Kelima berharap pemerintahan Prabowo melakukan pengangkatan guru dan tenaga honorer menjadi pegawai negeri sipil (PSN) atau aparatur sipil negara (ASN). Keenam adalah harapan agar pendidikan gratis, khususnya sampai dengan universitas atau gratis sampai dengan kuliah.
"Enam harapan itu yang akan kita sampaikan pada bapak presiden Prabowo dan tentu kita akan mendengar apa yang akan disampaikan beliau dalam pidato kebangsaannya," kata Said.
Dukung Prabowo
Sebelumnya diberitakan, presiden terpilih Prabowo Subianto dijadwalkan hadir dalam acara peringatan 3 Tahun Kebangkitan Klas Buruh di Istora Senayan yang diselenggarakan Partai Buruh.
Kehadiran Prabowo di acara tersebut dikonfirmasi Presiden Partai Buruh Said Iqbal. Ia menyebut Prabowo akan berpidato pada acara tersebut.
"Kita mengundang presiden RI terpilih, Pak Prabowo Subianto untuk memberikan yang kami sebut pidato kebangsaan, nanti mungkin sekitar jam 3 sore Pak Prabowo pada hari ini akan datang. Tadi sudah terkonfirmasi dan akan pidato kebangsaan sekitar pukul 15.40 ya selama satu jam kita harapkan beliau bisa berpidato," tutur Said di Istora Senayan, Jakarta, Rabu (18/9/2024).
Said mengatakan peringatan 3 tahun kebangkitan klas pekerja atau working class adalah dihidupkan kembali Partai Buruh. Pada 5 Oktober 2021 Partai Buruh dihidupkan kembali.
"Dan ini adalah tiga tahun kami majukan pelaksanaan perayannya, yakni pada bulan September," kata Said.
Said menyampaikan dalam acara tersebut sekaligus ada pernyataan dukungan dari Partai Buruh terhadap pemerintahan Prabowo.
"Tentu kita akan mendengarkan pidato Pak Prabowo didahului dengan pernyataan dukungan Partai Buruh, serikat buruh, dan buruh Indonesia kepada pemerintahan presiden terpilih RI, Bapak Jenderal Prabowo Subianto," kata Said.
"Jadi Partai Buruh mendukung pemerintahan Pak Prabowo Subianto sebagai presiden Indonesia yang terpilih," sambungnya.
Berita Terkait
-
Golkar Dukung Prabowo Masuk Dewan Perdamaian Gaza: Politik Bebas Aktif, Mengalir tapi Tidak Hanyut
-
Rayakan HUT ke-18 Partai Secara Sederhana, Sejumlah Elite Gerindra Mulai Berdatangan ke Kertanegara
-
Prabowo dan PM Australia Teken Traktat Keamanan Bersama
-
Prabowo Kumpulkan Pengurus hingga Anggota DPR Fraksi Gerindra di Kertanegara Nanti Malam, Ada Apa?
-
Bendera Gerindra Masih Mejeng di Flyover Jakarta, Satpol PP DKI: Berizin hingga 8 Februari
Terpopuler
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
- 5 Smart TV 43 Inci Full HD Paling Murah, Watt Rendah Nyaman Buat Nonton
- Adu Tajam! Persija Punya Mauro Zijlstra, Persib Ada Sergio Castel, Siapa Bomber Haus Gol?
Pilihan
-
Kisah Petani Gurem, Dihantui Pangan Murah Rendah Gizi
-
Ketika Hujan Tak Selalu Berkah, Dilema Petani Sukoharjo Menjaga Dapur Tetap Ngebul
-
KPK Cecar Eks Menteri BUMN Rini Soemarno Soal Holding Minyak dan Gas
-
Diduga Nikah Lagi Padahal Masih Bersuami, Kakak Ipar Nakula Sadewa Dipolisikan
-
Lebih dari 150 Ribu Warga Jogja Dinonaktifkan dari PBI JK, Warga Kaget dan Bingung Nasib Pengobatan
Terkini
-
Semarang Jadi Pelopor Meritokrasi di Jateng, 12 Pejabat Dilantik Lewat Sistem Talenta
-
Nyanyian Saksi di Sidang: Sebut Eks Menaker Ida Fauziyah Terima Rp50 Juta, KPK Mulai Pasang Mata
-
Diduga Demi Kejar 'Cuan' Bisnis, Anak Usaha Kemenkeu Nekat Suap Ketua PN Depok Terkait Lahan Tapos
-
Kapolres Tangsel Laporkan Gratifikasi iPhone 17 Pro Max ke KPK, Kini Disita Jadi Milik Negara
-
Polda Metro Jaya Bongkar Peredaran Obat Keras, 21 Ribu Butir Disita dari Dua Lokasi
-
Usai Kena OTT KPK, Ketua dan Waka PN Depok Akan Diperiksa KY soal Dugaan Pelanggaran Kode Etik Hakim
-
KPK Sampai Kejar-kejaran, Terungkap Nego Suap Sengketa Lahan di PN Depok dari Rp1 M Jadi Rp850 Juta
-
Penampakan Isi Tas Ransel Hitam Berisi Rp850 Juta, Bukti Suap Sengketa Lahan di PN Depok
-
Bukan Rugikan Negara Rp2,9 T, Pertamina Justru Untung Rp17 T dari Sewa Terminal BBM Milik PT OTM
-
Sidang Hadirkan Saksi Mahkota, Pengacara Kerry: Tidak Ada Pengaturan Penyewaan Kapal oleh Pertamina