Suara.com - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar angkat bicara soal mundurnya Airlangga Hartarto dari jabatan ketua umum. Keputusan ini disebut diputuskan sendiri oleh Airlangga tanpa adanya paksaan.
Pernyataan ini disampaikan Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Golkar Meutya Hafid dalam konferensi pers mengenai mundurnya Airlangga di Gedung DPP Golkar, Minggu (11/8/2024).
"Yang pertama, DPP menghargai keputusan Ketum Airlangga Hartarto untuk mundur dari kursi Ketua Umum Partai Golkar sebagai hak pribadi beliau. Keputusan beliau dibuat secara pribadi tanpa paksaan," ujar Meutya.
Ia pun menyampaikan terima kasih kepada Airlangga atas kepemimpinan selama periode 2029-2024 ini. Menurutnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian itu telah menorehkan sejumlah prestasi.
"Kenaikan suara pileg Pilpres Partai Golkar 2024 yang memenangkan Partai Golkar sebagai partai dengan urutan kedua terbesar suara. Serta kemenangan pasangan Presiden Terpilih Prabowo dan juga Wakil Presiden Terpilih Mas Gibran," jelasnya.
"Ini merupakan kerja seluruh stakeholder Partai Golkar dari pusat hingga daerah, di bawah kepemimpinan Pak AH sebagai Ketua Umum Partai Golkar," jelasnya.
Ia menyebut sampai saat ini, Airlangga masih menjabat sebagai ketua umum secara de facto. Posisi ini baru akan resmi dilepas setelah adanya penunjukan Pelaksana Tugas (Plt) yang akan dipilih lewat rapat pleno dalam waktu dekat.
"Saat ini secara de facto Pak Airlangga masih ketua umum, meskipun secara de jure memang sudah ada surat untuk pengunduran diri beliau," katanya.
Sebelumnya, Airlangga Hartarto telah resmi menyatakan mengundurkan diri dari Partai Golkar. Hal tersebut sudah disampaikannya sejak Sabtu (10/8/2024) malam.
Baca Juga: Alasan Babah Alun Cabut dari Golkar: Pak Airlangga Terzalimi
Dalam keterangan resminya, Airlangga menyebut pengunduran dirinya dilakukan karena ingin memuluskan transisi pemerintahan dari kepemimpinan presiden dan wakil presiden Joko Widodo alias Jokowi-Maruf Amin ke Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Selain itu, Airlangga juga menyebut keputusan ini dibuat demi menjaga keutuhan partai lambang pohon beringin itu.
"Setelah mempertimbangkan dan untuk menjaga keutuhan Partai Golkar dalam rangka memastikan stabilitas transisi pemerintahan yang akan terjadi dalam waktu dekat, maka dengan dengan ini saya menyatakan pengunduran diri sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar," ujar Airlangga kepada wartawan, Minggu (11/8/2024).
"Pengunduran diri ini terhitung sejak semalam, yaitu Sabtu, 10 Agustus 2024," lanjutnya.
Kemudian, Airlangga menyebut bakal ada mekanisme penentuan ketua umum yang baru. Ia berharap nantinya proses ini akan berlangsung dengan damai dan tertib.
"DPP Partai Golkar akan segera menyiapkan mekanisme organisasi sesuai dengan ketentuan AD/ART organisasi yang berlaku," jelasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Lipstik Merek Apa yang Tahan Lama? 5 Produk Lokal Ini Anti Luntur Seharian
- Malaysia Tegur Keras Menkeu Purbaya: Selat Malaka Bukan Hanya Milik Indonesia!
- Dexlite Mahal, 5 Pilihan Mobil Diesel Lawas yang Masih Aman Minum Biosolar
- Awas! Jakarta Gelap Gulita Besok Malam, Cek Daftar Lokasi Pemadaman Lampunya
- Warga 'Serbu' Lokasi Pembangunan Stadion Sudiang Makassar, Ancam Blokir Akses Pekerja
Pilihan
-
Jadi Tersangka Pelecehan Santri, Benarkah Syekh Ahmad Al Misry Sudah Ditahan di Mesir?
-
Kopral Rico Pramudia Gugur, Menambah Daftar Prajurit TNI Korban Serangan Israel di Lebanon
-
Ingkar Janji Taubat 2021, Syekh Ahmad Al Misry Resmi Tersangka Kasus Pelecehan Santri
-
Sebagai Ayah, Saya Takut Biaya Siluman Terus Menghantui Pendidikan Anak di Masa Depan
-
Rugikan Negara Rp285 T, Eks Dirut Pertamina Patra Niaga Alfian Nasution Dituntut 14 Tahun Bui
Terkini
-
Motif Konyol 'Prank' Damkar Semarang Terungkap: Kesal Debitur Susah Ditagih Utang Rp2 Juta!
-
WHO Sebut Butuh Rp172 Triliun untuk Pulihkan Sistem Kesehatan Gaza dalam 5 Tahun
-
Kekerasan Anak di Little Aresha, Pengurus Hingga Pemilik Terancam Hukuman Berat
-
Bidik Top 50 Kota Global, Jakarta Resmi Jalin Kerja Sama Sister City dengan Jeju Korsel
-
SPAI Desak Pemerintah: Hapus Perbudakan Modern, Akui Pengemudi Ojol Sebagai Pekerja Formal!
-
Bukan Intervensi! Eks Penyidik: Usul KPK Capres Wajib Kader Partai Bentuk Kontribusi Pemikiran
-
Setelah 21 Tahun, Akankah Transjakarta Akhiri Era Tiket Murah Rp 3.500?
-
Misi Kemanusiaan Miss Cosmo 2025: Perkuat Akses Operasi Bibir Sumbing Gratis di Indonesia
-
Amerika Serikat Perluas Blokade Iran ke Selat Hormuz Hingga Samudra Pasifik dan Hindia
-
Perang AS - Iran Bikin Eropa Boncos, Biaya Impor Bahan Bakar Bengkak Rp 505 Triliun