Suara.com - Aksi yang dilakukan masyarakat dan mahasiswa sebagai bentuk protes atas revisi UU Pilkada oleh DPR RI jelas mengundang perhatian banyak orang. Tidak lepas dari makna sebenarnya dari perjuangan ini, masyarakat juga sebaiknya mulai sadar untuk menyimpan daftar kontak bantuan hukum gratis.
Sebagai langkah mitigasi atas kemungkinan yang ada, bantuan hukum diperlukan untuk menjamin dipenuhinya hak setiap orang atas proses dan perlindungan atas nama hukum yang ada di Indonesia. Tentu, semua orang berharap agar kontak ini tidak perlu dihubungi, tapi menyimpannya di dalam perangkat masing-masing akan sangat berguna ketika kondisi menjadi tidak terkendali.
Langkah Mendasar Ketika Ditangkap saat Demo
Aksi diprediksi terus akan dilakukan hingga tanggal 27 Agustus 2024 mendatang, sampai pada batas akhir aturan yang berlaku. Setiap aksi jelas memunculkan risiko reaksi dari aparat penegak hukum yang ada di jalanan, yang secara langsung akan menjadi pihak paling dekat dengan peserta aksi.
Ketika Anda ditangkap oleh aparat saat demo, maka ada beberapa langkah mendasar yang perlu diketahui dan dilakukan dengan cepat.
- Pertama, perhatikan prosedur penangkapan. Setiap penangkapan harus disertai dengan surat tugas penangkapan, atau penangkapan harus disertai barang bukti yang jelas seperti yang tercantum dalam KUHAP bahwa polisi tidak berhak sekedar melakukan pengamanan pada peserta demo
- Kedua, catat detail penangkapan. Jika memungkinkan cermati dan ingat-ingat detail penting seperti nama atau nomor identitas petugas yang menangkap, waktu penangkapan, lokasi, dan saksi yang ada
- Ketiga, minta untuk menghubungi pengacara. Pada Pasal 54 KUHAP, hak tersangka untuk memperoleh bantuan hukum dijamin oleh negara
- Keempat, tolak pemeriksaan tidak jelas yang tidak sesuai prosedur dan tidak berdasarkan SOP jelas
- Kelima, tidak memberikan keterangan apapun sebelum ada kuasa hukum
- Keenam, jangan tanda tangani dokumen apapun kecuali didampingi kuasa hukum
- Ketujuh, jika dilakukan penggeledahan, minta surat penyitaan penggeledahan
Daftar Kontak Bantuan Hukum Gratis
Beberapa pihak kemudian menyebarkan kontak bantuan hukum yang dapat diakses secara gratis oleh siapa saja. Daftar kontak bantuan hukum, gratis yang beredar antara lain adalah sebagai berikut:
- probono@avya.law atau nomor telepon pada (021) 252 9010
- Nomor telepon 0852 8322 7297 atas nama Tim Advokasi Untuk Demokrasi Jabodetabek
- Nomor telepon 0822 5884 3986 untuk Bandung
- Nomor telepon 0878 1790 0853 untuk Yogyakarta
- Nomor telepon 0859 3972 2498 untuk Semarang
- Nomor telepon 0822 3000 3197 atau 0823 3737 5953 untuk Surabaya dan Jawa Timur
- Nomor telepon 0821 8222 2070 untuk Lampung
- Nomor telepon 0851 7448 2383 untuk Makassar
Nantinya laporan yang ditujukan pada nomor tersebut disertai dengan nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, domisili, nomor yang dapat dihubungi, kronologi penangkapan, dan bukti.
Itu tadi sekilas tentang daftar kontak bantuan hukum gratis yang bisa diakses oleh peserta aksi yang dilakukan atas apa yang terjadi belakangan ini, semoga berguna dan selalu waspada atas provokasi!
Baca Juga: Respons Keras Amien Rais Soal Aksi Kawal Putusan MK: Jewer Rezim Zalim Dan Tolol Jokowi
Kontributor : I Made Rendika Ardian
Berita Terkait
Terpopuler
- 6 Mobil Bekas 50 Jutaan Cocok untuk Milenial, Bodi Stylish Tak Repot Perawatan
- 5 Moisturizer dengan Alpha Arbutin untuk Memudarkan Flek Hitam, Cocok Dipakai Usia 40-an
- 5 Rekomendasi Ban Tubeless Motor Matic, Tidak Licin saat Hujan dan Jalan Berpasir
- 7 Mobil Boros Bahan Bakar Punya Tenaga Kuda, Tetapi Banyak Peminatnya
- Kronologi Lengkap Petugas KAI Diduga Dipecat Gara-Gara Tumbler Penumpang Hilang
Pilihan
-
Dirumorkan Latih Indonesia, Giovanni van Bronckhorst Tak Direstui Orang Tua?
-
Jadi Kebijakan Progresif, Sineas Indonesia Ingatkan Dampak Ekonomi LSF Hapus Kebijakan Sensor Film
-
Daftar Maskapai RI yang Pakai Airbus A320
-
5 Tempat Ngopi Tersembunyi di Palembang yang Bikin Ketagihan Sejak Seduhan Pertama
-
6 HP 5G Paling Murah di Bawah Rp 4 Juta, Investasi Terbaik untuk Gaming dan Streaming
Terkini
-
Berapa Korban Banjir Sumatera Per 30 November 2025? Ini Data BNPB
-
Mangrove Bukan Sekadar Benteng Pesisir: Lebih dari Penjaga Karbon, Penopang Kehidupan Laut
-
Bantu Korban Banjir Aceh, 94 SPPG Gerak Cepat Salurkan 282 Ribu Paket Makanan!
-
Tinjau Bencana Banjir di Aceh, Mendagri Beri Atensi pada Infrastruktur Publik yang Rusak
-
Presiden Prabowo Didesak Tetapkan Darurat Bencana Nasional di Sumatera
-
Banjir Terjang Sumatera, Pimpinan Komisi X DPR Desak Dispensasi Pembayaran Uang Sekolah Bagi Korban
-
Pakar Dorong Pengetatan IUP: Reboisasi Dinilai Kunci Perbaikan Tambang
-
Direktur Eksekutif CISA: Kapolri Konsisten Jaga Amanat Konstitusi sebagai Kekuatan Supremasi Sipil
-
Cak Imin Sebut Ada Peluang Pemerintah Tetapkan Banjir-Longsor di Sumatera Berstatus Bencana Nasional
-
Rasa Bersalah Bahlil Lahadalia Soal Masa Lalunya di Bisnis Tambang yang Merusak Hutan