Suara.com - Juru Bicara PDI Perjuangan (PDIP), Aryo Seno Bagaskoro mengingatkan kepada pemerintah tak hanya sekedar seremonial dalam memaknai hari kemerdakaan Indonesia 17 Agustus. Menurutnya, masih banyak hal-hal yang substansial yang harus diperhatikan.
Hal itu menyusul pihak Istana yang akan mengundang Presiden kelima RI yang juga Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri untuk hadir dalam upacara kemerdekaan Indonesia 17 Agustus di Ibu Kota Nusantara atau IKN.
Seno awalnya menyampaikan, jika PDIP merasa belum mendapatkan adanya undangan tersebut.
"Undangan itu sudah diberikan atau belum, kami rasanya belum menerima itu," kata Seno kepada Suara.com, Jumat (2/8/2024).
Namun ia memberikan catatan kepada pemerintah agar tak hanya mementingkan seremonial di bulan kemerdekaan Indonesia.
"Tetapi sebagai catatan, di samping acara-acara seremonial, ada banyak hal yang menurut saya hari ini perlu perhatian serius dari pemerintah," katanya.
Ia pun membeberkan masalah yang menjadi momok menjelang Indonesia masuki usia ke-79 tahun kemerdekaannya.
"Masalah penegakan hukum ada kasus Ronald Tannur, ada juga berbagai cawe-cawe politisasi, masalah ekonomi ada persoalan fluktuasi nilai rupiah terhadap dollar, masalah privasi data kita juga tidak pernah terjawab tuntas," ujarnya.
"Itu membuat kita semua memasuki Bulan Proklamasi Kemerdekaan dengan perasaan yang berkecamuk," sambungnya.
Baca Juga: Respons Isu Reshuffle Menteri, Mulyanto PKS: Presiden Jokowi Kurang Kerjaan!
Untuk itu, ia menilai kemerdekaan itu lebih tentang bagaimana berjuang agar masalah bangsa bisa terselesaikan. Bukan justru mementingkan seremonial belaka.
"Jadi rasa-rasanya Kemerdekaan itu lebih pada tentang perjuangan terus menerus dalam berbagai substansi. Bukan sekedar seremonial saja," pungkasnya.
Jokowi Undang Megawati dan SBY ke IKN
Sebelumnya, Presiden Jokowi turut mengundang mantan presiden untuk mengikuti pelaksanaan Upacara Kemerdekaan di Ibu Kota Nusantara (IKN) pada 17 Agustus 2024. Ada dua tokoh yang diundang, Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri dan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
"Jadi untuk mantan presiden recananya kami undang untuk upacara di IKN bersama dengan bapak presiden," kata Mensesneg Pratikno di Kemensetneg, Jakarta, Kamis (1/8/2024).
Diketahui, upacara 17 Agustus dilaksanakan di dua tempat, yakni di IKN dan di Istana Kepresidenan Jakarta. Nantinya mantan kepala negara juga bisa hadir di Jakarta ketika berhalangan ikut ke IKN.
"Tentu saja kalau ada hal-hal yang menyulitkan kami juga terbuka kalau beliau-beliau tidak hadir di IKN tapi hadir di Jakarta," kata Pratikno.
Sementara untuk mantan wakil presiden dijadwalkan diundang hadir dalam pelaksanana upacara di Istana Kepresidenan Jakarta.
"Jadi sementara begitu. Sementara mantan wakil presiden diundangnya di Jakarta," kata Pratikno.
Berita Terkait
-
Istana Bakal Undang Megawati Upacara 17 Agustus di IKN, PDIP: Bagaimana Kesediaan Ibu
-
Respons Isu Reshuffle Menteri, Mulyanto PKS: Presiden Jokowi Kurang Kerjaan!
-
Sidang Kabinet di IKN Urung Digelar Gegara Perabotan Belum Komplet, Jokowi Kini Ungkit Masalah AC hingga Kursi
-
Santer Isu Arifin Tasrif Bakal Diganti Bahlil, Jokowi Akui Berpeluang Reshuffle Menteri, Asal....
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
Pilihan
-
Program Ayah Ambil Rapor Tuai Dilema, Anak Yatim hingga Buruh Harian Punya Cerita Berbeda
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
3 Manajer KDMP-KNMP Meninggal, Amnesty Desak Latsarmil Dihentikan
-
Gempa Besar Venezuela: Ribuan Orang Hilang Dampaknya Sampai Sejauh 1700 Km
-
Fadli Zon Dorong Cerita Rakyat Jadi Gerakan Nasional, Bukan Sekadar Warisan Budaya
-
KPK Cecar Eks Sekjen MPR Maruf Cahyono Soal Bukti-Bukti Gratifikasi Rp17 Miliar
-
Gus Ipul Ajak SP2MI Ambil Peran di Program Sekolah Rakyat
-
19 Ribu Anak Garut Putus Sekolah, Bupati 'Todong' ASN hingga Pengusaha Jadi Orang Tua Asuh!
-
Riset Ungkap Skema Hibah dan Pinjaman Lunak Paling Efektif Danai PLTS Komunitas
-
Hari Pelaut Sedunia, Pelindo Dukung Potensi Ekonomi di Selat Malaka
-
Prabowo Percepat Pengembangan Mobil Nasional hingga Farmasi, Kampus Diminta Kejar Kebutuhan SDM
-
Geledah Kantor BKP Sumsel, KPK Temukan Bukti Upaya Ubah Opini WTP Usai Bupati Muara Enim Kena OTT