Suara.com - Presiden Joko Widodo atau Jokowi buka suara mengenai putra bungsunya, Kaesang Pangarep yang datang ke gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan klarifikasi terkait jet pribadi.
Jokowi menegaskan semua warga negara sama di mata hukum.
"Saya kan sudah menyampaikan semua warga negara sama di mata hukum ya. Itu saja," kata Jokowi di Jakarta, Rabu (18/9/2024).
Sebelumnya, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) itu menyambangi KPK, Selasa kemarin.
Kehadiran Kaesang di gedung Merah Putih tersebut dikonfirmasi Francine Widjojo selaku Juru Bicara Kaesang Pangarep.
Melalui keterangan tertulis yang diterima Suara.com, Kaesang mengatakan kedatangan dia ke KPK merupakan inisiatif pribadi. Bukan atas panggilan ataupun undangan dari KPK.
“Kedatangan saya hari ini ke KPK adalah karena inisiatif pribadi sebagai warga negara yang baik, bukan karena panggilan/undangan tertulis dari KPK walaupun saya bukan pejabat/penyelenggara negara,” kata Kaesang, Selasa (17/9/2024).
Sementara itu terkait tujuan kedatangan ke KPK, Kaesang mengungkapkan, ingin menyampaikan informasi ihwal keberangkatannya ke Amerika Serikat menggunakan jet pribadi.
“Saya menyampaikan informasi mengenai perjalanan saya ke AS yang menumpang atau nebeng temen saya,” kata Kaesang.
Baca Juga: Kronologi Kaesang 'Ngilang' hingga Nongol Klarifikasi Private Jet ke KPK
Putra bungsu Presiden Jokowi inj mengaku ingin meminta saran dan nasehat terkait tundingan kepada dirinya.
“Saya minta arahan dan nasehat dari KPK,” ujarnya.
Sekadar informasi, Kaesang dilaporkan ke KPK atas dugaan gratifikasi oleh Koordinator Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman dan Dosen Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubaidillah Badrun terkait penggunaan jet pribadi.
Diketahui, jet pribadi yang ditumpangi Kaesang dan istrinya, Erina Gudono santer dibahas pengguna media sosial. Penggunaan jet pribadi berupa Gulfstream G650ER tersebut awalnya diketahui dari foto jendela yang ditampilkan Erina pada Instagram Story.
Berita Terkait
-
Menilik Praktek Korupsi dalam Novel 'Orang-Orang Proyek' Karya Ahmad Tohari
-
KPK Minta Tim Pansel Gelar Tes Wawancara Capim dan Dewas Secara Live Streaming, Apa Alasannya?
-
Johan Budi: Pemberantasan Korupsi dan Independensi KPK Tergantung Political Will Presiden
-
Kronologi Kaesang 'Ngilang' hingga Nongol Klarifikasi Private Jet ke KPK
-
Berapa Sebenarnya Jumlah Penumpang Jet Pribadi saat Terbang ke AS? Kaesang dan KPK Beda Keterangan
Terpopuler
- 7 Serum Vitamin C yang Bisa Hilangkan Flek Hitam, Cocok untuk Usia 40 Tahun
- 5 Mobil Diesel Bekas Mulai 50 Jutaan Selain Isuzu Panther, Keren dan Tangguh!
- Sunscreen untuk Usia 50-an Sebaiknya SPF Berapa? Cek 5 Rekomendasi yang Layak Dicoba
- Harta Kekayaan Abdul Wahid, Gubernur Riau yang Ikut Ditangkap KPK
- 5 Mobil Eropa Bekas Mulai 50 Jutaan, Warisan Mewah dan Berkelas
Pilihan
-
Jusuf Kalla Peringatkan Lippo: Jangan Main-Main di Makassar!
-
Korban PHK Masih Sumbang Ratusan Ribu Pengangguran! Industri Pengolahan Paling Parah
-
Cuma Mampu Kurangi Pengangguran 4.000 Orang, BPS Rilis Data yang Bikin Kening Prabowo Berkerut
-
Rugi Triliunan! Emiten Grup Djarum, Blibli PHK 270 Karyawan
-
Angka Pengangguran Indonesia Tembus 7,46 Juta, Cuma Turun 4.000 Orang Setahun!
Terkini
-
Hotman Paris Sebut Saksi Ahli CMNP Jadi 'Senjata Makan Tuan' dalam Sidang Sengketa NCD
-
Lagi Jadi Fokus Dirut Transjakarta, Kenapa Mode Share Transportasi Umum di Jakarta Baru 22 Persen?
-
Rumah Hakim PN Medan Kebakaran, Sengaja Dibakar atau Murni Kecelakaan?
-
Akhir Petualangan Dokter Predator, Priguna Anugerah Divonis 11 Tahun Penjara
-
Tolak Soeharto Pahlawan, Cerita Pilu Penyintas Tragedi Tanjung Priok: Ditelanjangi di Markas Kodim
-
Bukan Lagi Soal Look Good, Ini Prioritas Baru Kelas Menengah Indonesia yang Harus Dipahami Brand
-
Momen Haru Jokowi Saksikan Pelepasan Jenazah Raja Solo PB XIII, Ribuan Warga Tumpah Ruah
-
7 Provinsi Terkorup di Indonesia Versi ICW: Riau dan NTT Jadi Pemuncak
-
Mencurigakan! Kenapa Kerangka Manusia di Gedung ACC Baru Ditemukan Dua Bulan Setelah Kebakaran?
-
Dengar 'Curhatan' Kades, Dasco: DPR Kawal Masalah Lahan dan Dana Desa