Suara.com - Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DKI Jakarta, Khoiruddin, menyebut partainya paling pantas mendapatkan kursi Calon Wakil Gubernur untuk pendamping Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024. Sebab, PKS merupakan pemenang Pemilihan Legislatif (Pileg) DPRD DKI.
Dalam Pileg 2024, PKS memperoleh 1.012.028 suara dan diperkirakan akan memperoleh 18 kursi di DPRD DKI periode 2024-2029.
Dengan capaian ini, Khoiruddin menilai sudah sepantasnya PKS menduduki kursi pimpinan di Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI.
"PKS menang di Jakarta. Selayaknya kalau tidak gubernur ya wakilnya. Kan rasional begitu," ujar Khoiruddin di gedung DPRD DKI, Senin (29/7/2024).
Sejauh ini, PKS masih ngotot memasangkan Anies dengan Wakil Ketua Dewan Majelis Syuro PKS, Sohibul Iman. Ia mengakui memang saat ini elektabilitas Sohibul Iman masih terbilang kecil.
Kendati demikian, ia yakin elektabilitas Sohibul Iman bakal meroket jika sudah diresmikan mendukung Anies. Sebab, kader-kader PKS baru akan bergerak dan meningkatkan dukungan pada Sohibul.
"Iya betul. Karena ini tuntutan kader. Mesin kita akan jauh lebih gaspol ketika ada kadernya diusung," jelasnya.
"Kalau enggak (dapat) gubernur, ya wakilnya. Kan Pak Anies juga bukan kader PKS," pungkasnya.
Sebelumnya Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Hasbiallah Ilyas tak mau Anies Baswedan didampingi Wakil Ketua Majelis Syuro PKS, Sohibul Iman dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI. Menurutnya, Anies bisa didampingi kandidat Calon Wakil Gubernur (Cawagub) yang levelnya di atas Sohibul.
Menurutnya, pemasangan Anies-Sohibul baru sebatas klaim dari PKS semata. Belum pernah ada kesepakatan dengan para partai politik pendukung Anies seperti NasDem dan PKB.
"Kalau wakilnya Anies Sohibul Iman nggak bisa, lah. Itu kan klaim PKS sendiri," ujar Hasbi kepada Suara.com, Jumat (26/7/2024).
"Itu klaim PKS sendiri yang tidak dikomunikasikan dengan kita-kita (partai koalisi), itu kan belum disetujui juga sama koalisi nanti," lanjutnya.
Oleh karena itu, Hasbi menilai perlu ada pembahasan lebih lanjut bersama dengan parpol pendukung Anies untuk membahas Cawagub. Namun, ia tak persoalkan tindakan PKS yang sudah lebih dulu memasangkan Anies dengan Sohibul.
"Kita kumpul dulu sama partai koalisi. Karena pengajuan itu tidak bisa ngajuin hanya gubernur saja kan harus sepaket, harus sepaket antara gubernur dan wakil gubernur," pungkasnya.
Berita Terkait
-
Tak Direstui Partai Lain, PKS Bicara Kemungkinan Sohibul Iman Gagal Dampingi Anies di Pilkada Jakarta
-
Bantah PAN Bakal Dukung Anies, Dasco Gerindra: Itu Cuma Pendapat Pribadi
-
Rapat Paripurna DPRD DKI Bahas Uang Rakyat Dipenuhi Bangku Kosong, Zita Anjani Pamer Makan Keik di Instagram
-
Jelang Mega Umumkan Nama Jagoannya di Pilgub Jakarta, Anies Ungkap Hubungannya dengan PDIP, Makin Mesra?
Terpopuler
- Selamat Tinggal Jay Idzes? Sassuolo Boyong Amunisi Pertahanan Baru dari Juventus Jelang Deadline
- 4 Calon Pemain Naturalisasi Baru Era John Herdman, Kapan Diperkenalkan?
- Kakek Penjual Es Gabus Dinilai Makin 'Ngelunjak' Setelah Viral, Minta Mobil Saat Dikasih Motor
- 4 Mobil Kecil Bekas 80 Jutaan yang Stylish dan Bandel untuk Mahasiswa
- 5 Rekomendasi HP Rp1 Jutaan untuk Ojol, RAM 8 GB dan Baterai Awet
Pilihan
-
Dompet Menjerit Jelang Ramadan, Petani Tak Nikmati Harga Pangan yang Melambung Tinggi
-
Merayap dalam Senyap, Kenaikan Harga Pangan Semakin Mencekik Rakyat Kecil
-
Alarm Bahaya untuk BEI, Mengapa Indonesia Terancam Turun ke Kasta Banglades?
-
Isu Reshuffle untuk Singkirkan 'Orang Jokowi' Berhembus, Ini Jawaban Tegas Mensesneg
-
Sudah Rampung 90 Persen, Prabowo Segera Teken Dokumen Tarif Trump
Terkini
-
Wamensos Beberkan Rincian Bantuan Bencana Sumatra: Santunan Rp15 Juta hingga Modal Usaha Rp5 Juta
-
Kemensos Gelontorkan Rp13,7 Miliar Tangani Puluhan Bencana di Awal Tahun 2026
-
Kemensos Catat 37 Kejadian Bencana di Awal 2026, Banjir Masih Jadi Ancaman Utama
-
Pramono Anung Akui Operasional RDF Rorotan Masih Penuh Tantangan: Kami Tangani Secara Serius
-
Paulus Tannos Kembali Ajukan Praperadilan dalam Kasus e-KTP, KPK: Tidak Hambat Proses Ekstradisi
-
Epstein Files Meledak Lagi: Deretan Nama Besar Dunia Terseret, dari Trump sampai Bos Teknologi
-
Pemerintah Nilai Tak Ada Resistensi RI Gabung BoP, Sebut Cuma Beda Pendapat
-
MGBKI Dukung Putusan MK soal Kolegium Dokter Spesialis, Tegaskan Independen dan Berlaku Langsung
-
Perluasan Digitalisasi Bansos di 41 Daerah, Gus Ipul: Transformasi Bangsa Mulai Dari Data
-
Menko Yusril: Pemerintah Siapkan Kerangka Aturan Cegah Risiko TPPU di Sistem Pembayaran Cashless