Suara.com - Ketua DPP PDI Perjuangan, Deddy Yevri Sitorus, mengatakan pihaknya hanya akan mentaati konstitusi. Menurutnya, penunjukan dan pergantian menteri dalam kabinet merupakan hak prerogratif Presiden sehingga PDIP menerima saja apa pun yang menjadi keputusan.
Hal itu disampaikan Deddy menanggapi adanya info dua menteri dari PDIP yakni Menkumham Yasonna Laoly dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPA) Bintang Puspayoga bakal direshuffle.
"Kami memahami dan menerima bahwa pengangkatan dan pemberhentian Menteri itu merupakan hak prerogratif Presiden. Jadi kami tidak dalam posisi menerima atau menolak, hanya mengacu pada konstitusi yang ada," kata Deddy kepada Suara.com, Selasa (13/8/2024).
"Jika kader PDI Perjuangan mau diganti, itu terserah dan semaunya Presiden saja," sambungnya.
Di sisi lain, kata dia, kalau pun ingin mendengarkan saran dari PDIP untuk merushuffle menteri-menteri non partai saat ini, itu diserahkan kepada Presiden.
"Jikapun Presiden mau mengganti menteri-menteri profesional (non partai) yang direkomendasikan PDIP seperti Menkeu, Menlu, Menteri PUPR, Menhub dan Menteri ESDM, itu juga terserah Presiden saja," katanya.
PDIP kata Deddy, selama ini merasa sudah cukup memperjuangan pemerintahan Jokowi selama 10 tahun.
"Kami merasa sudah cukup berupaya dan berjuang dalam memenangkan dan mempertahankan sehingga 10 tahun ini pemerintahan bisa berjalan dengan baik meskipun tekanan politik sejak 2014 sangat kuat," pungkasnya.
Sebelumnya beredar info jika Presiden Jokowi akan melakukan perombakan kabinet. Semula kabar itu menyebut Bahlil Lahadahlia akan menggeser posisi Arifin Tasrif sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Indonesia. Dan posisi Menteri Investasi akan diisi oleh Rosan Roeslani.
Baca Juga: Panasnya Kursi Ketum Golkar usai Airlangga Mundur, Jokowi Tepis Tudingan Cawe-cawe, Apa Katanya?
Kini muncul lagi info jika Menkumham Yasonna Laoly digantikan oleh Supratman Andi Agtas yang merupakan kader Partai Gerindra. Kemudian Menteri PPA Bintang Puspayoga juga akan diganti. Terakhir infonya juga Menteri KLHK Siti Nurbaya juga akan diganti.
Berita Terkait
-
Soal Kabar Yasonna dan Bintang Puspayoga Bakal Kena Reshuffle, Elite PDIP: Selama Ini Cuma Isu!
-
Jokowi Tegaskan Masih Punya Hak Prerogatif Lakukan Reshuffle Kabinet, Mau Rombak Pekan Ini?
-
Panasnya Kursi Ketum Golkar usai Airlangga Mundur, Jokowi Tepis Tudingan Cawe-cawe, Apa Katanya?
-
Jokowi Jawab Isu Cawe-cawe Soal Kursi Ketum Golkar: Tanya Pak Airlangga
Terpopuler
- 3 Pilihan Cruiser Ganteng ala Harley-Davidson: Lebih Murah dari Yamaha NMAX, Cocok untuk Pemula
- 7 Mobil Bekas Favorit 2025: Tangguh, Irit dan Paling Dicari Keluarga Indonesia
- 5 Mobil Bekas Punya Sunroof Mulai 30 Jutaan, Gaya Sultan Budget Kos-kosan
- 25 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 1 November: Ada Rank Up dan Pemain 111-113
- 5 HP Murah Terbaik dengan Baterai 7000 mAh, Buat Streaming dan Multitasking
Pilihan
-
Pemilik Tabungan 'Sultan' di Atas Rp5 Miliar Makin Gendut
-
Media Inggris Sebut IKN Bakal Jadi Kota Hantu, Menkeu Purbaya: Tidak Perlu Takut!
-
5 HP RAM 12 GB Paling Murah, Spek Gahar untuk Gamer dan Multitasking mulai Rp 2 Jutaan
-
Meski Dunia Ketar-Ketir, Menkeu Purbaya Klaim Stabilitas Keuangan RI Kuat Dukung Pertumbuhan Ekonomi
-
Tak Tayang di TV Lokal! Begini Cara Nonton Timnas Indonesia di Piala Dunia U-17
Terkini
-
Dorong Kedaulatan Digital, Ekosistem Danantara Perkuat Infrastruktur Pembayaran Nasional
-
AJI Gelar Aksi Solidaritas, Desak Pengadilan Tolak Gugatan Mentan Terhadap Tempo
-
Temuan Terbaru: Gotong Royong Lintas Generasi Jadi Kunci Menuju Indonesia Emas 2045
-
PSI Kritik Pemprov DKI Pangkas Subsidi Pangan Rp300 Miliar, Dana Hibah Forkopimda Justru Ditambah
-
Penerima Bansos di Jakarta Kecanduan Judi Online, DPRD Minta Pemprov DKI Lakukan Ini!
-
Pecalang Jakarta: Rano Karno Ingin Wujudkan Keamanan Sosial ala Bali di Ibu Kota
-
5 Fakta OTT KPK Gubernur Riau Abdul Wahid: Barang Bukti Segepok Uang
-
Di Sidang MKD: Ahli Sebut Ucapan Ahmad Sahroni Salah Dipahami Akibat Perang Informasi
-
TKA 2025 Hari Pertama Berjalan Lancar, Sinyal Positif dari Sekolah dan Siswa di Seluruh Indonesia
-
Aktivis Serukan Pimpinan Pusat HKBP Jaga Netralitas dari Kepentingan Politik