Suara.com - Presiden Joko Widodo atau Jokowi enggan mengomentari perihal peluang putra bungsunya, Kaesang Pangarep yang tertutup untuk maju Pilkada 2024. Hal ini seiring DPR yang membatalkan revisi Undang-Undang Pilkada dan mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
Diketahui dalam putusannya, MK menurunkan ambang batas pencalonan kepala daerah dengan disesuakan oleh jumlah penduduk di wilayah tersebut. MK sekaligus menegaskan batas usia pencalonan kepala daerah, yakni berusia paling rendah 30 tahun untuk calon gubernur dan calon wakil gubernur.
Diketahui Kaesang sebelumnya digadang-gadang ikut pencalonan gubernur di Jakarta atau Jawa Tengah lewat dukungan oleh Koalisi Indonesia Maju (KIM). Belakangan, diketahui Kaesang sudah membuat surat keternagan belum pernah dipidana.
Berkaitan dengan pencalonan Kaesang, Jokowi meminta agar hal tersebut ditanyakan langsung kepada Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, yakni Kaesang itu sendiri.
"Tanyakan ke Ketua PSI ya," kata Jokowi usai hadir di Kongres ke-6 PAN, Jakarta, Jumat (23/8/2024).
Sementara itu, pada hari ini Gerindra sebagai salah satu partai di KIM memberikan dukungan untuk Ridwan Kamil-Suswono di Jakarta dan Ahmad Luthfi-Taj Yasin Maimoen di Jawa Tengah.
Ahmad Luthfi menegaskan pendampingnya di Jawa Tengah bukan Kaesang, melainkan Taj Yasin.
Mantan kapolda Jawa Tengah ini menegaskan tidak ada alasan terkait Taj Yasin yang terpilih, bukan Kaesang.
"Tidak ada alasan, itu kan masalah politik ya," ujar Luthfi di kantor DPP Partai Gerindra, Jakarta Selatan, Jumat (23/8/2024).
Baca Juga: Respons Keras Amien Rais Soal Aksi Kawal Putusan MK: Jewer Rezim Zalim Dan Tolol Jokowi
Termasuk menyoal adanya putusan Mahkamah Konstitusi soal aturan Pilkada 2024, diakui Luthfi tidak ada pertimbangan khusus mengapa bukan Kaesang dan justru Taj Yasin.
"Tidak ada pertimbangan," kata Luthfi.
"Itu semua komitmen partai. Artinya perjalanan politik kita ditentukan oleh partai-partai pengusung. Nggak pakai alasan," sambungnya.
Sebelumnya Luthfi memastikan dirinya tidak akan didampingi oleh putra bungsu Jokowi, yakni Kaesang untuk maju pada Pilkada Jawa Tengah 2024. Cawagub pilihan ialah Taj Yasin Maimoen.
Hal itu dipastikan Luthfi usai menerima B1KWK dari Partai Gerindra. Mantan kapolda Jawa Tengah memastikan Gerindra mendukung pencalonannya bersama Taj Yasin, bukan Kaesang.
Berita Terkait
-
Jokowi Tegaskan Ikut Putusan MK soal Pilkada, Tak Kepikiran untuk Terbitkan Perppu
-
Respons Keras Amien Rais Soal Aksi Kawal Putusan MK: Jewer Rezim Zalim Dan Tolol Jokowi
-
Ke Mana Jokowi Sekeluarga Saat Demo Besar-besaran Tolak RUU Pilkada? Ini Daftar Kegiatannya
-
Video Lawas Jangan Minta Proyek ke Orangtua Jadi Bumerang, Kaesang Disebut Sentil Diri Sendiri
Terpopuler
- 7 Rekomendasi Sepatu New Balance Diskon 70% Jelang Natal di Sports Station
- Analisis Roy Suryo Soal Ijazah Jokowi: Pasfoto Terlalu Baru dan Logo UGM Tidak Lazim
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- Kebutuhan Mendesak? Atasi Saja dengan BRI Multiguna, Proses Cepat dan Mudah
Pilihan
-
UMP Sumsel 2026 Hampir Rp 4 Juta, Pasar Tenaga Kerja Masuk Fase Penyesuaian
-
Cerita Pahit John Herdman Pelatih Timnas Indonesia, Dikeroyok Selama 1 Jam hingga Nyaris Mati
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
-
Samsung PD Pasar Tablet 2026 Tetap Tumbuh, Harga Dipastikan Aman
Terkini
-
Jelang Nataru, Penumpang Terminal Pulo Gebang Diprediksi Naik Hingga 100 Persen
-
KPK Beberkan Peran Ayah Bupati Bekasi dalam Kasus Suap Ijon Proyek
-
Usai Jadi Tersangka Kasus Suap Ijon Proyek, Bupati Bekasi Minta Maaf kepada Warganya
-
KPK Tahan Bupati Bekasi dan Ayahnya, Suap Ijon Proyek Tembus Rp 14,2 Miliar
-
Kasidatun Kejari HSU Kabur Saat OTT, KPK Ultimatum Segera Menyerahkan Diri
-
Pengalihan Rute Transjakarta Lebak Bulus - Pasar Baru Dampak Penebangan Pohon
-
Diduga Lakukan Pemerasan hingga Ratusan Juta, Kajari dan Kasi Intel Kejaksaan Negeri HSU Ditahan KPK
-
Boni Hargens: 5 Logical Fallacies di Argumentasi Komite Reformasi Polri Terkait Perpol 10/2025
-
Gak Perlu Mahal, Megawati Usul Pemda Gunakan Kentongan untuk Alarm Bencana
-
5 Ton Pakaian Bakal Disalurkan untuk Korban Banjir dan Longsor Aceh-Sumatra