Pakar Tunggu Sikap KPU Soal Aturan Pilkada: Akan Jadi Pembangkang Atau Penjaga Konstitusi

Suara.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) disebut akan menjadi penentu di antara Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan revisi undang-undang Pilkada tentang syarat calon kepala daerah yang baru saja dibahas oleh Badal Legislasi atau Baleg DPR RI.

Baleg DPR RI baru saja menggelar rapat pembahasan dan sepakat untuk merevisi UU Pilkada tanpa mengakomodir putusan MK secara keseluruhan.

Pakar hukum tata negara dari Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera, Bivitri Susanti langkah KPU dalam menyikapi putusan MK dan revisi UU Pilkada akan menunjukkan bagaimana KPU menjaga konstitusi.

“Di sinilah letak kita juga bisa mengukur apakah KPU ikut menjadi pembangkang konstitusi karena KPU bisa untuk tetap menjadi penjaga konstitusi,” kata Bivitri kepada wartawan, Rabu (21/8/2024).

Pasalnya, dia menyebut KPU adalah lembaga independen yang harus mengikuti konstitusi, termasuk undang-undan dan putusan MK. Namun, Bivitri menegaskan bahwa putusan MK bersifat final dan mengikat serta berlaku sejak putusan tersebut dibacakan.

“Betul dia harus mengikuti undang-undang dan mengikuti undang-undang itu juga berarti mengikuti putusan MK, apalagi kalau perppu atau undang-undangnya itu melanggar putusan MK yang artinya melanggar konstitusi,” ujar Bivitri.

Menurut dia, KPU bisa mengikuti Putusan MK dan tidak melaksanakan revisi UU Pilkada yang tidak sejalan dengan Putusan MK.

“Mereka bisa langsung bikin kok peraturan KPU yang hanya secara teknis misalnya, mengatur misalnya soal formulirnya berubah. Udah tinggal itu. Jadi harusnya KPU langsung mengikuti putusan MK,” katanya.

Sebelumnya, Baleg DPR RI menyepakati revisi UU Pilkada secara cepat, termasuk perihal syarat batas usia calon kepala daerah. Alih-alih mengikuti Putusan MK, Baleg DPR RI justru bersepakat untuk merujuk pada Putusan Mahkamah Agung (MA)

Baca Juga: Dibahas Kilat, Baleg DPR Sepakat Bawa RUU Pilkada Disahkan Di Paripurna, Cuma PDIP Yang Menolak

Putusan MA itu diketahui diketuk pada 29 Mei 2024 lalu yang menyatakan calon gubernur dan wakil gubernur minimal berusia 30 tahun saat dilantik.

“Yang disampaikan semua logikanya benar tapi ada putusan hukum yang kita rujuk dalam hal ini jelas putusan Mahkamah Agung sudah ada putusannya," kata Wakil Ketua Baleg DPR RI Achmad Baidowi.

“Putusan MK sudah ada yang secara jelas menjemput dihitung pelantikan ya entah bahasanya calon atau apa tetapi putusan hukum harus kita hormati. Mayoritas beraksi tadi merujuk pada Mahkamah Agung DPD juga dan pemerintah menyesuaikan," sambungnya.

Dengan adanya hal ini, Baleg DPR RI justru tidak mengindahkan putusan terbaru Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak gugatan soal syarat batas usia calon kepala daerah yang diajukan mahasiswa Universitas Negeri Islam (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta A Fahrur Rozi dan mahasiswa Podomoro University Anthony Lee.

Putusan itu dengan nomor 70/PUU-XXII/2024 diputus oleh delapan hakim konstitusi, tanpa melibatkan adik ipar Presiden Joko Widodo, Anwar Usman.

Pada kesempatan yang sama, Baleg DPR RI melalui Panitia Kerja (Panja) juga membahas putusan MK soal partai politik yang tidak memiliki kursi di DPRD bisa mengusung calon kepala daerah.