Suara.com - Isu reshuffle kabinet kembali menyeruak. Kali ini dikabarkan menteri-menteri yang berasal dari PDIP bakal diganti oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi.
Menanggapi hal itu, Ketua DPP PDIP Deddy Yevri Sitorus mengatakan, pihaknya hanya akan mentaati konstitusi. Menurutnya, penunjukan dan pergantian menteri dalam kabinet merupakan hak prerogratif Presiden, sehingga PDIP menerima saja apa pun yang menjadi keputusan.
Berdasarkan kabar yang beredar, dua menteri dari PDIP yakni Menkumham Yasonna Laoly dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPA) Bintang Puspayoga bakal direshuffle.
"Kami memahami dan menerima bahwa pengangkatan dan pemberhentian menteri itu merupakan hak prerogratif Presiden. Jadi kami tidak dalam posisi menerima atau menolak, hanya mengacu pada konstitusi yang ada," kata Deddy kepada Suara.com, Selasa (13/8/2024).
"Jika kader PDI Perjuangan mau diganti, itu terserah dan semaunya Presiden saja," sambungnya.
Di sisi lain, kalau pun ingin mendengarkan saran dari PDIP untuk merushuffle menteri-menteri non partai saat ini, hal itu juga diserahkan kepada Presiden.
"Jikapun Presiden mau mengganti menteri-menteri profesional (non partai) yang direkomendasikan PDIP seperti Menkeu, Menlu, Menteri PUPR, Menhub dan Menteri ESDM, itu juga terserah Presiden saja," katanya.
Lebih lanjut Deddy mengatakan, pihaknya selama ini merasa sudah cukup memperjuangan pemerintahan Jokowi selama 10 tahun.
"Kami merasa sudah cukup berupaya dan berjuang dalam memenangkan dan mempertahankan sehingga 10 tahun ini pemerintahan bisa berjalan dengan baik meskipun tekanan politik sejak 2014 sangat kuat," katanya menambahkan.
Baca Juga: Mundur dari Ketum Golkar, Jokowi Blak-blakan soal Nasib Airlangga Hartarto di Kabinet
Sebelumnya beredar info jika Presiden Jokowi akan melakukan perombakan kabinet. Semula kabar itu menyebutkan Bahlil Lahadahlia akan menggeser posisi Arifin Tasrif sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Indonesia.
Sementara posisi Menteri Investasi akan diisi oleh Rosan Roeslani. Kini muncul lagi info jika Menkumham Yasonna Laoly digantikan oleh Supratman Andi Agtas yang merupakan kader Partai Gerindra.
Kemudian Menteri PPA Bintang Puspayoga juga akan diganti. Ada info juga Menteri KLHK Siti Nurbaya juga akan diganti.
Berita Terkait
-
Mundur dari Ketum Golkar, Jokowi Blak-blakan soal Nasib Airlangga Hartarto di Kabinet
-
Tak Hanya Keluarga Jokowi, Ini Daftar Calon Kepala Daerah yang Lakukan Praktik Politik Dinasti
-
Beredar Yasonna Laoly Bakal Direshuffle Jokowi, Elite PDIP: Terserah, Semaunya Presiden Saja
-
Soal Kabar Yasonna dan Bintang Puspayoga Bakal Kena Reshuffle, Elite PDIP: Selama Ini Cuma Isu!
-
Jokowi Tegaskan Masih Punya Hak Prerogatif Lakukan Reshuffle Kabinet, Mau Rombak Pekan Ini?
Terpopuler
- Kenapa Angin Kencang Hari Ini Melanda Sejumlah Wilayah Indonesia? Simak Penjelasan BMKG
- 4 Pilihan HP OPPO 5G Terbaik 2026 dengan RAM Besar dan Kamera Berkualitas
- 57 Kode Redeem FF Terbaru 25 Januari 2026: Ada Skin Tinju Jujutsu & Scar Shadow
- 6 HP Murah RAM Besar Rp1 Jutaan, Spek Tinggi untuk Foto dan Edit Video Tanpa Lag
- Bojan Hodak Beberkan Posisi Pemain Baru Persib Bandung
Pilihan
-
Danantara Mau Caplok Tambang Emas Martabe Milik Astra?
-
H-135 Kick Off Piala Dunia 2026, Dua Negara Ini Harus Tempuh Perjalanan 15.000 KM
-
5 Rekomendasi HP RAM 12 GB Paling Murah, Cocok buat Gaming dan Multitasking
-
Kenaikan Harga Emas yang Bikin Cemas
-
Sah! Komisi XI DPR Pilih Keponakan Prabowo Jadi Deputi Gubernur BI
Terkini
-
Dicecar 30 Pertanyaan Soal Kematian Lula Lahfah, Apa Peran Reza Arap Sebenarnya?
-
Normalisasi Ciliwung Dikebut, Pramono Pastikan Relokasi dan Pembebasan Lahan Segera Berjalan
-
Rocky Gerung Usai Diperiksa di Kasus Ijazah Jokowi: Dapat Pisang Goreng dan Empat Gelas Kopi
-
5 Fakta Pernyataan Nyeleneh Noel di Sidang Pemerasan: Sebut Nama Purbaya hingga Minta Dihukum Mati
-
Buka Peluang Perpanjang Modifikasi Cuaca, Pramono: Nggak Mungkin Jakarta Nggak Ada Genangan
-
DPR Laporkan 8 Poin Hasil Panja Percepatan Reformasi Polri, Tegaskan Polri Tetap di Bawah Presiden
-
Tok! Keponakan Prabowo Resmi Disetujui DPR RI Jadi Deputi Gubernur BI
-
BGN Persilakan Publik Unggah Menu MBG ke Medsos, Kritik Justru Dibutuhkan untuk Pengawasan
-
Bertambah jadi 2.493 WNI, KBRI Phnom Penh Percepat Proses Kepulangan Lewat Paspor Darurat
-
DPR Resmi Setujui 9 Anggota Ombudsman RI Baru Periode 2026-2031, Ini Daftarnya