Suara.com - Lebih dari 100 mantan pejabat dan anggota parlemen Amerika Serikat (AS) dari Partai Republik menyatakan dukungan mereka untuk Wakil Presiden AS dan calon presiden dari Partai Demokrat, Kamala Harris, pada hari Rabu (18/9).
Mereka menilai bahwa kandidat dari Partai Republik, mantan presiden AS Donald Trump, tidak layak untuk kembali menjabat sebagai presiden.
Dalam surat yang dibagikan oleh tim kampanye Harris, 111 anggota Partai Republik, termasuk beberapa mantan pejabat dari era pemerintahan mantan presiden Ronald Reagan, George H.W. Bush, George W. Bush, dan Trump, menyampaikan bahwa meskipun mereka memiliki ketidaksetujuan terhadap kebijakan-kebijakan Harris, "kami percaya bahwa dia memiliki kualitas penting untuk menjabat sebagai presiden, sedangkan Donald Trump tidak."
"Sebagai presiden," demikian tertulis dalam surat itu, Trump menciptakan kekacauan sehari-hari dalam pemerintahan, mengagungkan musuh kita dan melemahkan sekutu-sekutu kita, mempolitisasi militer, dan merendahkan para veteran, serta mengutamakan kepentingan pribadinya di atas kepentingan negara, serta mengkhianati nilai-nilai, demokrasi, dan dokumen pembentukan negara ini.
Mereka juga mengecam seruan Trump untuk menyerang Capitol pada 6 Januari 2021, dengan pernyataan bahwa "dia telah melanggar sumpah jabatannya dan membawa ancaman bagi negara kita."
"Siapa pun yang mengutamakan diri sendiri di atas Konstitusi tidak seharusnya menjadi presiden AS," ungkap surat tersebut, mengutip pernyataan mantan wakil presiden AS Mike Pence.
Di antara para tokoh yang menandatangani surat ini terdapat dua mantan menteri pertahanan, Chuck Hagel dan William S. Cohen; dua mantan direktur Badan Intelijen Pusat (CIA), Michael V. Hayden dan William H. Webster; serta satu mantan direktur intelijen nasional, John D. Negroponte.
Robert B. Zoellick, mantan presiden Bank Dunia, bersama dengan delapan mantan anggota Kongres juga memberikan dukungan terhadap surat ini.
Pernyataan tersebut dirilis beberapa hari setelah mantan wakil presiden AS Dick Cheney dan putrinya Liz Cheney, mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) AS serta salah satu kritik konservatif paling vokal terhadap Trump, mengumumkan bahwa mereka akan memilih Harris.
Baca Juga: Pro-Kontra Pengamanan Trump: Dinas Rahasia vs. Sheriff Florida
Berita Terkait
-
Fans Taylor Swift Berhasil Galang Dana Rp3 M untuk Kampanye Kamala Harris
-
Dua Kali Selamat dari Upaya Pembunuhan, Donald Trump: Ini Bisnis yang Berbahaya!
-
Tampil Perdana usai Insiden Penembakan di Lapangan Golf, Donald Trump Puji Joe Biden: Sangat Baik!
-
Wanita Lebih Pintar! Trump Ceritakan Aksi Heroik Saksi Insiden Penembakan di Lapangan Golf
-
Pro-Kontra Pengamanan Trump: Dinas Rahasia vs. Sheriff Florida
Terpopuler
- 5 Sepatu Running Lokal Paling Juara: Harga Murah, Performa Berani Diadu Produk Luar
- 7 Bedak Padat yang Awet untuk Kondangan, Berkeringat Tetap Flawless
- 8 Mobil Bekas Sekelas Alphard dengan Harga Lebih Murah, Pilihan Keluarga Besar
- 5 Rekomendasi Tablet dengan Slot SIM Card, Cocok untuk Pekerja Remote
- 7 Rekomendasi HP Murah Memori Besar dan Kamera Bagus untuk Orang Tua, Harga 1 Jutaan
Pilihan
-
Aksi Jatuh Bareng: Rupiah dan Mata Uang Asia Kompak Terkoreksi
-
4 HP RAM 12 GB Paling Murah, Pilihan Terbaik untuk Gamer dan Multitasker Berat
-
Perusahaan BUMN dan Badan Negara Lakukan Pemborosan Anggaran Berjamaah, Totalnya Rp43 T
-
RKUHAP Resmi Jadi UU: Ini Daftar Pasal Kontroversial yang Diprotes Publik
-
Permintaan Pertamax Turbo Meningkat, Pertamina Lakukan Impor
Terkini
-
Melihat 'Kampung Zombie' Cililitan Diterjang Banjir, Warga Sudah Tak Asing: Kayak Air Lewat Saja
-
Jakarta Dikepung Banjir: 16 RT Terendam, Pela Mampang Paling Parah Hingga 80 cm
-
Program SMK Go Global Dinilai Bisa Tekan Pengangguran, P2MI: Target 500 Ribu Penempatan
-
21 Tahun Terganjal! Eva Sundari Soroti 'Gangguan' DPR pada Pengesahan RUU PPRT: Aneh!
-
110 Anak Direkrut Teroris Lewat Medsos dan Game, Densus 88 Ungkap Fakta Baru
-
Jejak Hitam Eks Sekretaris MA Nurhadi: Cuci Uang Rp308 M, Beli Vila-Kebun Sawit Atas Nama Orang Lain
-
Jaksa KPK Ungkap Pertarungan Gengsi dengan Penasihat Hukum di Kasus Hasto Kristiyanto
-
Sebut Indonesia Darurat Bullying, Puan Siapkan Panggilan Menteri dan Tim Psikolog
-
Pembahasan KUHAP Diperkarakan ke MKD, Puan Sebut DPR Sudah Libatkan Banyak Pihak: Prosesnya Panjang
-
Adies Kadir Mulai Aktif Lagi, Puan Bilang DPR Tak Perlu 'Woro-woro'