Suara.com - Anggota Komisi III DPR RI fraksi Demokrat, Benny K Harman, menilai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak perlu mencari keberadaan Kaesang Pangarep untuk menelisik kasus dugaan gratifikasi penggunaan pesawat jet pribadi untuk berpergian ke Amerika Serikat.
"Memang gak perlu, ngapain KPK, saya tanya apa motifnya KPK itu cari Kaesang," kata Benny di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (4/9/2024).
Ia menyampaikan, dari pada sibuk mencari Kaesang, KPk disarankannya untuk mencari orang yang sudah menjadi DPO.
"Mendingan cari Harun Masiku, mendingan cari siapa lagi banyak yang sudah ditetapkan tersangka oleh KPK dan sekarang DPO mendingan sibuk mencari mereka itu. Jangan mencari sesuatu yang aneh gitu," tuturnya.
Lebih lanjut, ia mengatakan, Kaesang tak bisa diusut soal penggunaan pesawat jet pribadi lantaran bukan pejabat negara.
"Jadi kita tuh menegakkan hukum itu secara adil lah, jangan karena gak suka dengan Jokowi. Ada aturannya, ini bukan soal suka tidak suka, kecewa tidak kecewa, janganlah karena kecewa dengan Jokowi bikin sesuatu, semua ada aturannya," ujarnya.
"Kalau memang ada dugaan ada indikasi penyalahgunaan kekuasaan ya itu silakan saja, enggak ada yang harus dipersoalkan di situ," sambungnya.
Tetap Usut Kasus Pesawat Jet
Sebelumnya, Ketua Sementara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango, menegaskan, jika Kaesang Pangarep bisa ditelisik soal dugaan gratifikasi penggunaan jet pribadi saat untuk bepergian ke Amerika Serikat meski kekinian bukan pejabat negara.
Baca Juga: Sebut Kaesang Tak Bisa Diperiksa soal Kasus Pesawat Jet, Benny K Harman: KPK Jangan Bikin Gaduh!
Kaesang masih bisa ditelisik lantaran keterkaitannya sebagai anak seorang kepala negara atau Presiden.
"Hanya saja melihat seorang Kaesang sebagai bukan penyelenggaran negara, Kita harus melihat Kaesang kaitannya dengan penyelenggaran negara gitu, Ada keluarganya," kata Nawawi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (3/9/2024).
Ia menegaskan, jika pihaknya sudah memerintahkan Direktorat Gratifikasi dan Direktorat Pengaduan Laporan Masyarakat untuk mengundang Kaesang memberikan klarifikasinya.
"Kaesang kan enggak bisa dianggap secara personal, Semua publik mengetahui bahwa Kaesang adalah apa? Bisa dilanjutin gitu kan? Sudah dipahami," ujarnya.
Untuk itu, ia menegaskan, jika KPK tetap punya wewenang menelusuri soal dugaan gratifikasi penggunaan jet pribadi Kaesang.
"Jadi kaitannya ke situ gitu. KPK punya kewenangan untuk menguruskan hal-hal yang seperti itu," pungkasnya.
Berita Terkait
-
Sebut Kaesang Tak Bisa Diperiksa soal Kasus Pesawat Jet, Benny K Harman: KPK Jangan Bikin Gaduh!
-
Sindir Raja Jawa yang Disebut Bahlil, Rizieq Shihab Puji Sultan Yogyakarta: Anaknya Naik Becak, Gak Naik Jet Pribadi
-
Putra Jokowi Disebut Hilang usai Ramai Kasus Jet Pribadi, Raja Juli Ngaku Rajin Bertemu Kaesang, Apa Katanya?
-
Trending Lagi! Kini Muncul Poster Kaesang "Dicari Orang Hilang", Jokowi Kena Cibir: Gak Malu Mulyono Punya Anak Begini
Terpopuler
- 3 Pilihan Cruiser Ganteng ala Harley-Davidson: Lebih Murah dari Yamaha NMAX, Cocok untuk Pemula
- 7 Mobil Bekas Favorit 2025: Tangguh, Irit dan Paling Dicari Keluarga Indonesia
- 5 Mobil Bekas Punya Sunroof Mulai 30 Jutaan, Gaya Sultan Budget Kos-kosan
- 25 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 1 November: Ada Rank Up dan Pemain 111-113
- 5 HP Murah Terbaik dengan Baterai 7000 mAh, Buat Streaming dan Multitasking
Pilihan
-
Pemilik Tabungan 'Sultan' di Atas Rp5 Miliar Makin Gendut
-
Media Inggris Sebut IKN Bakal Jadi Kota Hantu, Menkeu Purbaya: Tidak Perlu Takut!
-
5 HP RAM 12 GB Paling Murah, Spek Gahar untuk Gamer dan Multitasking mulai Rp 2 Jutaan
-
Meski Dunia Ketar-Ketir, Menkeu Purbaya Klaim Stabilitas Keuangan RI Kuat Dukung Pertumbuhan Ekonomi
-
Tak Tayang di TV Lokal! Begini Cara Nonton Timnas Indonesia di Piala Dunia U-17
Terkini
-
Dorong Kedaulatan Digital, Ekosistem Danantara Perkuat Infrastruktur Pembayaran Nasional
-
AJI Gelar Aksi Solidaritas, Desak Pengadilan Tolak Gugatan Mentan Terhadap Tempo
-
Temuan Terbaru: Gotong Royong Lintas Generasi Jadi Kunci Menuju Indonesia Emas 2045
-
PSI Kritik Pemprov DKI Pangkas Subsidi Pangan Rp300 Miliar, Dana Hibah Forkopimda Justru Ditambah
-
Penerima Bansos di Jakarta Kecanduan Judi Online, DPRD Minta Pemprov DKI Lakukan Ini!
-
Pecalang Jakarta: Rano Karno Ingin Wujudkan Keamanan Sosial ala Bali di Ibu Kota
-
5 Fakta OTT KPK Gubernur Riau Abdul Wahid: Barang Bukti Segepok Uang
-
Di Sidang MKD: Ahli Sebut Ucapan Ahmad Sahroni Salah Dipahami Akibat Perang Informasi
-
TKA 2025 Hari Pertama Berjalan Lancar, Sinyal Positif dari Sekolah dan Siswa di Seluruh Indonesia
-
Aktivis Serukan Pimpinan Pusat HKBP Jaga Netralitas dari Kepentingan Politik