Suara.com - Pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka akan dikukuhkan langsung oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Ibu Kota Nusantara (IKN) jelang upacara Kemerdekaan 17 Agustus 2024.
Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) menyampaikan pengukuhkan dilakukan pada 12 Agustus mendatang.
"Pengukuhan di Nusantara tanggal 12 Agustus," tulis BPIP dalam keterangannya, Jumat (2/8/2024).
Adapun jumlah Paskibraka yang bertugas ada 76 orang. Jumlah tersebut sama seperti tahun sebelumnya, di mana diambil dari putra dan putri pelajar dari 38 provinsi.
"Sama seperti tahun sebelumnya, 78 orang," tulis BPIP.
Diketahui, pada tanggal yang sama Presiden Jokowi dijadwalkan menggelar sidang kabinet perdana di Istana di Nusantara.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengungkapkan sidang kabinet di Istana di IKN bakal dilakukan 12 Agustus 2024.
Basuki menyampaikan sidang kabinet perdana di Istana di IKN akan dihadiri semua menteri.
"Ya tanggal 11 beliau ke sana, 12 direncanakan tanggal 12," kata Basuki di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (1/8/2024).
Baca Juga: Ketum Projo Klaim 500 Relawan Jokowi Ke IKN Tak Gunakan Fasilitas Negara: Murni Gotong Royong
Sebelumnya, Presiden Jokowi menunggu fasilitas lengkap terlebih dahulu sebelum pelaksanaan sidang kabinet di IKN. Fasilitas yang turut disorot ialah pendingin ruangan berupa AC hingga mebel atau furnitur.
"Furnitur kan dari Setneg sudah di sana semua, tinggal masang masang, air sudah masuk, sampai ke Hotel Nusantara. Insyaallah," kata Basuki.
Basuki memastikan fasilitas sudah siap saat pelaksanaan sidnag kabinet perdana di IKN.
"Ya minimal jalan sudah oke, kawasan oke, Istana Negara, Istana Garuda sudah," kata Basuki.
Adapun menteri-menteri bakal datang hari sebelumnya untuk menginap sebelum mengikuti pelaksanaan sidang kabinet. Semusial Basuki yang akan hadir di IKN sejak 9 Agustus.
"Ada yang menginap, kalau saya tanggal 9 sudah di sana. Tergantung beliau beliau," ujarnya.
Berita Terkait
-
ASDP Siapkan Jalur Penyeberangan Alternatif Buat Kelancaran Logistik di IKN
-
Sinyal Mega Tolak Undangan Upacara 17-an di IKN? PDIP Kritik Jokowi: Haus Seremonial tapi Lupa Masalah Bangsa
-
Ketum Projo: 500 Relawan Jokowi ke IKN Tanpa Fasilitas Negara, Hanya Gotong Royong
-
Ketum Projo Klaim 500 Relawan Jokowi Ke IKN Tak Gunakan Fasilitas Negara: Murni Gotong Royong
-
Istana Bakal Undang Megawati Upacara 17 Agustus di IKN, PDIP: Bagaimana Kesediaan Ibu
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Semua Agama Dapat Porsi, Menag Nazaruddin Umar: Libur Nasional 2026 Sudah Adil
-
Presiden Prabowo 'Ketok Palu!' IKN Resmi Jadi Ibu Kota Politik 2028 Lewat Perpres Baru
-
Penggugat Ijazah Gibran Bantah Bagian dari Musuh Keluarga Jokowi: Saya Tidak Sedang Mencari Musuh!
-
Rekam Jejak Wahyudin Anggota DPRD Gorontalo, Narkoba hingga Video Rampok Uang Negara
-
Bongkar Gurita Korupsi Pertamina, Kejagung Periksa Jaringan Lintas Lembaga
-
Guntur Romli Murka, Politikus PDIP 'Rampok Uang Negara' Terancam Sanksi Berat: Sudah Masuk Evaluasi!
-
Dasco: UU Anti-Flexing Bukan Sekadar Aturan, tapi Soal Kesadaran Moral Pejabat
-
Harta Kekayaan Minus Wahyudin Moridu di LHKPN, Anggota DPRD Ngaku Mau Rampok Uang Negara
-
Dapat Kesempatan Berpidato di Sidang Umum PBB, Presiden Prabowo Bakal Terbang ke New York?
-
SPBU Swasta Wajib Beli BBM ke Pertamina, DPR Sebut Logikanya 'Nasi Goreng'