Meski begitu, urung ada kajian yang mendalam apakah Soekarno kemudian melanjutkan gagasan Semaoen itu.
Sementara itu, pernyataan yang menyebutkan Soekarno telah lama menggagas untuk memindahkan ibu kota ke luar Jakarta, salah satunya muncul dari sosok Roosseno.
Eks Menteri Pekerjaan Umum dan Perhubungan yang juga berprofesi sebagai arsitek itu menyebut Soekarno punya ide yang urung jadi kenyataan dengan memindahkan ibu kota Republik Indonesia di Kalimantan. Ia menyebut lokasinya di Palangkaraya.
"Bung Karno punya ide yang tak jadi kenyataan membuat ibu kota RI di Kalimantan, kira-kira di Palangkaraya. Mengapa? Sebab pemerintah RI belum pernah membuat kota sendiri. Semua kota yang ada sekarang peninggalan kolonial," ujarnya yang kemudian dikutip Olly G.S dalam tulisan Soekarno Sang Arsitek yang diterbitkan dalam majalah Kartini edisi 286 tahun 1985.
Mengutip dari buku bertajuk Soekarno dan Desain Rencana Ibu Kota RI di Palangkaraya, Wijanarka menulis Soekarno pernah menggagas menjadikan Palangkaraya sebagai ibu kota menggantikan peran Jakarta.
Disebutkan dalam buku itu, Soekarno melakukan dua kali kunjungan ke Palangkaraya pada pertengahan 1950an.
Dalam kunjungan itu, Soekarno sempat mengutarakan bahwa Palangkaraya bisa jadi modal dan model sebagai kota yang didalamnya terdapat pusat pemerintahan.
"Jadikanlah kota Palangkaraya sebagai modal dan model," kata Soekarno ketika pertama kali menancapkan tonggak pembangunan Palangkaraya pada 17 Juli 1957.
"Kedua menghilangkan sentralistik Jawa. Selain itu pembangunan di Jakarta dan Jawa adalah konsep peninggalan Belanda. Soekarno ingin membangun ibu kota dengan konsepnya sendiri bukan peninggalan penjajah," tulis Wijanarka.
Namun, ide Soekarno tentang ibu kota dipindah ke Palangkaraya itu dibantah sejarawan Gerry van Klinken.
Ia menyebut bahwa gagasan Soekarno terkait Palangkaraya adalah membangun wilayah tersebut sebagai siasat untuk menjauhkan dari gejolak politik.
van Klinken menilai di balik gagasan Soekarno soal membangun Palangkaraya adalah guna membangun bangsa yang baru merdeka tetap solid. Apalagi pada periode 1957-1958, negara Indonesia kala itu tengah menghadapi masalah state building nan serius.
Masalah itu diwarnai dengan adanya sejumlah pergolakan di daerah, salah satunya di wilayah Kalimantan yang berpotensi memunculkan disintegrasi.
Belakangan wacana mengenai pemindahan ibu kota mereda dan berakhir setelah Preisden Soekarno mengesahkan UU nomor 10 tahun 1964 yang menetapkan Jakarta tetap sebagai ibu kota negara.
Lantas bila kemudian dirunut jauh di kemudian hari, wacana ibu kota pindah sebenarnya mimpi Soekarno atau Jokowi?
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Mobil Bekas yang Anti-Rugi: Pemakaian Jangka Panjang Tetap Aman Sentosa
- 3 Mobil Bekas 60 Jutaan Kapasitas Penumpang di Atas Innova, Keluarga Pasti Suka!
- 5 Mobil Listrik 8 Seater Pesaing BYD M6, Kabin Lega Cocok untuk Keluarga
- Cek Fakta: Viral Ferdy Sambo Ditemukan Meninggal di Penjara, Benarkah?
- Target Harga Saham CDIA Jelang Pergantian Tahun
Pilihan
-
Catatan Akhir Tahun: Emas Jadi Primadona 2025
-
Dasco Tegaskan Satgas DPR RI Akan Berkantor di Aceh untuk Percepat Pemulihan Pascabencana
-
6 Rekomendasi HP Murah Layar AMOLED Terbaik untuk Pengalaman Menonton yang Seru
-
Kaleidoskop Sumsel 2025: Menjemput Investasi Asing, Melawan Kepungan Asap dan Banjir
-
Mengungkap Gaji John Herdman dari PSSI, Setara Harga Rumah Pinggiran Tangsel?
Terkini
-
Manajer Kampanye Iklim Greenpeace Indonesia Diteror Bangkai Ayam: Upaya Pembungkaman Kritik
-
Sepanjang 2025, Kemenag Teguhkan Pendidikan Agama sebagai Investasi Peradaban Bangsa
-
BNPT Sebut ada 112 Anak dan Remaja Terpapar Paham Radikal Lewat Sosial Media
-
Lawan Aksi Pencurian Besi, Pramono Anung Resmikan Dua JPO 'Anti Maling' di Jakarta
-
85 Persen Sekolah Terdampak Banjir di Sumatra Sudah Bisa Digunakan, Sisanya Masih Dibersihkan
-
BNPT Sebut Ada 27 Perencanaan Aksi Teror yang Dicegah Selama 3 Tahun Terakhir
-
Diteken Sebelum Lengser, Pimpinan KPK Era Nawawi Pomolango yang Beri SP3 Kasus Izin Nikel di Sultra
-
Refleksi 2025: Akademisi UII Nilai Pemerintahan Prabowo-Gibran Sarat Masalah HAM dan Militerisasi
-
Tak Ada di LHKPN, Publik Pertanyakan Helikopter Pribadi Prabowo yang Disebut Teddy Dikirim ke Aceh
-
Kabar Gembira! Pramono Anung Gratiskan Moda Transportasi Jakarta di Malam Tahun Baru 2026