Suara.com - Anggota Komisi VII DPR RI fraksi PKS, Mulyanto turut mengomentari soal santernya kabar Menteri Investasi Bahlil Lahadalia yang dikabarkan akan menggantikan posisi Arifin Tasrif sebagai Menteri ESDM. Dia berharap kabar tersebut cuma gosip belaka.
Terkait isu reshuffle itu, Mulyanto menilai sangat tidak efektif jika pergantian menteri dilakukan kekinian.
Sementara masih banyak tugas yang harus diselesaikan Kementerian ESDM.
"Itu langkah bongkar-pasang yang kurang tepat. Apa yang bisa diharapkan dari menteri baru secara struktural dalam waktu kurang dari dua bulan. Pembahasan dengan DPR juga hanya tinggal satu masa sidang lagi," kata Mulyanto kepada Suara.com, Kamis (1/8/2024).
Ia menjelaskan, dari sisi perundangan, di ujung masa pemerintahan ini, pekerjaan rumah yang tersisa yang harus dituntaskan Menteri ESDM adalah RUU EBET, PP KEN (Kebijakan Energi Nasional), dan RUU Migas. Baginya, kalau reshuffle benar-benar dilakukan, Presiden Jokowi hanya akan terlihat seperti orang yang kurang kerjaan.
"Apa regulasi ini bisa diselesaikan kalau tiba-tiba berganti Menteri. Menurut saya justru akan semakin molor. Tidak perlu lah reshuffle sekarang. Presiden (Jokowi) seperti kurang kerjaan,” ujarnya.
Mulyanto menambahkan yang lebih perlu dilakukan Presiden saat ini adalah menertibkan bidang kerja para menteri yang semrawut. Bukan reshuffle jelang suksesi.
“Dari pada ganti menteri lebih baik kembalikan tugas masing-masing kementerian sesuai tupoksinya," pungkasnya.
Isu adanya reshuffle kabinet menteri kembali mencuat di akhir masa jabatan Jokowi sebagai presiden. Bahkan, santer kabar Menteri ESDM Arifin Tasrif bakal digantikan oleh Bahlil Lahadalia.
Menanggapi isu tersebut, Jokowi awalnya menyebut reshuffle di kabinet menteri bisa saja terjadi. Peluang reshuffle itu bisa terjadi bila memang diperlukan.
"Ya (reshuffle) bisa saja kalau diperlukan, kalau diperlukan," kata Jokowi di JCC, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis.
Jokowi juga sempat mempertanyakan soal isu pergantian Arifin Tasrif dari jabatan Menteri ESDM.
Menanggapi pertanyaan terkait hal tersebut, Jokowi justru bertanya balik kepada awak media mengenai isu yang dimaksud.
"Katanya siapa?" tanya Jokowi.
Tag
Berita Terkait
-
Sidang Kabinet di IKN Urung Digelar Gegara Perabotan Belum Komplet, Jokowi Kini Ungkit Masalah AC hingga Kursi
-
Santer Isu Arifin Tasrif Bakal Diganti Bahlil, Jokowi Akui Berpeluang Reshuffle Menteri, Asal....
-
Tiga Kali Bilang 'Katanya Siapa?' Jokowi Tepis Isu Rehuffle Kabinet
-
Bela Jokowi, Grace Natalie Minta Megawati Tak Berdebat soal Tagline 'Indonesia Maju', Begini Katanya!
Terpopuler
- Catat Tanggalnya! Ribuan Warga Badui Bakal Turun Gunung Temui Gubernur Banten Bulan April
- 5 Rekomendasi Smartwatch yang Bisa Balas WhatsApp, Mulai Rp400 Ribuan
- 7 Sepatu Lari Tahan Air Selevel Nike Vomero 18 GTX, Kualitas Top
- Donald Trump: Pangeran MBS Kini Mencium Pantat Saya
- Dua 'Pesawat Super' Milik AS Hancur, Kekuatan Militer Iran Kejutkan Dunia
Pilihan
-
Melihat 3 Pemain yang Bakal Jadi Senjata Utama Timnas Indonesia Hadapi Bulgaria
-
Profil Sertu Farizal Rhomadhon, Prajurit TNI asal Kulon Progo yang Gugur di Lebanon
-
1 Prajurit TNI di Lebanon Gugur Dibom Israel, 3 Lainnya Luka-luka
-
Mengamuk! Timnas Indonesia Hantam Saint Kitts dan Nevis Empat Gol
-
Skandal Rudapaksa Turis China di Bali: Pelaku Ditangkap Saat Hendak Kembalikan iPhone Korban!
Terkini
-
Saluran Limbah Teras Malioboro Meledak, Tiga Wisatawan Asal Bengkalan Terluka
-
Donald Trump Secara Terbuka Isyaratkan Ingin Ambil Minyak Iran dan Rebut Pulau Kharg
-
Kejagung Hormati Sikap DPR, Tegaskan Proses Hukum Amsal Sitepu Tetap Berjalan
-
Komnas HAM Nilai Kasus Andri Yunus Penuhi Unsur Pelanggaran HAM, Tapi Tunggu Keputusan Internal
-
'Brownis Jaksa' Jadi Sorotan, Kejagung Bantah Intimidasi Amsal Sitepu: Itu Program Humanis
-
Dinyatakan Hilang Misterius, Pak Tam Ditemukan di Mekkah
-
Tutup Pintu Damai, Pelapor Ijazah Palsu Jokowi Minta Roy Suryo dan Dokter Tifa Segera Ditahan
-
Iran Terapkan Rezim Navigasi Baru di Selat Hormuz, Kapal Wajib Bayar Tarif Transit
-
Kasus Teror Air Keras Andrie Yunus: Komnas HAM Incar Keterangan TNI Usai Periksa Polda
-
600 Ribu Lahan Sawah Beralihfungsi, Pemerintah Susun RPP untuk Atur Sanksi Denda