Suara.com - Ketua Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Gerakan Mahasiswa Satu Bangsa (Gemasaba), Heru Widodo mengaku bakal memaksa Muhaimin Iskandar alias Cak Imin maju lagi sebagai Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Ia tak menerima alasan apabila Cak Imin menyatakan tak bersedia memimpin partai kesekian kalinya.
Heru menilai tak ada kader di internal PKB saat ini yang mampu menggantikan posisi Cak Imin. Menurutnya Cak Imin tak punya pilihan selain menerima tawaran ini.
"Kalau Gus Muhaimin enggak mau, kami akan paksa (maju lagi jadi Ketum PKB). Harus mau," ujar Heru di Kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKB, Senin (19/8/2024).
Heru menyebut di bawah kepemimpinan Cak Imin, banyak anggota Gemasaba yang berkesempatan maju dalam kontestasi politik. Pada Pemilihan Legislatif (Pileg) tingkat kabupaten/kota dan nasional 2024, anggota Gemasaba yang berhasil lolos naik dari 15 ke 27.
Jika ada penggantinya, Heru tak yakin bisa mencapai prestasi yang diraih Cak Imin.
"Belum tentu nanti kalau misalnya ada yang menggantikan Gus Muhaimin sebagai ketua umum PKB, belum tentu memberikan ruang kepada kami, anak-anak muda PKB untuk berekspresi di politik praktis dan nyata," jelasnya.
Karena itu, ia berharap Cak Imin bersedia untuk maju lagi sebagai Ketua Umum PKB dalam Muktamar di Bali 24-26 Agustus mendatang.
"Maka tidak ada alasan lagi. Pokoknya Gus Muhaimin harus mau. Kalau tidak mau, harus kita paksa," ucapnya.
"Karena kita tidak mau lagi kemudian nanti ada pemimpin baru PKB yang kemudian tidak mengakomodir dan memberikan ruang kepada kami," imbuhnya.
Ogah Nyalon jika Rapor Merah
Cak Imin sebelumnya mengaku belum berencana maju kembali dalam pemilihan pimpinan partai di Muktamar 2024. Ia mengaku akan lebih dulu melihat bagaimana evaluasi atas kinerjanya.
Cak Imin mengatakan, setiap muktamar akan ada evaluasi kinerja ketua partai dari para peserta muktamar alias muktamarin. Mereka akan menilai baik dan buruknya perjalanan partai selama satu periode.
"Setiap muktamar harus begitu, menyerahkan sepenuhnya kepada para muktamarin, DPC, DPW Karena di muktamar itu akan ada evaluasi," ujar Cak Imin di kawasan Menteng, Jakarta Pusat (15/8/2024).
"Evaluasi kegagalan, kesalahan, kekurangan itu pasti dihajar. Tapi juga ada evaluasi keberhasilan, prestasi, penghargaan," imbuhnya.
Apabila nantinya penilaian muktamar menyatakan kepemimpinannya gagal, Cak Imin mengaku tak mau lagi mencalonkan diri.
Berita Terkait
-
Dulu Mati-matian Dukung Anies Baswedan, PKB Kini Merapat ke Prabowo-Gibran, Cak Imin Bicara Makan Siang Gratis
-
Cak Imin Sindir PBNU: PKB Bukan Milik Muhaimin Atau NU, Tapi Milik Rakyat
-
Resmi Didukung PKB, Bobby Ogah Pakai Kata 'Melawan' Edy Rahmayadi: Istilah Kasar, Yang Benar Siap Adu Gagasan
-
Maruf Amin Soal Konflik PBNU dan PKB: Awalnya Gegeran, Akhirnya 'Ger-geran'
Terpopuler
- 4 Model Honda Jazz Bekas Paling Murah untuk Anak Kuliah, Performa Juara
- 7 Rekomendasi HP RAM 12GB Rp2 Jutaan untuk Multitasking dan Streaming
- 4 Motor Matic Terbaik 2025 Kategori Rp 20-30 Jutaan: Irit BBM dan Nyaman Dipakai Harian
- BRI Market Outlook 2026: Disiplin Valuasi dan Rotasi Sektor Menjadi Kunci
- Pilihan Sunscreen Wardah yang Tepat untuk Umur 40 Tahun ke Atas
Pilihan
-
Timnas Indonesia U-22 Gagal di SEA Games 2025, Zainudin Amali Diminta Tanggung Jawab
-
BBYB vs SUPA: Adu Prospek Saham, Valuasi, Kinerja, dan Dividen
-
6 HP Memori 512 GB Paling Murah untuk Simpan Foto dan Video Tanpa Khawatir
-
Pemerintah Bakal Hapus Utang KUR Debitur Terdampak Banjir Sumatera, Total Bakinya Rp7,8 T
-
50 Harta Taipan RI Tembus Rp 4.980 Triliun, APBN Menkeu Purbaya Kalah Telak!
Terkini
-
Toko Plastik Simpan Karbit Diduga Sumber Api Kebakaran Pasar Induk Kramat Jati
-
Kemenbud Resmikan Buku Sejarah Indonesia, Fadli Zon Ungkap Isinya
-
Respons Imbauan Mensos Donasi Bencana Harus Izin, Legislator Nasdem: Jangan Hambat Solidaritas Warga
-
Pagi Mencekam di Pasar Kramat Jati, 350 Kios Pedagang Ludes Jadi Arang Dalam Satu Jam
-
Antisipasi Bencana Ekologis, Rajiv Desak Evaluasi Total Izin Wisata hingga Tambang di Bandung Raya
-
Ketua Komisi III DPR: Perpol 10 Tahun 2025 Konstitusional dan Sejalan dengan Putusan MK
-
Kuasa Hukum Jokowi Singgung Narasi Sesat Jelang Gelar Perkara Ijazah Palsu
-
350 Kios Hangus, Pemprov DKI Bentuk Tim Investigasi Kebakaran Pasar Induk Kramat Jati
-
Temuan Awal KPK: Dana Suap Proyek Dipakai Bupati Lampung Tengah untuk Lunasi Utang Kampanye
-
BNI Dukung Sean Gelael Awali Musim Balap 2026 Lewat Asian Le Mans Series