Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan tidak masalah dengan gelombang protes dengan aksi demonstrasi mengawal putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Begitu juga dengan gerakan di media sosial.
Jokowi bilang, hal itu merupakan hal baik. Di mana aksi demonstrasi besar-besaran dilakukan di beberapa titik pada Kamis (22/8/2024), terutama di gedung DPR RI.
Aksi tersebut sebagai suara protes dan penolakan dari rakyat atas upaya DPR menganulir putusan Mahkamah Konstitusi terkait ambang batas pencalonan dan batas usia calon kepala daerah melalui revisi UU Pilkada.
Jokowi menegaskan demo tersebut merupakan hal yang sangat baik sebagai sarana menyampaikan aspirasi.
"Baik, itu baik. Itu penyampaian aspirasi dari rakyat, sangat baik," kata Jokowi usai hadir di Kongres ke-6 PAN, Jakarta, Jumat (23/8/2024).
Sebelumnya, Jokowi menegaskan pemerintah akan mengikuti putusan MK terkait aturan Pilkada. Ia sekaligus memastikan tidak akan menerbitkan Perppu.
"Iya (ikuti putusan MK)," kata Jokowi.
Jokowi sekaligus menegaskan bahwa dirinya tidak ada rencana untuk menerbitkan Perppu. Ramai diperbincangkan Perppu untuk kemudian menganulir putusan MK, setelah DPR RI menyatakan batal mengesahan revisi UU Pilkada dan aturan mengenai ambang batas pencalonan kepala daerah mengacu putusan MK.
Jokowi mengaku tidak kepikiran perihal Perppu.
Baca Juga: Peluang Kaesang Maju Pilgub 2024 Tertutup, Jokowi Komentar Begini
"Enggak ada, pikiran saja enggak ada," kata Jokowi .
Sementara itu berkaitan dengan DPR yang membataslkan pengesahan revisi UU Pilkada, Jokowi menegaskan hal itu menjadi ranah legislatif.
"Itu wilayah legislatif, wilayah DPR ya," kata Jokowi.
Berita Terkait
-
Eks Ketua MK Ungkap Skenario Kaesang Tetap Bisa Maju Meski DPR Batal Revisi UU Pilkada, Ini Penjelasannya
-
Acha Septriasa Terang-terangan Tandai Akun Jokowi: Kalau Mati Hanya Tinggal Nama
-
Peluang Kaesang Maju Pilgub 2024 Tertutup, Jokowi Komentar Begini
-
Jokowi Tegaskan Ikut Putusan MK soal Pilkada, Tak Kepikiran untuk Terbitkan Perppu
-
Respons Keras Amien Rais Soal Aksi Kawal Putusan MK: Jewer Rezim Zalim Dan Tolol Jokowi
Terpopuler
- 7 Mobil Bekas Murah untuk Aktivitas Harian Pemula, Biaya Operasional Rendah
- Shio Paling Hoki pada 8-14 Desember 2025, Berkah Melimpah di Pekan Kedua!
- 7 Rekomendasi Bedak Padat Anti Dempul, Makeup Auto Flawless dan Anti Cakey
- 51 Kode Redeem FF Terbaru 8 Desember 2025, Klaim Skin Langka Winterlands dan Snowboard
- Sambut HUT BRI, Nikmati Diskon Gadget Baru dan Groceries Hingga Rp1,3 Juta
Pilihan
-
Rekomendasi 7 Laptop Desain Grafis Biar Nugas Lancar Jaya, Anak DKV Wajib Tahu!
-
Harga Pangan Nasional Hari Ini: Cabai Sentuh Rp70 Ribu
-
Shell hingga Vivo sudah Ajukan Kuota Impor 2026 ke ESDM: Berapa Angkanya?
-
Kekhawatiran Pasokan Rusia dan Surplus Global, Picu Kenaikan Harga Minyak
-
Survei: Kebijakan Menkeu Purbaya Dongkrak Optimisme Konsumen, tapi Frugal Spending Masih Menguat
Terkini
-
Mensos Sebut Penggalang Donasi Tanpa Izin Terancam Sanksi Rp10 Ribu: Warisan UU Tahun 60-an
-
Komisi Reformasi Pertimbangkan Usulan Kapolri Dipilih Presiden Tanpa Persetujuan DPR
-
Ironi Hakordia, Silfester Matutina Si Manusia Kebal Hukum?
-
Mensos Sebut Donasi Bencana Boleh Disalurkan Dulu, Izin dan Laporan Menyusul
-
Usai dari Pakistan, Prabowo Lanjut Lawatan ke Moscow, Bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin
-
Tragedi Terra Drone: Kenapa 22 Karyawan Tewas? Mendagri Siapkan Solusi Aturan Baru
-
Solidaritas Nasional Menyala, Bantuan Kemanusiaan untuk Sumatra Tembus 500 Ton
-
Nestapa Korban Tewas di Kebakaran Kantor Drone, KemenPPPA Soroti Perlindungan Pekerja Hamil
-
Ketua DPD RI Soal Bencana Sumatera Masih Tutup Keran Bantuan Asing: Bangsa Kita Masih Mampu
-
Kebakaran Gedung Terra Drone Jadi Alarm, Mendagri Panggil Kepala Daerah Bahas Izin Bangunan