Suara.com - Normalisasi terhadap aksi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) berisiko sebabkan terjadinya femisida atau kejahatan berbasis jenis kelamin, terutama pada perempuan.
Pegiat Hak Perempuan Anindya Joediono menceritakan pengalamannya selama membela perempuan yang korban KDRT, dia mengungkap kalau femisida bisa berakhir terhadap pembunuhan.
"Ketika kekerasan dalam rumah tangga dianggap sebagai hal yang wajar dan tidak mendapatkan penanggulangan yang memadai, hal ini menciptakan iklim di mana kekerasan semakin parah tanpa adanya intervensi yang efektif," kata Anindya dikutip dari siaran langsung bersama Instagram Indonesia Hapus Femisida, Jumat (20/9/2024).
Menurut Anindya, KDRT yang berujung femisida tidak serta merta terjadi dalam satu malam. Biasanya kekerasan telah terjadi secara berkala, namun korban tidak berani meminta bantuan orang lain atau bahkan melaporkan ke polisi.
Gejala femisida yang paling mudah terlihat ialah adanya pembiaran terhadap tindak kekerasan dari pasangan. Bahkan ada tudingan kalau korban bersalah sehingga pantas mendapat kekerasan.
"Biasanya sebelum jadi ekstrim itu sudah ada gejala. Nah, ini biasanya ketika itu masih menjadi kekerasan yang mungkin dianggap kecil, itu diabaikan," ujarnya.
Dia juga menegaskan bahwa jenis KDRT tidak hanya secara fisik. Tapi juga ada berupa kekerasan mental, pelemahan ekonomi, hingga kekerasan seksual dalan rumah tangga.
Berdasarkan pengalamannya membela korban kekerasan, Anindya mengungkapkan bahwa seseorang yang bahkan berani lakukan kekerasan psikologis sejak masih pacaran pun cenderung akan mengulangi tindakannya ketika sidah menikah dan jadi pelaku KDRT.
"Baru pacaran sudah berani ngatur-ngatur sampai ke hal yang mikro, jangan-jangan nanti waktu nikah akan lebih parah. Dan kejadian waktu nikah eskalasi jadi kekerasan fisik. Sebelumnya waktu pacaran mungkin masih ke abuse psikologis ya, masih berupa verbal, psikologis, menjauhkan dari teman, dari keluarga. Tapi ternyata ketika sudah nikah naik ke kekerasan fisik," katanya.
Baca Juga: Kekeliruan Konstruksi Sosial Di Masyarakat Disebut Turut Sebabkan Korban KDRT Pilih Bungkam
Berita Terkait
-
Kekeliruan Konstruksi Sosial Di Masyarakat Disebut Turut Sebabkan Korban KDRT Pilih Bungkam
-
Kejang-kejang hingga Sekujur Tubuh Luka, Motif Ibu Tiri di Cilincing Aniaya 2 Anak Sambung Gegara Susu Tumpah
-
Bos Besar Yamaha Dilaporkan Karena Kasus KDRT
-
Kasus KDRT: Polisi Sebut Cut Intan Nabila Masih Belum Berikan Rekaman CCTV
-
Tiap Kali Lihat Anak-Anak, Cut Intan Nabila Teringat Peristiwa Dianiaya Suami
Terpopuler
- Selamat Tinggal Jay Idzes? Sassuolo Boyong Amunisi Pertahanan Baru dari Juventus Jelang Deadline
- 26 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 31 Januari 2026: Buru Gullit 117 OVR dan Voucher Draft Gratis
- 5 Mobil Toyota Dikenal Paling Jarang Rewel, Ideal untuk Mobil Pertama
- 5 HP Murah Alternatif Redmi Note 15 5G, Spek Tinggi buat Multitasking
- 6 Moisturizer Pencerah Wajah Kusam di Indomaret, Harga di Bawah Rp50 Ribu
Pilihan
-
Perilaku Audiens Berubah, Media Diminta Beradaptasi dengan AI dan Medsos
-
Pintu Langit Dibuka Malam Ini, Jangan Lewatkan 5 Amalan Kunci di Malam Nisfu Syaban
-
Siapa Jeffrey Hendrik yang Ditunjuk Jadi Pjs Dirut BEI?
-
Harga Pertamax Turun Drastis per 1 Februari 2026, Tapi Hanya 6 Daerah Ini
-
Tragis! Bocah 6 Tahun Tewas Jadi Korban Perampokan di Boyolali, Ibunya dalam Kondisi Kritis
Terkini
-
5 Fakta Aksi Warga Tolak Party Station di Kartika One Hotel Lenteng Agung
-
Arkadia Digital Media akan Gelar Seminar Nasional Profesionalisme Penegakan Hukum dan Iklim Usaha
-
Gaza Diserang, Prabowo Komunikasi ke Board of Peace
-
Sempat Picu Korban Jiwa, Polisi Catat 1.000 Titik Jalan Rusak di Jakarta Mulai Diperbaiki
-
Jelang Hadapi Saksi, Nadiem Makarim Mengaku Masih Harus Jalani Tindakan Medis
-
Propam Pastikan Bhabinkamtibmas Tak Aniaya Pedagang Es Gabus, Aiptu Ikhwan Tetap Jalani Pembinaan
-
Singgung Alasan Medis Nadiem Makarim, Pengacara Minta Penahanan Dibantarkan
-
Israel Kembali Serang Gaza, Komisi I DPR Minta RI Lebih Aktif Tekan Institusi Internasional
-
Febri Diansyah: Dialog Publik soal Fakta Sidang Bukan Obstruction of Justice
-
Ekonom UGM: Iuran Dewan Perdamaian Bebani APBN, Rakyat Bersiap Hadapi Kenaikan Pajak