Suara.com - Sekretaris SC Muktamar PKB, Syaiful Huda, mengisyaratkan sikap partainya dalam Pilkada 2024 kemungkinan akan berubah pasca adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Hal itu juga akan jadi pembahasan di Muktamar PKB di Nusa Dua, Bali.
"Nah, apakah ada perubahan dari konfigurasi hasil keputusan Mahkamah Konstitusi mungkin saya bisa jawab ada beberapa perubahan, walaupun tidak drastis jadi ada sebagian keputusan pengusungan calon dari PKB termasuk menyesuaikan apa yang sudah diputuskan oleh MK di beberapa Kabupaten Kota," kata Huda dalam konferensi persnya jelang pembukaan Muktamar PKB di Bali Nusa Dua Convention Center, Bali, Sabtu (24/8/2024).
Di lain sisi, kata dia, Muktamar juga akan mengakomodir keputusan Mukernas PKB sebelumnya, yakni soal pengusungan calon kepala daerah di Pilkada 2024.
"Nanti akan ditetapkan juga di dalam Muktamar ini adalah kita akan menguatkan konsolidasi internal mendorong sebanyak-banyaknya kader untuk mengambil kepimpinan di eksekutif," ujarnya.
"Dalam hal ini didorong maju sebagai calon gubernur, wakil gubernur bupati, wakil bupati wakil kota dan wakil wali kota," sambungnya.
Sebelumnya, Huda menyampaikan dalam Muktamar PKB di Nusa Dua, Bali selama dua hari yakni 24-25 Agustus 2024 akan juga ditegaskan soal sikap partai dalam mendukung dan bergabung dengan pemerintahan Prabowo Subianto.
"Muktamar ini akan memutuskan secara kelembagaan posisi PKB terhadap pemerintahan presiden terpilih Pak Prabowo Subianto walaupun secara informal dalam berbagai forum ketua umum kami sudah menyampaikan, (PKB) bagian dari pemerintahan Pak Prabowo Subianto," kata Huda.
Ia mengatakan, dalam forum Muktamar nanti akan dilembagakan soal sikap final PKB bergabung dengan pemerintahan Prabowo.
"Jadi dalam Muktamar ini salah satunya adalah akan melembagakan sikap politik final terkait dengan posisi PKB terhadap pemerintahan baru pasca Pak Joko Widodo nanti akan masuk di dalam salah satu butir rekomendasi politik Muktamar dua hari ini," ujarnya.
Baca Juga: Sambangi DPD PDIP Jakarta, Ini Jawaban Anies saat Ditanya Kesediaannya Jadi Kader Banteng
Berita Terkait
-
Ketua DPD PDIP Jakarta: Insya Allah Dukung Anies di Pilkada
-
Intip Senyum dan Jempol Anies saat Sowan ke Kantor DPD PDIP Jakarta
-
Penjelasan Lengkap PSI Usai Kaesang Pastikan Tidak Maju di Pilkada 2024
-
Sambangi DPD PDIP Jakarta, Ini Jawaban Anies saat Ditanya Kesediaannya Jadi Kader Banteng
-
Sule Ungkap Ditawari Raffi Ahmad Jadi Wakil Wali Kota Bekasi: Dia Telepon...
Terpopuler
- Pecah Bisu Setelah Satu Dekade, Ayu Ting Ting Bongkar Hubungannya dengan Enji Baskoro
- 17 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 20 September: Klaim Pemain 110-111 dan Jutaan Koin
- Nasib Aiptu Rajamuddin Usai Anaknya Pukuli Guru, Diperiksa Propam: Kau Bikin Malu Saya!
- Korban Keracunan MBG di Yogyakarta Nyaris 1000 Anak, Sultan Akhirnya Buka Suara
- Momen Thariq Halilintar Gelagapan Ditanya Deddy Corbuzier soal Bisnis
Pilihan
-
Rapor Dean James: Kunci Kemenangan Go Ahead di Derby Lawan PEC Zwolle
-
Nostalgia 90-an: Kisah Tragis Marco Materazzi yang Nyaris Tenggelam di Everton
-
5 Rekomendasi HP 1 Jutaan Memori 256 GB Terbaru September 2025
-
Perbandingan Spesifikasi Redmi 15C vs POCO C85, Seberapa Mirip HP 1 Jutaan Ini?
-
Rapor Pemain Buangan Manchester United: Hojlund Cetak Gol, Rashford Brace, Onana Asisst
Terkini
-
Panglima TNI Beberkan Alasan TNI Tambah Alutsista Baru, 'Harimau Besi' yang Mengerikan!
-
Jokowi Perintahkan Relawan Dukung Prabowo-Gibran 2 Periode, Loyalis Malah Beri Jawaban Menohok?
-
Mengupas MDIS: Kampus Singapura Tempat Gibran Raih Gelar Sarjana, Ijazahnya Ternyata dari Inggris!
-
Minta Satpol PP Tak Pakai Kekerasan, Mendagri Tito: Biar Didukung Publik
-
Anak Mantan Bupati Koruptor Kini Dipecat PDIP: Jejak Skandal DPRD Viral "Rampok Uang Negara"
-
7 Klausul Surat Perjanjian MBG SPPG Sleman: dari Rahasiakan Keracunan hingga Ganti Rugi Rp80 Ribu
-
Tiga Kecelakaan Transjakarta dalam Sebulan, Pemprov DKI Fokus Perbaikan Human Factor
-
Serangan Roy Suryo! Sebut Ijazah S1 Gibran Palsu Beli di Website, Samakan IQ Rendah dengan Jokowi
-
Sinyal Retak? Jokowi Perintahkan Dukung Gibran 2 Periode, GCP Balas Telak: Wapres Tak Harus Dia!
-
Adian Napitupulu Minta Kewenangan BAM DPR Ditambah, Biar Bisa Panggil Pejabat Bermasalah