Suara.com - Ketegangan saat ini terjadi di Laut Cina Selatan usai pesawat tempur Tiongkok terbang dengan jet Filipina dan diduga melakukan manuver berbahaya.
Kepala staf angkatan bersenjata Filipina saat ini menuduh bahwa pesawat tempur Tiongkok telah melakukan manuver bahaya saat jet Filipina berpatroli di Laut Cina Selatan.
Romeo Brawner Jr dilansir dari Sputnik atau jaringan Antara menyebutkan, pada 8 Agustus sebuah pesawat NC-212i Angkatan Udara Filipina (PAF) sedang melakukan patroli maritim rutin di Bajo de Masinloc.
"Namun dua pesawat dari PLAAF melakukan manuver berbahaya sekitar pukul 09.00 [01:00 GMT] dan dijatuhkan suar di jalur NC-212i kami. Insiden itu merupakan ancaman bagi pesawat Angkatan Udara Filipina dan awaknya,” katanya.
Insiden tersebut tentunya mengganggu operasi penerbangan yang sah di wilayah udara dalam kedaulatan dan yurisdiksi Filipina, serta melanggar hukum internasional dan peraturan yang mengatur keselamatan penerbangan.
Komando Teater Selatan Angkatan Darat Tiongkok membela tindakan tersebut dan menuduh jet Filipina menyerbu wilayah udara Tiongkok.
“Pada tanggal 8 Agustus, sebuah pesawat NC-212 milik Angkatan Udara Filipina, meskipun telah berulang kali diperingatkan oleh Tiongkok, secara ilegal menyerbu wilayah udara Kepulauan Huangyan [Scarborough Shoal] di Laut Cina Selatan, mencegah diadakannya acara dalam latihan rutin Tiongkok, " kata pernyataan itu.
Tiongkok memiliki kedaulatan yang tidak dapat disangkal atas pulau-pulau di Pulau Huangyan dan perairan di sekitarnya, tambah pernyataan itu.
Afiliasi teritorial sejumlah pulau dan terumbu karang di Laut Cina Selatan telah menjadi subyek perselisihan antara Tiongkok, Filipina, dan beberapa negara Asia-Pasifik lainnya selama beberapa dekade.
Baca Juga: Rakyat Jepang Desak Amerika Serikat Minta Maaf atas Bom Atom Hiroshima dan Nagasaki
Cadangan minyak dan gas yang signifikan telah ditemukan di landas kontinen pulau-pulau tersebut, termasuk Kepulauan Paracel, Pulau Thitu, Scarborough Shoal dan Kepulauan Spratly, dengan Whitson Reef sebagai bagiannya.
Pada bulan Juli 2016, Pengadilan Arbitrase Permanen di Den Haag memutuskan bahwa Tiongkok tidak mempunyai dasar untuk mengklaim wilayah di Laut Cina Selatan.
Pengadilan memutuskan bahwa pulau-pulau tersebut bukanlah wilayah sengketa dan bukan merupakan zona ekonomi eksklusif, namun Beijing menolak menerima keputusan tersebut.
Berita Terkait
Terpopuler
- Tak Terima Ditahan KPK, Titin Rita Lestari Bongkar Peran Atasan di Kasus Suap BPK Muara Enim
- Anaknya Terlibat di Program MBG, Wamenaker Afriansyah Noor Beri Penjelasan Usai Namanya Terseret
- Tak Ikut Aksi Bareng Mahasiswa di Bundaran HI Hari Ini, Said Iqbal Ungkap Alasan Buruh
- Indonesia Sudah Capek! Mahasiswa UI Serukan Demo di Bundaran HI, Tuntut Prabowo Akui Kesalahan
- Peluang Baru Terbuka, Kehidupan 4 Shio Ini Diprediksi Semakin Membaik Mulai 10 Juni 2026
Pilihan
-
Hasil Piala Dunia 2026: Hajar Paraguay, Start Sempurna Amerika Serikat
-
Neymar Dipastikan Absen di Piala Dunia 2026, Kesalahan Pertama Ancelotti
-
Thamrin Lumpuh Total, Massa Aksi Mengular hingga Dukuh Atas Hingga Jumat Malam
-
Ngotot Mau Demo di Bundaran HI Meski Dihadang Aparat, Mahasiswa: Istana dan DPR Tak Mendengar Kami!
-
'Kalau Semua Diam, Siapa yang Akan Bicara?' Alasan Zaskia Adya Mecca Dukung Aksi Mahasiswa
Terkini
-
Connie Bakrie Sebut IKN Sekarang Kalah Tenar Sama Program MBG Rp1 Triliun Per Hari
-
Tunjangan Guru Naik, Komisi X DPR Beri Jempol Tapi Kasih Catatan Penting Ini
-
Gak Pakai Ribet! Di Jakarta Fair 2026 Bisa Belanja Sambil Bayar Pajak Kendaraan
-
Viral TNI Ikut Hadang Massa Mahasiswa saat Demo di Bundaran HI, Kapuspen: Atas Permintaan Polri
-
Bukan untuk Perang, Kenapa Komcad-TNI Dikerahkan Saat Demo Mahasiswa? Ini Kritik Tajam Koalisi Sipil
-
Hari Pertama BTN JAKIM 2026 Meriah, Ribuan Pelari Padati Kawasan GBK
-
Di Balik Narasi 'BBM Non-Subsidi': Mengapa Rakyat Kecil Tetap Tercekik Kenaikan Harga Pertamax?
-
Sidang Blueray Cargo, Jaksa KPK Ungkap Dugaan Aliran Rp21 Miliar ke Djaka Budi Utama
-
Imbau Daerah Gelar Nobar Piala Dunia 2026, Mendagri Optimistis Bakal Gerakkan Perekonomian
-
'Tak Ada Penangkapan!' Kapolres Jaksel Bantah Tudingan Represif di Aksi Mahasiswa GMNI Pancoran