Suara.com - Ketua Harian Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), Benny Mamoto, buka suara ihwal pembahasan revisi Undang-Undang tentang Polri. Dia meminta pembahasannya tidak terburu-buru.
Hal tersebut disampaikan Benny usai mengikuti rapat dengan Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam), sore ini di kantor Kemenko Polhukam.
"Ini tergantung efektivitas pembahasan. Kalau pembahasan efektif, waktu yang disediakan cukup, tentunya hasilnya akan optimal, tapi kalau tidak efektif ya tentunya akan buang-buang waktu," kata Benny di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Selasa (23/7/2024).
Adapun, menurut Benny sejauh ini pembahasan mengenai revisi UU Polri berjalan cukup efektif.
"Saya melihat cukup efektif, pasal demi pasal berjalan cukup lancar," ujarnya.
Sementara itu terkait rapat yang ia ikuti pada Selasa sore, diakui Benny ada beberapa hal yang turut disampaikan Kompolnas di dalam diskusi. Ia berujar hal-hal tersebut juga lebih dulu didiskusikan di internal Polri melalui Divisi Hukum.
"Tentunya dengan pihak Divkum Polri mendiskusikan tentang berbagai macam best practices, best practices tentang penanganan kasus-kasus lintas negara, pernah terjadi kan KBRI di Paris dibom, KBRI di Arab Saudi terjadi kebakaran, itu bagaimana penanganannya?" kata Benny.
Hal yang didiskusikan ialah bagaimana pihak Mabes Polri dalam turun tangan dalam kasus-kasus serupa yang terjadi di lintas negara.
"Dan bagaimana dalam menggalang kerja sama dengan aparat di sana untuk kasus itu sebagai contoh seperti itu," kata Benny.
Baca Juga: Satgas Pemberantasan Judi Online Gelar Rapat Perdana, Bakal Ada 3 Operasi
Benny kemudian mencontohkan kasus lintas negara terkait narkoba, semisal pada kasus Freddy Budiman. Ia berujar dalam kasus-kasus tersebut ada control delivery lintas negara.
"Kerja sama seperti ini lah kita juga bicara masalah yurisdiksi karena habis itu petugas dari China datang ke sini. Ini gantian mereka Freddy Cs untuk pembuktian kasusnya yang di sana, si pemilik," kata Benny.
Berita Terkait
-
Keok Lawan Pegi Setiawan di Praperadilan, Polda Jabar Diceramahi Kompolnas, Begini Isinya!
-
Keterangan Saksi Kunci soal Kematian Afif Maulana: Disundut Rokok hingga Ditendang Polisi di Padang
-
Tewasnya Bocah Afif Diduga Dianiaya Polisi Berbuntut Panjang, Kompolnas Turun Tangan
-
Satgas Pemberantasan Judi Online Gelar Rapat Perdana, Bakal Ada 3 Operasi
Terpopuler
- Bak Bumi dan Langit, Adu Isi Garasi Menkeu Baru Purbaya Yudhi vs Eks Sri Mulyani
- Apa Jabatan Nono Anwar Makarim? Ayah Nadiem Makarim yang Dikenal Anti Korupsi
- Mahfud MD Bongkar Sisi Lain Nadiem Makarim: Ngantor di Hotel Sulit Ditemui Pejabat Tinggi
- Kata-kata Elkan Baggott Jelang Timnas Indonesia vs Lebanon Usai Bantai Taiwan 6-0
- Mahfud MD Terkejut dengan Pencopotan BG dalam Reshuffle Kabinet Prabowo
Pilihan
-
Emas Antam Pecah Rekor Lagi, Harganya Tembus Rp 2.095.000 per Gram
-
Pede Tingkat Dewa atau Cuma Sesumbar? Gaya Kepemimpinan Menkeu Baru Bikin Netizen Penasaran
-
Studi Banding Hemat Ala Konten Kreator: Wawancara DPR Jepang Bongkar Budaya Mundur Pejabat
-
Jurus Baru Menkeu Purbaya: Pindahkan Rp200 Triliun dari BI ke Bank, 'Paksa' Perbankan Genjot Kredit!
-
Sore: Istri dari Masa Depan Jadi Film Indonesia ke-27 yang Dikirim ke Oscar, Masuk Nominasi Gak Ya?
Terkini
-
Berani Mundur dari DPR RI, Intip Kekayaan Rahayu Saraswati yang Punya Selera Old Money
-
Anak Ade Komarudin Gantikan Dito Ariotedjo? Idrus Marham Ngarep Kader Golkar Isi Kursi Menpora Lagi
-
Pendidikan Kelas Dunia Rahayu Saraswati, Ponakan Prabowo yang Mundur dari DPR Karena Kepleset Lidah
-
Mahfud MD Memprediksi Akan Ada Reshuffle Lagi Oktober Mendatang
-
Pimpin Rombongan Jemaah, KPK Sebut Ustaz Khalid Basalamah Pakai Kuota Haji Khusus Bermasalah
-
Geger Boven Digoel: MK Tolak Gugatan, Ijazah SMA Jadi Sorotan di Pilkada 2024!
-
Jalankan Program Prabowo Tiga Juta Rumah, Pramono Targetkan Bangun 19.809 Hunian Tahun Ini
-
Prabowo Incar Budi Gunawan Sejak Lama? Analis Ungkap Manuver Politik di Balik Reshuffle Kabinet
-
Tim Pencari Fakta Pertanyakan Peran Kompolnas Usut Pertanggungjawaban Komando di Kasus Affan
-
17+8 Tuntutan, Minus Bumi: Pakar Ungkap Agenda Ekologi yang Terlupakan!