Suara.com - Program makan bergizi gratis yang menjadi andalan Prabowo-Gibran saat Pilpres 2024 sedang dipersiapkan oleh pemerintah dan dianggap bisa mengentaskan masalah kemiskinan ekstrem di sejumlah daerah di Indonesia. Hal itu disampaikan oleh Staf khusus Presiden Bidang Ekonomi Aris Budimanta dalam dialog Sosialisasi Capaian Penanganan Kemiskinan Ekstrem di kantor Kemenko PMK, Jakarta, Senin (26/8/2024).
Aris menyampaikan bahwa program makan bergizi gratis memang sudah dimasukan dalam nota keuangan dan rancangan rencana kerja pemerintah untuk 2025.
"Tentu kami berharap bahwa program (makan bergizi gratis) ini dapat membangun manusia Indonesia, terutama mereka yang masih berada dalam usia sekolah menjadi lebih sehat karena gizinya tercukupi," kata Aris.
Menurut Aris, pemberian makan bergizi gratis itu juga bisa membantu masyarakat miskin dalam mengurangi beban pengeluaran pangan. Selain itu, diharapkan juga bisa mengubah status gizi anak-anak dan ibu hamil yang tergolong dalam keluarga miskin ekstrem.
Aris menyampaikan bahwa salah satu cara untuk keluar dari masalah kemiskinan, anak-anak dalam keluarga tersebut harus memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi dibandingkan orang tuanya. Dengan diberi bantuan makan bergizi gratis, diharapkan anak-anak itu bisa lebih fokus belajar.
"Dengan gizi yang baik maka kami harapkan mereka dapat belajar yang baik dan menyelesaikan pendidikan juga dengan baik sampai dengan tingkat yang tinggi. Jadi bukan hanya sekadar sekolah dasar, sekolah menengah, bila perlu sampai dengan perguruan tinggi," harapnya.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa angka kemiskinan ekstrem secara nasional, jumlahnya 0,83 persen pada Maret 2024. Pulau Papua menjadi daerah dengan provinsi terbanyak yang presentase kemiskinan ekstrem paling tinggi, empat di antaranya masih di atas lima persen.
Papua Pegunungan jadi provinsi dengan angka kemiskinan ekstrem paling banyak dengan jumlah 7,14 persen.
Hanya provinsi Papua Barat dan Papua Selatan yang presentase angka kemiskinannya di bawah 5 persen, dengan masing-masing 4,73 persen dan 4,34 persen.
Baca Juga: Kantor Desa Mirip Istana Garuda IKN Ada di Pulau Apa? Cek Lokasinya di Google Maps Yuk!
Berita Terkait
-
Kantor Desa Mirip Istana Garuda IKN Ada di Pulau Apa? Cek Lokasinya di Google Maps Yuk!
-
#KawalPutusanMK Bergema di Aksi Kamisan, Orator Tunjuk Gedung Istana: Akar Kejahatan DPR dan Partai!
-
Ada Demo Kawal Putusan MK Hari Ini, Ribuan Aparat Gabungan Disebar hingga ke Istana Negara
-
Masinton PDIP Sebut Revisi UU Pilkada Dibahas Kilat Maunya Istana, Biar Jalan Anak Presiden Mulus?
Terpopuler
- Kenapa Angin Kencang Hari Ini Melanda Sejumlah Wilayah Indonesia? Simak Penjelasan BMKG
- 4 Pilihan HP OPPO 5G Terbaik 2026 dengan RAM Besar dan Kamera Berkualitas
- 57 Kode Redeem FF Terbaru 25 Januari 2026: Ada Skin Tinju Jujutsu & Scar Shadow
- 6 HP Murah RAM Besar Rp1 Jutaan, Spek Tinggi untuk Foto dan Edit Video Tanpa Lag
- Bojan Hodak Beberkan Posisi Pemain Baru Persib Bandung
Pilihan
-
Sah! Komisi XI DPR Pilih Keponakan Prabowo Jadi Deputi Gubernur BI
-
Hasil Akhir ASEAN Para Games 2025: Raih 135 Emas, Indonesia Kunci Posisi Runner-up
-
5 Rekomendasi HP 5G Paling Murah Januari 2026, Harga Mulai Rp1 Jutaan!
-
Promo Suuegeerr Alfamart Jelang Ramadan: Tebus Minuman Segar Cuma Rp2.500
-
Menilik Survei Harvard-Gallup: Bahagia di Atas Kertas atau Sekadar Daya Tahan?
Terkini
-
Sisi Gelap Penjarahan Fasilitas Jakarta: Antara Desakan Perut Urban dan Lemahnya Sistem Pengawasan
-
WNI Gabung Militer Asing: Iming-Iming Gaji Besar, Namun Status Kewarganegaraan Jadi Taruhan
-
Kasatgas Tito Pimpin Rakor Pembahasan Bantuan Rumah dan Bantuan Sosial Pascabencana
-
Partai Gema Bangsa Resmi Usung Prabowo di 2029: Ingin Akhiri Cengkeraman Oligarki!
-
Jakarta Siaga, BMKG Bunyikan Alarm Hujan Lebat Hari Ini
-
Akankah Rocky Gerung Hadir? Polda Metro Tunggu Kedatangannya Terkait Kasus Ijazah Palsu Jokowi
-
Jaga Marwah Non-Blok, Connie Ingatkan Presiden Tak Sembarang Bayar Iuran Dewan Perdamaian
-
Pura-pura Jadi Kurir Ekspedisi, Dua Pengedar Narkoba di Tangerang Tak Berkutik Diciduk Polisi
-
Kasus Korupsi Kuota Haji, KPK Minta Bos Maktour Tetap di Indonesia
-
Diperiksa KPK, Bos Maktour Tegaskan Pembagian Kuota Haji Wewenang Kemenag