Suara.com - Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia (AII), Usman Hamid mengingatkan pemerintah yang masih punya tanggung jawab untuk menyelesaikan berbagai kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Salah satu kasus yang belum terselesaikan ialah pembunuhan Munir Said Thalib.
Akan tetapi, Usman menyayangkan tindakan negara yang seolah tak ada inisiatif mengungkap kebenarkan kasus munir yang telah berlalu 20 tahun.
"Kami ingatkan kembali tanggung kawab negara terhadap kasus pembunuhan pejuang HAM Munir. Kami juga menyayangkan tidak ada lagi inisiatif formal dari negara termasuk langkah hukum untuk menimbang dibuka kembali kasus ini," kata Usman dalam konferensi pers 20 Tahun Pembunuhan Munir di Jakarta, Kamis (5/9/2024).
Dia menekankan bahwa pembunuhan Munir bukan kejahatan biasa. Sebab, kronologi kematiannya terjadi begitu sistematis, di mana Munir meninggal akibat minumannya diracun saat dalam perjalanan pesawat dari Jakarta ke Belanda menggunakan maskapai Garuda Indonesia.
Usman menyebut ada keterlibatan petinggi negara, khususnya intelejen negara serta pihak maskapai penerbangan udara.
"Pembunuhan memang mungkin direncanakan satu orang, tapi perencanaan pembunuhan Munir tidak mungkin dilakukan oleh seseorang saja," ujarnya.
Menurut Usman, motif pembunuhan Munir sulit dilepaskan dari perjuangannya mereformasi sistem militer dan demokrasi. Sebab, sebelum dibunuh, Munir sempat menyoroti Rancangan Undang-Undang TNI Tahun 2004 dan RUU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Tahun 2004.
“Kedua Undang Undang itu disahkan tidak jauh saat momen Munir dibunuh,” kata Usman.
Diketahui, Munir tengah melakukan perjalanan ke Belanda untuk menempuh pendidikannya di Universitas Utrecht, Amsterdam, Belanda, pada 2004.
Baca Juga: Putri Munir Tagih Jokowi, Diva Suukyi Larasati: Selesaikan Janji Kalian ke Ibu Saya!
Dia naik pesawat Garuda Indonesia GA-974 yang sempat melakukan transit di Bandara Changi, Singapura. Namun, Munir kemudian tewas dibunuh pada 7 September 2004 dalam penerbangan tersebut, tak lama setelah menenggang minuman.
Tag
Berita Terkait
-
Putri Munir Tagih Jokowi, Diva Suukyi Larasati: Selesaikan Janji Kalian ke Ibu Saya!
-
Jejak Digital Silfester Dikuliti usai Maki-maki Rocky Gerung: Bela Kaesang hingga Dihukum Gegara Fitnah JK
-
Trending Lagi! Kini Muncul Poster Kaesang "Dicari Orang Hilang", Jokowi Kena Cibir: Gak Malu Mulyono Punya Anak Begini
-
Kutuk Aksi Penutupan Masjid Ahmadiyah di Garut, Usman Hamid: Diskriminasi Nyata dan Pelanggaran Serius Negara!
Terpopuler
- 4 HP RAM 8 GB Harga di Bawah Rp1,5 Juta: Kamera Bagus, Performa Juara
- 28 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 10 Januari 2026, Ada 15.000 Gems dan Pemain 111-115
- Link Gratis Baca Buku Broken Strings, Memoar Pilu Aurelie Moeremans yang Viral
- 4 Mobil Bekas Rp50 Jutaan yang Ideal untuk Harian: Irit, Gesit Pas di Gang Sempit
- 5 Cat Rambut untuk Menutupi Uban: Hasil Natural, Penampilan Lebih Muda
Pilihan
-
Gurita Bisnis Adik Prabowo, Kini Kuasai Blok Gas di Natuna
-
Klaim "Anti Banjir" PIK2 Jebol, Saham PANI Milik Aguan Langsung Anjlok Hampir 6 Persen
-
Profil Beckham Putra, King Etam Perobek Gawang Persija di Stadion GBLA
-
4 HP Snapdragon RAM 8 GB Paling Murah untuk Gaming, Harga Mulai Rp2 Jutaan
-
Rupiah Terancam Tembus Rp17.000
Terkini
-
Sadar Direksi BUMN Ndablek, Prabowo: Sudah Rugi Malah Minta Tantiem
-
Donald Trump Makin Berani! Ketua The Fed Jerome Powell Dihadapkan Kasus Kriminal
-
Gegara Bobby Nasution Tak Dipanggil, Boyamin MAKI Temui Dewas KPK Bawa Bukti Rekaman Sidang
-
PDIP Desak Reformasi Total Polri: Hapus Dwifungsi dan Perkuat Pengawasan Eksternal
-
Tutup Rakernas I, PDIP Resmi Tegaskan Posisinya Sebagai Partai Penyeimbang: Kawal Pemerintahan
-
Permohonan RJ Eggi Sudjana Masuk, Polda Metro Tunggu Kesepakatan Pelapor di Kasus Ijazah Jokowi
-
Rekomendasi Rakernas PDIP: Tegaskan Kedaulatan NKRI dan Tolak Intervensi Asing atas Venezuela
-
Rekomendasi Rakernas PDIP: Desak Pilkada Tetap Langsung Dipilih Rakyat, Usul Ada E-voting
-
Polisi Periksa 12 Saksi Kasus Teror DJ Donny dan Influencer, Kapan Pelaku Ditangkap?
-
Ketua KONI Ponorogo Diperiksa KPK Terkait Dugaan Korupsi Bupati Nonaktif Sugiri Sancoko