Suara.com - Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami isu Blok Medan yang diduga dimiliki Wali Kota Medan Bobby Nasution dan istrinya, Kahiyang Ayu.
Pasalnya, istilah yang menyeret nama menantu dan anak perempuan Presiden Joko Widodo itu muncul dalam persidangan kasus dugaan suap dengan Mantan Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba (AGK) sebagai terdakwa.
Koordinator TPDI Petrus Salestinus menyebut, KPK seharusnya mendalami isu Blok Medan dengan membuka penyelidikan baru di luar kasus AGK.
“Jadi, kami minta supaya KPK khusus mengenai Blok Medan harus membukanya dalam penyelidikan secara terpisah, khusus mengenai Bobby Nasution dan Kahiyang Ayu,” kata Petrus di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa (27/8/2024).
Dia meminta agar KPK meminta keterangan Bobby, Kahiyang, AGK, hingga Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia yang sebelumnya menjabat sebagai Menteri Investasi untuk mendalami Blok Medan ini.
“Kalau dibandingkan dengan kasus Hasto, soal kereta api atau apa itu. Itu hanya namanya yang tercatat di dalam salah satu dokumen, tapi namanya dipanggil berkali-berkali. Mengapa soal Blok Medan, ada nama Bobby nasution, ada nama Kahiyang Ayu, KPK mendiamkan? Ini ada diskriminasi,” tegas Petrus.
Dia menduga KPK takut untuk menangani perkara ini karena keterlibatan keluarga Jokowi sehingga Petrus menyebut pihaknya menunggu jika lembaga antirasuah itu baru berani bertindak setelah pergantian presiden atau pelantikan Prabowo Subianto sebagai presiden pada 20 Oktober 2024.
“Kalau beraninya KPK setelah tanggal 20 Oktober, kami tunggu itu, kita tunggu karena mungkin sekarang dia masih takut, dia masih ada di bawah cengkeraman kekuasaan presiden. Itu yang kita minta khusus dalam kasus Blok Medan,” ujar Petrus.
“Tidak boleh ada diskriminasi, orang lain namanya hanya disebut-sebut secara sepintas dipanggil dan dikejar-kejar. Kenapa mengenai Blok Medan ini mau Bobby Nasution aman -aman saja, ini ada apa?” katanya.
Baca Juga: Mau Perkarakan Bobby Nasution soal Blok Medan, Ini Orang yang Berani Laporkan Menantu Jokowi ke KPK!
Sebelumnya, Kepala Dinas ESDM Malut Suryanto Andili mengungkapkan istilah Blok Medan sebagai pertambangan milik Bobby Nasution.
Hal itu dia sampaikan saat menjadi saksi dalam kasus suap pengurusan Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang menjerat AGK.
"Saya hanya tahu dari pak gub, itu punya Medan, Bobby Nasution," katanya di ruang sidang yang dilaksanakan di PN Ternate Provinsi Malut, Rabu (31/7/2024).
Suryanto juga mengaku pernah berkunjung ke Medan bersama Muhaimin Syarif dan AGK untuk membahas investasi di Maluku Utara.
Merespon kesaksian Suryanto, AGK juga mengaku pernah bertemu langsung dengan Bobby Nasution di Medan untuk membahas IUP tersebut.
"Kami bertemu langsung di Medan, membahas soal IUP," ujar AGK.
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 Model Honda Jazz Bekas Paling Murah untuk Anak Kuliah, Performa Juara
- 7 Rekomendasi HP RAM 12GB Rp2 Jutaan untuk Multitasking dan Streaming
- 4 Motor Matic Terbaik 2025 Kategori Rp 20-30 Jutaan: Irit BBM dan Nyaman Dipakai Harian
- BRI Market Outlook 2026: Disiplin Valuasi dan Rotasi Sektor Menjadi Kunci
- Pilihan Sunscreen Wardah yang Tepat untuk Umur 40 Tahun ke Atas
Pilihan
-
Timnas Indonesia U-22 Gagal di SEA Games 2025, Zainudin Amali Diminta Tanggung Jawab
-
BBYB vs SUPA: Adu Prospek Saham, Valuasi, Kinerja, dan Dividen
-
6 HP Memori 512 GB Paling Murah untuk Simpan Foto dan Video Tanpa Khawatir
-
Pemerintah Bakal Hapus Utang KUR Debitur Terdampak Banjir Sumatera, Total Bakinya Rp7,8 T
-
50 Harta Taipan RI Tembus Rp 4.980 Triliun, APBN Menkeu Purbaya Kalah Telak!
Terkini
-
Toko Plastik Simpan Karbit Diduga Sumber Api Kebakaran Pasar Induk Kramat Jati
-
Kemenbud Resmikan Buku Sejarah Indonesia, Fadli Zon Ungkap Isinya
-
Respons Imbauan Mensos Donasi Bencana Harus Izin, Legislator Nasdem: Jangan Hambat Solidaritas Warga
-
Pagi Mencekam di Pasar Kramat Jati, 350 Kios Pedagang Ludes Jadi Arang Dalam Satu Jam
-
Antisipasi Bencana Ekologis, Rajiv Desak Evaluasi Total Izin Wisata hingga Tambang di Bandung Raya
-
Ketua Komisi III DPR: Perpol 10 Tahun 2025 Konstitusional dan Sejalan dengan Putusan MK
-
Kuasa Hukum Jokowi Singgung Narasi Sesat Jelang Gelar Perkara Ijazah Palsu
-
350 Kios Hangus, Pemprov DKI Bentuk Tim Investigasi Kebakaran Pasar Induk Kramat Jati
-
Temuan Awal KPK: Dana Suap Proyek Dipakai Bupati Lampung Tengah untuk Lunasi Utang Kampanye
-
BNI Dukung Sean Gelael Awali Musim Balap 2026 Lewat Asian Le Mans Series