Suara.com - Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami isu Blok Medan yang diduga dimiliki Wali Kota Medan Bobby Nasution dan istrinya, Kahiyang Ayu.
Pasalnya, istilah yang menyeret nama menantu dan anak perempuan Presiden Joko Widodo itu muncul dalam persidangan kasus dugaan suap dengan Mantan Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba (AGK) sebagai terdakwa.
Koordinator TPDI Petrus Salestinus menyebut, KPK seharusnya mendalami isu Blok Medan dengan membuka penyelidikan baru di luar kasus AGK.
“Jadi, kami minta supaya KPK khusus mengenai Blok Medan harus membukanya dalam penyelidikan secara terpisah, khusus mengenai Bobby Nasution dan Kahiyang Ayu,” kata Petrus di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa (27/8/2024).
Dia meminta agar KPK meminta keterangan Bobby, Kahiyang, AGK, hingga Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia yang sebelumnya menjabat sebagai Menteri Investasi untuk mendalami Blok Medan ini.
“Kalau dibandingkan dengan kasus Hasto, soal kereta api atau apa itu. Itu hanya namanya yang tercatat di dalam salah satu dokumen, tapi namanya dipanggil berkali-berkali. Mengapa soal Blok Medan, ada nama Bobby nasution, ada nama Kahiyang Ayu, KPK mendiamkan? Ini ada diskriminasi,” tegas Petrus.
Dia menduga KPK takut untuk menangani perkara ini karena keterlibatan keluarga Jokowi sehingga Petrus menyebut pihaknya menunggu jika lembaga antirasuah itu baru berani bertindak setelah pergantian presiden atau pelantikan Prabowo Subianto sebagai presiden pada 20 Oktober 2024.
“Kalau beraninya KPK setelah tanggal 20 Oktober, kami tunggu itu, kita tunggu karena mungkin sekarang dia masih takut, dia masih ada di bawah cengkeraman kekuasaan presiden. Itu yang kita minta khusus dalam kasus Blok Medan,” ujar Petrus.
“Tidak boleh ada diskriminasi, orang lain namanya hanya disebut-sebut secara sepintas dipanggil dan dikejar-kejar. Kenapa mengenai Blok Medan ini mau Bobby Nasution aman -aman saja, ini ada apa?” katanya.
Baca Juga: Mau Perkarakan Bobby Nasution soal Blok Medan, Ini Orang yang Berani Laporkan Menantu Jokowi ke KPK!
Sebelumnya, Kepala Dinas ESDM Malut Suryanto Andili mengungkapkan istilah Blok Medan sebagai pertambangan milik Bobby Nasution.
Hal itu dia sampaikan saat menjadi saksi dalam kasus suap pengurusan Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang menjerat AGK.
"Saya hanya tahu dari pak gub, itu punya Medan, Bobby Nasution," katanya di ruang sidang yang dilaksanakan di PN Ternate Provinsi Malut, Rabu (31/7/2024).
Suryanto juga mengaku pernah berkunjung ke Medan bersama Muhaimin Syarif dan AGK untuk membahas investasi di Maluku Utara.
Merespon kesaksian Suryanto, AGK juga mengaku pernah bertemu langsung dengan Bobby Nasution di Medan untuk membahas IUP tersebut.
"Kami bertemu langsung di Medan, membahas soal IUP," ujar AGK.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Serum Malam untuk Hempas Flek Hitam Usia 50 Tahun ke Atas
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- Work to Run: 5 Sepatu Lari Hitam Polos yang Tetap Rapi di Kantor dan Nyaman Dipakai Lari
- 5 HP Redmi RAM 8 GB Memori 256 GB Termurah di Bawah Rp1,5 Juta, Spek Juara
Pilihan
-
Bejatnya Kiai Cabul Ashari di Pati: Ngaku Keturunan Nabi hingga Istri Orang Bebas Dicium
-
Mengungkap Jejak Pelarian Kiai Cabul Pati: Terendus Ritual di Kudus, Kini Raib Bak Ditelan Bumi
-
Diterpa Kontroversi dan Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Ceramah JK, Ade Armando Mundur dari PSI
-
Lolos Blokade AS! Kapal Tanker Iran Rp 3,8 T Menuju Riau, Kemlu RI: Tak Langgar Hukum
-
Kapal Perang AS Dihantam 2 Rudal karena Coba Masuk Selat Hormuz, Klaim Iran
Terkini
-
Letjen TNI Agus Widodo Dikabarkan Resmi Jabat Wakil Kepala BIN, Gantikan Komjen Imam Sugianto
-
Nyawa di Ujung Shift: Mengungkap Jam Kerja Tak Manusiawi Dokter Internship dan Regulasi Kemenkes
-
Sama dengan TNI, Prabowo Batasi Jabatan Anggota Polri di Luar Institusi
-
Komitmen ESG Meningkat, Mengapa Data Logistik Masih Jadi Tantangan di Lapangan?
-
KPK Ingatkan Tunjangan Hakim Ad Hoc Harus Beriringan dengan Perbaikan Sistem Peradilan
-
AI Diklaim Bisa Jadi Solusi Mitigasi Banjir Rob dan Krisis Air Bersih, Gimana Caranya?
-
Indonesian Proposal Jadi Fokus Pertemuan Indonesia dan United Kingdom Intellectual Property Office
-
Idul Adha 2026 Tanggal Berapa? Penetapan Versi Muhammadiyah dan Pemerintah Diprediksi Sama
-
33 Tahun Kasus Marsinah Stagnan, Aktivis: Keadilan Tidak Bisa Digantikan Seremoni Gelar Pahlawan!
-
Daftar Harga Kambing Kurban 2026 Terbaru Mulai Rp1 Jutaan, Cek Rekomendasinya di Sini!