaupun dimasukkan taksi, taksinya juga dihancurkan, digebukin macam-macam. Itulah dulu rezim Soeharto," ucapnya.
Turut hadir dalam diskusi tersebut mantan aktivis gerakan reformasi Partai Rakyat Demokratik (PRD) Wilson Obrigados, jajaran DPP PDIP, seperti Sri Rahayu, Yuke Yurike, Bonnie Triyana, serta para organ sayap partai.
Sementara Ketua Umum Repdem Wanto Sugito dan Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri pun turut mengikuti acara tersebut melalui daring. (Antara)
Berita Terkait
-
Dipanggil KPK Kasus DJKA karena Foto Bareng Budi Karya, Wasekjen PDIP Sebut Ada Kaitan dengan TKN Jokowi-Maruf
-
Dilaporkan ke Sejumlah Instansi, AKBP Rossa Sudah Dipanggil Dewas KPK dan Komnas HAM
-
Dibela, PDIP Minta Pemberhentian Ribuan Guru Honorer Dibatalkan: Pemprov DKI Gagal Pahami Amanat UU!
-
Elektabilitasnya Tinggi di Jakarta, Ahok Ngaku Belum Ada Lampu Hijau dari PDIP Maju Pilkada
Terpopuler
- Selamat Tinggal Jay Idzes? Sassuolo Boyong Amunisi Pertahanan Baru dari Juventus Jelang Deadline
- 4 Calon Pemain Naturalisasi Baru Era John Herdman, Kapan Diperkenalkan?
- Kakek Penjual Es Gabus Dinilai Makin 'Ngelunjak' Setelah Viral, Minta Mobil Saat Dikasih Motor
- 4 Mobil Kecil Bekas 80 Jutaan yang Stylish dan Bandel untuk Mahasiswa
- 5 Rekomendasi HP Rp1 Jutaan untuk Ojol, RAM 8 GB dan Baterai Awet
Pilihan
-
Dompet Menjerit Jelang Ramadan, Petani Tak Nikmati Harga Pangan yang Melambung Tinggi
-
Merayap dalam Senyap, Kenaikan Harga Pangan Semakin Mencekik Rakyat Kecil
-
Alarm Bahaya untuk BEI, Mengapa Indonesia Terancam Turun ke Kasta Banglades?
-
Isu Reshuffle untuk Singkirkan 'Orang Jokowi' Berhembus, Ini Jawaban Tegas Mensesneg
-
Sudah Rampung 90 Persen, Prabowo Segera Teken Dokumen Tarif Trump
Terkini
-
KPK Panggil Eks Dirut Pertamina Elisa Massa Manik Terkait Kasus Jual Beli Gas PGN
-
Kolegium Dokter Harus Independen! MGBKI Kritik Kemenkes 'Kaburkan' Putusan Penting Ini
-
Wamensos Beberkan Rincian Bantuan Bencana Sumatra: Santunan Rp15 Juta hingga Modal Usaha Rp5 Juta
-
Kemensos Gelontorkan Rp13,7 Miliar Tangani Puluhan Bencana di Awal Tahun 2026
-
Kemensos Catat 37 Kejadian Bencana di Awal 2026, Banjir Masih Jadi Ancaman Utama
-
Pramono Anung Akui Operasional RDF Rorotan Masih Penuh Tantangan: Kami Tangani Secara Serius
-
Paulus Tannos Kembali Ajukan Praperadilan dalam Kasus e-KTP, KPK: Tidak Hambat Proses Ekstradisi
-
Epstein Files Meledak Lagi: Deretan Nama Besar Dunia Terseret, dari Trump sampai Bos Teknologi
-
Pemerintah Nilai Tak Ada Resistensi RI Gabung BoP, Sebut Cuma Beda Pendapat
-
MGBKI Dukung Putusan MK soal Kolegium Dokter Spesialis, Tegaskan Independen dan Berlaku Langsung