Suara.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto kembali diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hasto diperiksa sebagai saksi dalam kasus korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan (Kemenhub).
Ketua DPP PDI Perjuangan Ganjar Pranowo, menilai bahwa pemanggilan Hasto akan selalu ada aroma politik di dalamnya. Namun dia menyebut, Hasto merupakan sosok yang memiliki komitmen kuat.
"Mas Hasto kemarin ngobrol sama saya panjang. Dia punya komitmen kalau dipanggil aparat penegak hukum ya akan datang. Tapi rasa-rasanya selalu ada rasa politik yang berkembang di masyarakat. Ada rasa hukum dan keadilan yang berkembang di masyarakat pasti orang bertanya," kata Ganjar ditemui di kediamannya, Wedomartani, Ngemplak, Sleman, Selasa (20/8/2024).
Apalagi, Hasto bukan pertama kali ini saja dipanggil atau diperiksa oleh penegak hukum. Misalnya saja, terkait beberapa pernyataannya dulu, lalu urusan Harun Masiku, hingga yang terbaru terkait DJKA Kemenhub.
"Ini tiga (kasus) yang terus menerus dan kalau kami membacanya gampang karena mas Hasto sangat keras, dia orang yang sangat kritis," ujarnya.
"Maka biasanya yang kritis-kritis ini menakutkan maka ya ini bagian dari bagaimana menghentikan agar mas Hasto tidak kritis, dan saya kira keliru, karena mas Hasto pasti akan sangat kritis," imbuhnya.
Menurut Ganjar pihak-pihak yang bersuara kritis akan terus dicari. Pola-pola tersebut lebih kurang mirip dengan era orde baru lalu.
"Dan kita lihat saja semua yang kritis yang keras pasti akan dicari dan pola-pola ini terbaca dengan gampang lah, kita orang yang hidup di era orde baru. Dulu di era orde baru itu kamu melawan orde baru kamu masuk kategori PKI, yang kedua kamu masuk kategori subsversif habislah dia," ungkapnya.
Berbeda dengan dulu, kata Ganjar sekarang yang dicari adalah kesalahan atau potensi korupsi seseorang di mana pun. Namun dia menegaskan Hasto tak akan lari jika memang dipanggil oleh aparat penegak hukum.
Baca Juga: Gembiranya PDIP Usai Putusan MK: Selama Ini Kami Dipojokkan
"Kalau sekarang enggak, dicari korupsi dimanapun, maka kalau kemudian proses peradilan bisa fair dan sebagainya saya kira ini akan mendidik dan mas Hasto orang punya komitmen, tidak lari dia," tegasnya.
Sebelumnya, Hasto dipanggil KPK dalam kasus ini pada Jumat (19/7/2024). Namun, saat itu Hasto absen dan melakukan penjadwalan ulang.
Kemudian pada Kamis (15/8/2024), Hasto batal diperiksa KPK meski sudah hadir di Gedung Merah Putih untuk menjadi saksi dalam kasus dugaan suap pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan.
Hasto menyebut dirinya sempat mengirimkan surat permohonan penjadwalan ulang agar pemeriksaan KPK dilakukan saat itu.
Dengan begitu, Hasto mengaku telah bersepakat dengan penyidik KPK untuk melakukan penjadwalan ulang pemeriksaan pada Selasa, 20 Agustus 2024 mendatang.
Sekadar informasi, KPK menahan satu tersangka yaitu Yofi Oktarisza yang merupakan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada BTP Kelas 1 Jawa Bagian Tengah kemudian menjadi BTP Semarang tahun 2017-2021 dalam kasus ini.
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 HP RAM 8 GB Harga di Bawah Rp1,5 Juta: Kamera Bagus, Performa Juara
- 28 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 10 Januari 2026, Ada 15.000 Gems dan Pemain 111-115
- Link Gratis Baca Buku Broken Strings, Memoar Pilu Aurelie Moeremans yang Viral
- 4 Mobil Bekas Rp50 Jutaan yang Ideal untuk Harian: Irit, Gesit Pas di Gang Sempit
- 5 Cat Rambut untuk Menutupi Uban: Hasil Natural, Penampilan Lebih Muda
Pilihan
-
Klaim "Anti Banjir" PIK2 Jebol, Saham PANI Milik Aguan Langsung Anjlok Hampir 6 Persen
-
Profil Beckham Putra, King Etam Perobek Gawang Persija di Stadion GBLA
-
4 HP Snapdragon RAM 8 GB Paling Murah untuk Gaming, Harga Mulai Rp2 Jutaan
-
Rupiah Terancam Tembus Rp17.000
-
QRIS Jadi 'Alat Bantu' Judi Online: Mengapa Sistem Pembayaran BI Ini Rentan Disalahgunakan?
Terkini
-
PDIP Desak Reformasi Total Polri: Hapus Dwifungsi dan Perkuat Pengawasan Eksternal
-
Tutup Rakernas I, PDIP Resmi Tegaskan Posisinya Sebagai Partai Penyeimbang: Kawal Pemerintahan
-
Permohonan RJ Eggi Sudjana Masuk, Polda Metro Tunggu Kesepakatan Pelapor di Kasus Ijazah Jokowi
-
Rekomendasi Rakernas PDIP: Tegaskan Kedaulatan NKRI dan Tolak Intervensi Asing atas Venezuela
-
Rekomendasi Rakernas PDIP: Desak Pilkada Tetap Langsung Dipilih Rakyat, Usul Ada E-voting
-
Polisi Periksa 12 Saksi Kasus Teror DJ Donny dan Influencer, Kapan Pelaku Ditangkap?
-
Ketua KONI Ponorogo Diperiksa KPK Terkait Dugaan Korupsi Bupati Nonaktif Sugiri Sancoko
-
Libatkan Ahli, Polisi Bedah Batas Kebebasan Berekspresi dalam Kasus Mens Rea Pandji Pragiwaksono
-
Prabowo Duga Ada Kekuatan Asing Bayar Segelintir Orang untuk Mengejek
-
Bantah Tak Kooperatif, Legislator Bekasi Nyumarno Sambangi KPK: Undangan Tak Sampai ke Alamat KTP