Suara.com - Calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Mukhamad Misbakhun menjalani uji kepatutan dan kelayakan atau fit and proper test di Komisi XI DPR RI, Senin (2/9/2024). Politisi Partai Golkar itu membeberkan visi, misi, dan program kerjanya jika kelak terpilih menjadi anggota BPK periode 2024-2029.
Dalam paparannya, Misbakhun membeberkan idenya tentang menyelaraskan rencana strategis (renstra) BPK dengan Rencana Peembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) pemerintah. Menurutnya, hal itu penting untuk mengawal program Asta Cita yang dijalankan pemerintahan Prabowo Subianto pada era 2024-2029.
“Proses menyelaraskan renstra BPK dengan RPJMN pemerintah harus berjalan. Karena apa, kalau tidak dijalankan maka pemeriksaan-pemeriksaan yang berlangsung di BPK tidak akan mencakup program pembangunan. Renstra BPK ke depan harus berkaitan dengan yang menjadi program pemerintah, yakni Asta Cita,” kata Misbakhun.
Mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak itu juga menyinggung soal problem defisit dalam APBN. Untuk menutup defisit, kata dia, penerimaan pajak harus dioptimalkan. Begitupun dengan dengan penerimaan negara bukan pajak, harus dioptimalkan.
“Penerimaan negara bukan hanya dari pajak, tapi juga penerimaan negara bukan pajak, dan itu bisa ditingkatkan, baik itu penerimaan dividen BUMN, sumber kekayaan alam, maupun dari pelayanan publik yang dilakukan lembaga negara,” ujarnya.
Oleh karena itu, Misbakhun menekankan sinergi antara DPR dengan BPK. Ia menegaskan baik BPK maupun DPR merupakan lembaga negara yang keberadaan dan kedudukannya diatur konstitusi. Dengan demikian, DPR dan pemerintah merupakan salah satu cabang kekuasaan yang harus bersinergi.
“Basis hubungan itu adalah bagaimana membangun antarlembaga menjadi kuat,” katanya.
Merujuk sejumlah pasal di konstitusi, Misbakhun menuturkan BPK punya peran yang sangat strategis dalam membangun tata kelola, transparansi, dan akuntabilitas.
“Sehingga setiap output pembangunan tepat sasaran, dikelola dengan baik dan dipertanggungjawabkan dengan baik,” ujarnya.
Dalam sesi pendalaman, sejumlah anggota Komisi XI DPR RI yang merangkap sebagai panitia seleksi (Pansel) memberikan pujian atas paparan serta program yang akan dikerjakan oleh Misbakhun.
Anggota Komisi XI DPR RI Gus Irawan Pasaribu menyampaikan ketertarikan terhadap ide Misbakhun. Politikus Partai Gerindra itu menilai paparan Misbakhun tentang sinergi antarlembaga merupakan salah satu cara mencapai tujuan bernegara.
“Itu kata kunci bernegara. Soal sinergi, pasti sinergi,” ucap Gus Irawan.
Lebih dari itu, Gus Irawan meyakini Misbakhun akan mampu membawa BPK ke depan lebih baik.
“Pastilah, bisa baik kalau beliau (Misbakhun) ada di sana (BPK),” imbuhnya.
Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PPP Wartiah juga memuji Misbakhun. Selama ini, Wartiah sudah mengenal Misbakhun sebagai sesama anggota Komisi XI DPR RI.
Berita Terkait
-
Bela Anak Bontot Jokowi? Elite Golkar Sebut Kaesang Tak Bisa Dijerat Kasus Jet Pribadi, Ini Alasannya!
-
Ungkap Alasan Nyalon Anggota BPK, Misbakhun: Kejahatan Tak Boleh Dibiarkan!
-
Disebut 'Hilang' usai Ramai Kasus Jet Pribadi, KPK: Kami Tak Monitor Posisi Kaesang Ada di Mana
-
Colek Jokowi - Prabowo, Fedi Nuril Ketawa soal Konten TikTok "Mode Pak Harto Diaktifkan Kembali" buat Ancam Pengkritik
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 6 Sepeda Lipat Alternatif Brompton, Harga Murah Kualitas Tak Kalah
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
Pilihan
-
Persib Resmi Rekrut Striker Madrid Sergio Castel, Cuma Dikasih Kontrak Pendek
-
Prabowo Tunjuk Juda Agung jadi Wamenkeu, Adies Kadir Resmi Jabat Hakim MK
-
Lakukan Operasi Senyap di Bea Cukai, KPK Amankan 17 Orang
-
Juda Agung Tiba di Istana Kepresidenan, Mau Dilantik Jadi Wamenkeu?
-
Viral Dugaan Penganiayaan Mahasiswa, UNISA Tegaskan Sanksi Tanpa Toleransi
Terkini
-
Kritik Kebijakan Luar Negeri Prabowo, Orator Kamisan Sebut RI Alami Kemunduran Diplomasi
-
Jelang Ramadan, Legislator Shanty Alda Desak Audit Teknis Keberadaan Sutet di Adisana Bumiayu
-
Seminar Nasional Penegakan Hukum, Pakar: Pemberantasan Korupsi Indonesia Temui Jalan Buntu
-
Duduk Perkara Skandal Camat Medan Maimun: Kenapa Kartu Kredit Pemda Rp1,2 Miliar Bisa Dipakai Judol?
-
Diduga Terima Jatah Uang Apresiasi Restitusi Pajak, Kepala KPP Madya Banjarmasin Ditahan KPK
-
Alasan Jamdatun Narendra Jadi Saksi Ahli dalam Persidangan Ekstradisi Paulus Tannos di Singapura
-
Refleksi Aksi Kamisan ke-896: Masalah Bangsa Tak Bisa Dijawab dengan Joget Gemoy!
-
Siapkan Payung Saat Ramadan, BMKG Sebut Cuaca Ekstrem Berlanjut di Sebagian Besar Indonesia
-
Kemenkes Minta Jangan Lagi Ributkan BPJS PBI: RS Harus Tetap Layani Pasien
-
Kemenko Kumham Imipas Sebut Perlu Sinkronisasi Regulasi dalam Penyelesaian Overstaying Tahanan