Suara.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto kembali diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hasto diperiksa sebagai saksi dalam kasus korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan (Kemenhub).
Ketua DPP PDI Perjuangan Ganjar Pranowo, menilai bahwa pemanggilan Hasto akan selalu ada aroma politik di dalamnya. Namun dia menyebut, Hasto merupakan sosok yang memiliki komitmen kuat.
"Mas Hasto kemarin ngobrol sama saya panjang. Dia punya komitmen kalau dipanggil aparat penegak hukum ya akan datang. Tapi rasa-rasanya selalu ada rasa politik yang berkembang di masyarakat. Ada rasa hukum dan keadilan yang berkembang di masyarakat pasti orang bertanya," kata Ganjar ditemui di kediamannya, Wedomartani, Ngemplak, Sleman, Selasa (20/8/2024).
Apalagi, Hasto bukan pertama kali ini saja dipanggil atau diperiksa oleh penegak hukum. Misalnya saja, terkait beberapa pernyataannya dulu, lalu urusan Harun Masiku, hingga yang terbaru terkait DJKA Kemenhub.
"Ini tiga (kasus) yang terus menerus dan kalau kami membacanya gampang karena mas Hasto sangat keras, dia orang yang sangat kritis," ujarnya.
"Maka biasanya yang kritis-kritis ini menakutkan maka ya ini bagian dari bagaimana menghentikan agar mas Hasto tidak kritis, dan saya kira keliru, karena mas Hasto pasti akan sangat kritis," imbuhnya.
Menurut Ganjar pihak-pihak yang bersuara kritis akan terus dicari. Pola-pola tersebut lebih kurang mirip dengan era orde baru lalu.
"Dan kita lihat saja semua yang kritis yang keras pasti akan dicari dan pola-pola ini terbaca dengan gampang lah, kita orang yang hidup di era orde baru. Dulu di era orde baru itu kamu melawan orde baru kamu masuk kategori PKI, yang kedua kamu masuk kategori subsversif habislah dia," ungkapnya.
Berbeda dengan dulu, kata Ganjar sekarang yang dicari adalah kesalahan atau potensi korupsi seseorang di mana pun. Namun dia menegaskan Hasto tak akan lari jika memang dipanggil oleh aparat penegak hukum.
Baca Juga: Gembiranya PDIP Usai Putusan MK: Selama Ini Kami Dipojokkan
"Kalau sekarang enggak, dicari korupsi dimanapun, maka kalau kemudian proses peradilan bisa fair dan sebagainya saya kira ini akan mendidik dan mas Hasto orang punya komitmen, tidak lari dia," tegasnya.
Sebelumnya, Hasto dipanggil KPK dalam kasus ini pada Jumat (19/7/2024). Namun, saat itu Hasto absen dan melakukan penjadwalan ulang.
Kemudian pada Kamis (15/8/2024), Hasto batal diperiksa KPK meski sudah hadir di Gedung Merah Putih untuk menjadi saksi dalam kasus dugaan suap pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan.
Hasto menyebut dirinya sempat mengirimkan surat permohonan penjadwalan ulang agar pemeriksaan KPK dilakukan saat itu.
Dengan begitu, Hasto mengaku telah bersepakat dengan penyidik KPK untuk melakukan penjadwalan ulang pemeriksaan pada Selasa, 20 Agustus 2024 mendatang.
Sekadar informasi, KPK menahan satu tersangka yaitu Yofi Oktarisza yang merupakan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada BTP Kelas 1 Jawa Bagian Tengah kemudian menjadi BTP Semarang tahun 2017-2021 dalam kasus ini.
Berita Terkait
Terpopuler
- Erick Thohir Umumkan Calon Pelatih Baru Timnas Indonesia
- 4 Daftar Mobil Kecil Toyota Bekas Dikenal Ekonomis dan Bandel buat Harian
- 5 Lipstik Transferproof untuk Kondangan, Tidak Luntur Dipakai Makan dan Minum
- 5 Rekomendasi Sepatu Running Selevel Adidas Adizero Versi Lokal, Lentur dan Kuat Tahan Beban
- 8 City Car yang Kuat Nanjak dan Tak Manja Dibawa Perjalanan Jauh
Pilihan
-
Indonesia jadi Raja Sasaran Penipuan Lowongan Kerja di Asia Pasifik
-
Kisah Kematian Dosen Untag yang Penuh Misteri: Hubungan Gelap dengan Polisi Jadi Sorotan
-
Kisi-Kisi Pelatih Timnas Indonesia Akhirnya Dibocorkan Sumardji
-
Hasil Drawing Play Off Piala Dunia 2026: Timnas Italia Ditantang Irlandia Utara!
-
Pengungsi Gunung Semeru "Dihantui" Gangguan Kesehatan, Stok Obat Menipis!
Terkini
-
Bobby Nasution Tak Kunjung Diperiksa Kasus Korupsi Jalan, ICW Curiga KPK Masuk Angin
-
Kontroversi 41 Dapur MBG Milik Anak Pejabat di Makassar, Begini Respons Pimpinan BGN
-
Buntut Putusan MK, Polri Tarik Irjen Argo Yuwono dari Kementerian UMKM, Ratusan Pati Lain Menyusul?
-
Halim Kalla Diperiksa 9 Jam Terkait Korupsi PLTU Mangkrak Rp1,35 Triliun
-
Cegah Lonjakan Harga Jelang Nataru, Prabowo Minta Ganti Menu MBG dengan Daging dan Telur Puyuh
-
Cegah Inflasi Akibat MBG, Pemerintah Rencanakan Pembangunan Peternakan dan Lahan Pertanian Baru
-
Remaja Perempuan Usia 15-24 Tahun Paling Rentan Jadi Korban Kekerasan Digital, Kenapa?
-
Vonis Tiga Mantan Bos, Hakim Nyatakan Kerugian Kasus Korupsi ASDP Rp1,25 Triliun
-
Selain Chromebook, KPK Sebut Nadiem Makarim dan Stafsusnya Calon Tersangka Kasus Google Cloud
-
Bikin Geger Tambora, Begal Sadis Ternyata Sudah Beraksi 28 Kali, Motor Tetangga Pun Disikat