Suara.com - Lebih dari 100 mantan pejabat dan anggota parlemen Amerika Serikat (AS) dari Partai Republik menyatakan dukungan mereka untuk Wakil Presiden AS dan calon presiden dari Partai Demokrat, Kamala Harris, pada hari Rabu (18/9).
Mereka menilai bahwa kandidat dari Partai Republik, mantan presiden AS Donald Trump, tidak layak untuk kembali menjabat sebagai presiden.
Dalam surat yang dibagikan oleh tim kampanye Harris, 111 anggota Partai Republik, termasuk beberapa mantan pejabat dari era pemerintahan mantan presiden Ronald Reagan, George H.W. Bush, George W. Bush, dan Trump, menyampaikan bahwa meskipun mereka memiliki ketidaksetujuan terhadap kebijakan-kebijakan Harris, "kami percaya bahwa dia memiliki kualitas penting untuk menjabat sebagai presiden, sedangkan Donald Trump tidak."
"Sebagai presiden," demikian tertulis dalam surat itu, Trump menciptakan kekacauan sehari-hari dalam pemerintahan, mengagungkan musuh kita dan melemahkan sekutu-sekutu kita, mempolitisasi militer, dan merendahkan para veteran, serta mengutamakan kepentingan pribadinya di atas kepentingan negara, serta mengkhianati nilai-nilai, demokrasi, dan dokumen pembentukan negara ini.
Mereka juga mengecam seruan Trump untuk menyerang Capitol pada 6 Januari 2021, dengan pernyataan bahwa "dia telah melanggar sumpah jabatannya dan membawa ancaman bagi negara kita."
"Siapa pun yang mengutamakan diri sendiri di atas Konstitusi tidak seharusnya menjadi presiden AS," ungkap surat tersebut, mengutip pernyataan mantan wakil presiden AS Mike Pence.
Di antara para tokoh yang menandatangani surat ini terdapat dua mantan menteri pertahanan, Chuck Hagel dan William S. Cohen; dua mantan direktur Badan Intelijen Pusat (CIA), Michael V. Hayden dan William H. Webster; serta satu mantan direktur intelijen nasional, John D. Negroponte.
Robert B. Zoellick, mantan presiden Bank Dunia, bersama dengan delapan mantan anggota Kongres juga memberikan dukungan terhadap surat ini.
Pernyataan tersebut dirilis beberapa hari setelah mantan wakil presiden AS Dick Cheney dan putrinya Liz Cheney, mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) AS serta salah satu kritik konservatif paling vokal terhadap Trump, mengumumkan bahwa mereka akan memilih Harris.
Baca Juga: Pro-Kontra Pengamanan Trump: Dinas Rahasia vs. Sheriff Florida
Berita Terkait
-
Fans Taylor Swift Berhasil Galang Dana Rp3 M untuk Kampanye Kamala Harris
-
Dua Kali Selamat dari Upaya Pembunuhan, Donald Trump: Ini Bisnis yang Berbahaya!
-
Tampil Perdana usai Insiden Penembakan di Lapangan Golf, Donald Trump Puji Joe Biden: Sangat Baik!
-
Wanita Lebih Pintar! Trump Ceritakan Aksi Heroik Saksi Insiden Penembakan di Lapangan Golf
-
Pro-Kontra Pengamanan Trump: Dinas Rahasia vs. Sheriff Florida
Terpopuler
- Pelatih Argentina Buka Suara Soal Sanksi Facundo Garces: Sindir FAM
- Kiper Keturunan Karawang Rp 2,61 Miliar Calon Pengganti Emil Audero Lawan Arab Saudi
- Usai Temui Jokowi di Solo, Abu Bakar Ba'asyir: Orang Kafir Harus Dinasehati!
- Ingatkan KDM Jangan 'Brengsek!' Prabowo Kantongi Nama Kepala Daerah Petantang-Petenteng
- Seret Nama Mantan Bupati Sleman, Dana Hibah Pariwisata Dikorupsi, Negara Rugi Rp10,9 Miliar
Pilihan
-
Bernardo Tavares Cabut! Krisis Finansial PSM Makassar Tak Kunjung Selesai
-
Ada Adrian Wibowo! Ini Daftar Pemain Timnas Indonesia U-23 Menuju TC SEA Games 2025
-
6 Fakta Demo Madagaskar: Bawa Bendera One Piece, Terinspirasi dari Indonesia?
-
5 Rekomendasi HP 1 Jutaan RAM 8 GB Terbaru, Pilihan Terbaik Oktober 2025
-
Pertamax Tetap, Daftar Harga BBM yang Naik Mulai 1 Oktober
Terkini
-
Dana Bagi Hasil Jakarta dari Pemerintah Pusat Dipangkas Rp15 Triliun, Pramono Siapkan Skema Ini
-
KemenPPPA Dorong Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis Pasca Kasus Keracunan
-
BGN Enggan Bicara Sanksi untuk Dapur MBG, Malah Sebut Mereka 'Pejuang Tanah Air'
-
Agus Suparmanto Sah Pimpin PPP, Mahkamah Partai Bantah Dualisme Usai Muktamar X Ancol
-
DPRD DKI Sidak 4 Lahan Parkir Ilegal, Pemprov Kehilangan Potensi Pendapatan Rp70 M per Tahun
-
Patok di Wilayah IUP PT WKM Jadi Perkara Pidana, Pengacara: Itu Dipasang di Belakang Police Line
-
Divonis 16 Tahun! Eks Dirut Asabri Siapkan PK, Singgung Kekeliruan Hakim
-
Eks Dirut PGN Ditahan KPK! Terima Suap SGD 500 Ribu, Sempat Beri 'Uang Perkenalan'
-
Ikutilah PLN Journalist Awards 2025, Apresiasi Bagi Pewarta Penggerak Literasi Energi Nasional
-
Soal Arahan Jokowi Dukung Prabowo-Gibran 2 Periode, Gus Yasin: PPP Selalu Sejalan dengan Pemerintah