Suara.com - Laporan terbaru dari UNESCO mengungkapkan bahwa 1,4 juta gadis di Afghanistan secara sengaja dilarang mendapatkan pendidikan menengah dan tinggi oleh Taliban. Hal ini menjadikan Afghanistan sebagai satu-satunya negara di dunia yang menerapkan larangan tersebut untuk pendidikan perempuan.
Sejak Taliban mengambil alih kekuasaan pada Agustus 2021, mereka mengeluarkan kebijakan yang melarang pendidikan bagi gadis di atas kelas enam. Mereka berdalih bahwa pendidikan tersebut tidak sesuai dengan interpretasi mereka tentang hukum Syariah. Sementara itu, pendidikan untuk anak laki-laki tetap berjalan seperti biasa tanpa ada tanda-tanda perubahan.
Menurut data terbaru UNESCO, jumlah gadis yang dilarang mengakses pendidikan menengah meningkat menjadi 1,4 juta, bertambah 300.000 sejak April 2023. Dengan bertambahnya jumlah gadis yang mencapai usia 12 tahun setiap tahunnya, total gadis yang terhalang hak pendidikannya kini hampir mencapai 2,5 juta, atau sekitar 80 persen dari total gadis usia sekolah di Afghanistan.
UNESCO juga mencatat penurunan signifikan dalam pendidikan dasar sejak Taliban berkuasa, dengan 1,1 juta anak laki-laki dan perempuan tidak lagi bersekolah. Penurunan ini sebagian disebabkan oleh keputusan Taliban yang melarang guru perempuan mengajar anak laki-laki, serta rendahnya motivasi orang tua untuk menyekolahkan anak-anak mereka di tengah kondisi ekonomi yang semakin sulit.
Peringatan dari UNESCO menyebutkan bahwa kemunduran ini hampir menghapus dua dekade kemajuan pendidikan di Afghanistan, dan menyebut bahwa masa depan satu generasi kini berada dalam bahaya. Pada tahun 2022, tercatat ada 5,7 juta anak-anak di sekolah dasar, turun dari 6,8 juta pada tahun 2019.
UNESCO juga memperingatkan dampak negatif dari penurunan angka partisipasi sekolah ini, termasuk kemungkinan meningkatnya pekerja anak dan pernikahan dini. Sementara itu, Taliban baru-baru ini merayakan tiga tahun kekuasaan mereka di Pangkalan Udara Bagram tanpa memberikan perhatian pada kesulitan yang dihadapi masyarakat atau janji untuk memperbaiki keadaan.
Konflik dan ketidakstabilan yang berkepanjangan telah membuat jutaan warga Afghanistan berada di ambang kelaparan dan pengangguran tinggi. Di tengah situasi ini, tantangan untuk mendapatkan pendidikan yang layak bagi gadis-gadis Afghanistan semakin berat.
Berita Terkait
-
Tuntut UU PPRT Segera Disahkan, Puluhan PRT Geruduk Gedung DPR
-
HUT RI jadi Momen Tingkatkan Pendidikan, Anak SD di Berbagai Daerah Dapat Buku Tulis Hingga Quran
-
Jejak Pendidikan dan Karier Kepala BPIP, Yudian Wahyudi di Pusaran Polemik Paskibraka Copot Jilbab
-
Puan Bisa: Komunitas Perempuan Untuk Tumbuh dan Berdaya Bersama
-
Beda Pendidikan Denny Darko vs Hard Gumay yang Sama-Sama Hobi Ramal Artis, Lebih Moncer Siapa?
Terpopuler
- 7 Rekomendasi Motor Bekas di Bawah 10 Juta Buat Anak Sekolah: Pilih yang Irit atau Keren?
- Dua Rekrutan Anyar Chelsea Muak dengan Enzo Maresca, Stamford Bridge Memanas
- Harga Mepet Agya, Intip Mobil Bekas Ignis Matic: City Car Irit dan Stylish untuk Penggunaan Harian
- 5 Mobil Bekas 3 Baris Harga 50 Jutaan, Angkutan Keluarga yang Nyaman dan Efisien
- 5 Sepatu Lokal Senyaman Hoka Ori, Cushion Empuk Harga Jauh Lebih Miring
Pilihan
-
6 HP Memori 512 GB Paling Murah untuk Simpan Foto dan Video Tanpa Khawatir
-
Pemerintah Bakal Hapus Utang KUR Debitur Terdampak Banjir Sumatera, Total Bakinya Rp7,8 T
-
50 Harta Taipan RI Tembus Rp 4.980 Triliun, APBN Menkeu Purbaya Kalah Telak!
-
Agensi Benarkan Hubungan Tiffany Young dan Byun Yo Han, Pernikahan di Depan Mata?
-
6 Smartwatch Layar AMOLED Murah untuk Mahasiswa dan Pekerja, Harga di Bawah Rp 1 Juta
Terkini
-
Trauma Usai Jadi Korban Amukan Matel! Kapolda Bantu Modal hingga Jamin Keamanan Pedagang Kalibata
-
Rapat Harian Gabungan Syuriyah-Tanfidziyah NU Putuskan Reposisi Pengurus, M Nuh Jadi Katib Aam
-
Pakar UIKA Dukung Anies Desak Status Bencana Nasional untuk Aceh dan Sumatera
-
BNI Raih Apresiasi Kementerian UMKM Dorong Pelaku Usaha Tembus Pasar Global
-
BNI Dorong Digitalisasi dan Transparansi Rantai Pasok FMCG
-
Komisi III Kritik Usulan Kapolri Ditunjuk Presiden Tanpa DPR: Absennya Pemaknaan Negara Hukum
-
Kritik Keras Perkap 10/2025, Mahfud MD Sebut Tidak Ada Dasar Hukum dan Konstitusionalnya
-
Jelang Nataru, Prabowo Minta Peringatan Dini BMKG Jadi Perhatian Serius
-
Borok Ayu Puspita Terbongkar! Uang Calon Pengantin Dipakai Liburan Keluar Negeri dan Bayar Cicilan
-
Tinjau Langsung Pengungsi di Langkat, Janji Prabowo: Kami Tak Akan Tinggalkan Kalian Sendiri