Suara.com - Normalisasi terhadap aksi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) berisiko sebabkan terjadinya femisida atau kejahatan berbasis jenis kelamin, terutama pada perempuan.
Pegiat Hak Perempuan Anindya Joediono menceritakan pengalamannya selama membela perempuan yang korban KDRT, dia mengungkap kalau femisida bisa berakhir terhadap pembunuhan.
"Ketika kekerasan dalam rumah tangga dianggap sebagai hal yang wajar dan tidak mendapatkan penanggulangan yang memadai, hal ini menciptakan iklim di mana kekerasan semakin parah tanpa adanya intervensi yang efektif," kata Anindya dikutip dari siaran langsung bersama Instagram Indonesia Hapus Femisida, Jumat (20/9/2024).
Menurut Anindya, KDRT yang berujung femisida tidak serta merta terjadi dalam satu malam. Biasanya kekerasan telah terjadi secara berkala, namun korban tidak berani meminta bantuan orang lain atau bahkan melaporkan ke polisi.
Gejala femisida yang paling mudah terlihat ialah adanya pembiaran terhadap tindak kekerasan dari pasangan. Bahkan ada tudingan kalau korban bersalah sehingga pantas mendapat kekerasan.
"Biasanya sebelum jadi ekstrim itu sudah ada gejala. Nah, ini biasanya ketika itu masih menjadi kekerasan yang mungkin dianggap kecil, itu diabaikan," ujarnya.
Dia juga menegaskan bahwa jenis KDRT tidak hanya secara fisik. Tapi juga ada berupa kekerasan mental, pelemahan ekonomi, hingga kekerasan seksual dalan rumah tangga.
Berdasarkan pengalamannya membela korban kekerasan, Anindya mengungkapkan bahwa seseorang yang bahkan berani lakukan kekerasan psikologis sejak masih pacaran pun cenderung akan mengulangi tindakannya ketika sidah menikah dan jadi pelaku KDRT.
"Baru pacaran sudah berani ngatur-ngatur sampai ke hal yang mikro, jangan-jangan nanti waktu nikah akan lebih parah. Dan kejadian waktu nikah eskalasi jadi kekerasan fisik. Sebelumnya waktu pacaran mungkin masih ke abuse psikologis ya, masih berupa verbal, psikologis, menjauhkan dari teman, dari keluarga. Tapi ternyata ketika sudah nikah naik ke kekerasan fisik," katanya.
Baca Juga: Kekeliruan Konstruksi Sosial Di Masyarakat Disebut Turut Sebabkan Korban KDRT Pilih Bungkam
Berita Terkait
-
Kekeliruan Konstruksi Sosial Di Masyarakat Disebut Turut Sebabkan Korban KDRT Pilih Bungkam
-
Kejang-kejang hingga Sekujur Tubuh Luka, Motif Ibu Tiri di Cilincing Aniaya 2 Anak Sambung Gegara Susu Tumpah
-
Bos Besar Yamaha Dilaporkan Karena Kasus KDRT
-
Kasus KDRT: Polisi Sebut Cut Intan Nabila Masih Belum Berikan Rekaman CCTV
-
Tiap Kali Lihat Anak-Anak, Cut Intan Nabila Teringat Peristiwa Dianiaya Suami
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
Pilihan
-
Program Ayah Ambil Rapor Tuai Dilema, Anak Yatim hingga Buruh Harian Punya Cerita Berbeda
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
3 Manajer KDMP-KNMP Meninggal, Amnesty Desak Latsarmil Dihentikan
-
Gempa Besar Venezuela: Ribuan Orang Hilang Dampaknya Sampai Sejauh 1700 Km
-
Fadli Zon Dorong Cerita Rakyat Jadi Gerakan Nasional, Bukan Sekadar Warisan Budaya
-
KPK Cecar Eks Sekjen MPR Maruf Cahyono Soal Bukti-Bukti Gratifikasi Rp17 Miliar
-
Gus Ipul Ajak SP2MI Ambil Peran di Program Sekolah Rakyat
-
19 Ribu Anak Garut Putus Sekolah, Bupati 'Todong' ASN hingga Pengusaha Jadi Orang Tua Asuh!
-
Riset Ungkap Skema Hibah dan Pinjaman Lunak Paling Efektif Danai PLTS Komunitas
-
Hari Pelaut Sedunia, Pelindo Dukung Potensi Ekonomi di Selat Malaka
-
Prabowo Percepat Pengembangan Mobil Nasional hingga Farmasi, Kampus Diminta Kejar Kebutuhan SDM
-
Geledah Kantor BKP Sumsel, KPK Temukan Bukti Upaya Ubah Opini WTP Usai Bupati Muara Enim Kena OTT