Suara.com - Aksi yang dilakukan masyarakat dan mahasiswa sebagai bentuk protes atas revisi UU Pilkada oleh DPR RI jelas mengundang perhatian banyak orang. Tidak lepas dari makna sebenarnya dari perjuangan ini, masyarakat juga sebaiknya mulai sadar untuk menyimpan daftar kontak bantuan hukum gratis.
Sebagai langkah mitigasi atas kemungkinan yang ada, bantuan hukum diperlukan untuk menjamin dipenuhinya hak setiap orang atas proses dan perlindungan atas nama hukum yang ada di Indonesia. Tentu, semua orang berharap agar kontak ini tidak perlu dihubungi, tapi menyimpannya di dalam perangkat masing-masing akan sangat berguna ketika kondisi menjadi tidak terkendali.
Langkah Mendasar Ketika Ditangkap saat Demo
Aksi diprediksi terus akan dilakukan hingga tanggal 27 Agustus 2024 mendatang, sampai pada batas akhir aturan yang berlaku. Setiap aksi jelas memunculkan risiko reaksi dari aparat penegak hukum yang ada di jalanan, yang secara langsung akan menjadi pihak paling dekat dengan peserta aksi.
Ketika Anda ditangkap oleh aparat saat demo, maka ada beberapa langkah mendasar yang perlu diketahui dan dilakukan dengan cepat.
- Pertama, perhatikan prosedur penangkapan. Setiap penangkapan harus disertai dengan surat tugas penangkapan, atau penangkapan harus disertai barang bukti yang jelas seperti yang tercantum dalam KUHAP bahwa polisi tidak berhak sekedar melakukan pengamanan pada peserta demo
- Kedua, catat detail penangkapan. Jika memungkinkan cermati dan ingat-ingat detail penting seperti nama atau nomor identitas petugas yang menangkap, waktu penangkapan, lokasi, dan saksi yang ada
- Ketiga, minta untuk menghubungi pengacara. Pada Pasal 54 KUHAP, hak tersangka untuk memperoleh bantuan hukum dijamin oleh negara
- Keempat, tolak pemeriksaan tidak jelas yang tidak sesuai prosedur dan tidak berdasarkan SOP jelas
- Kelima, tidak memberikan keterangan apapun sebelum ada kuasa hukum
- Keenam, jangan tanda tangani dokumen apapun kecuali didampingi kuasa hukum
- Ketujuh, jika dilakukan penggeledahan, minta surat penyitaan penggeledahan
Daftar Kontak Bantuan Hukum Gratis
Beberapa pihak kemudian menyebarkan kontak bantuan hukum yang dapat diakses secara gratis oleh siapa saja. Daftar kontak bantuan hukum, gratis yang beredar antara lain adalah sebagai berikut:
- probono@avya.law atau nomor telepon pada (021) 252 9010
- Nomor telepon 0852 8322 7297 atas nama Tim Advokasi Untuk Demokrasi Jabodetabek
- Nomor telepon 0822 5884 3986 untuk Bandung
- Nomor telepon 0878 1790 0853 untuk Yogyakarta
- Nomor telepon 0859 3972 2498 untuk Semarang
- Nomor telepon 0822 3000 3197 atau 0823 3737 5953 untuk Surabaya dan Jawa Timur
- Nomor telepon 0821 8222 2070 untuk Lampung
- Nomor telepon 0851 7448 2383 untuk Makassar
Nantinya laporan yang ditujukan pada nomor tersebut disertai dengan nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, domisili, nomor yang dapat dihubungi, kronologi penangkapan, dan bukti.
Itu tadi sekilas tentang daftar kontak bantuan hukum gratis yang bisa diakses oleh peserta aksi yang dilakukan atas apa yang terjadi belakangan ini, semoga berguna dan selalu waspada atas provokasi!
Baca Juga: Respons Keras Amien Rais Soal Aksi Kawal Putusan MK: Jewer Rezim Zalim Dan Tolol Jokowi
Kontributor : I Made Rendika Ardian
Berita Terkait
Terpopuler
- Tak Terima Ditahan KPK, Titin Rita Lestari Bongkar Peran Atasan di Kasus Suap BPK Muara Enim
- Tak Ikut Aksi Bareng Mahasiswa di Bundaran HI Hari Ini, Said Iqbal Ungkap Alasan Buruh
- Indonesia Sudah Capek! Mahasiswa UI Serukan Demo di Bundaran HI, Tuntut Prabowo Akui Kesalahan
- 5 Lipstik Rekomendasi Fuji yang Tahan Lama, Tidak Kering dan Anti Pecah-Pecah
- PT Blueray Cargo Milik Siapa? Perusahaan Logistik yang Seret Raffi Ahmad dalam Kasus Suap Importasi
Pilihan
-
Aliansi Rakyat Memanggil Kritik Sederet Program Pemerintah, Tuntut Prabowo-Gibran Lengser
-
Hasil Piala Dunia 2026: Hajar Paraguay, Start Sempurna Amerika Serikat
-
Neymar Dipastikan Absen di Piala Dunia 2026, Kesalahan Pertama Ancelotti
-
Thamrin Lumpuh Total, Massa Aksi Mengular hingga Dukuh Atas Hingga Jumat Malam
-
Ngotot Mau Demo di Bundaran HI Meski Dihadang Aparat, Mahasiswa: Istana dan DPR Tak Mendengar Kami!
Terkini
-
Massa Bertahan di Gejayan Meski Aksi Selesai, Bunyi Klakson - Seruan Turunkan Prabowo Terus Menggema
-
Soal TNI-Komcad Dikerahkan di Demo Mahasiswa, Ini Reaksi Komisi I DPR
-
Turun Aksi di Jogja, Cholil ERK Tegaskan Gerakan Masyarakat Jangan Mengempis
-
Benarkah Jokowi Segera Jadi Ketua Dewan Pembina? PSI Kasih 'Kode Keras' Begini
-
Jawab Tuntutan Mahasiswa, Bakom RI Sebut Kebijakan Presiden Prabowo Hemat Anggaran Rp300 Triliun!
-
Mirip-mirip One Piece, Wibu Jogja Sebut Penguasa Saat Ini Menindas Rakyat Kecil
-
Sambil Menangis, Kepala BGN Ungkap Kekecewaan: Saya Tak Tega, Niat Baik Prabowo Dikhianati
-
Aliansi Rakyat Memanggil Kritik Sederet Program Pemerintah, Tuntut Prabowo-Gibran Lengser
-
Komunitas Muratara Bernafas: Penertiban PETI Percuma Tanpa Penataan Wilayah dari Pemerintah
-
Peneliti UGM Pastikan Api di Rumah Sleman Bukan dari Gas Alam, Lalu Apa Pemantiknya?