Suara.com - Ekonom Bright Institute, Awalil Rizky, mengkritik Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam mengatasi kemiskinan masyarakat. Terutama mengenai data penurunan kemiskinan ekstrem yang dianggap sebagai indikator keberhasilan pembangunan.
Pemerintah telah mengklaim bahwa persentase penduduk miskin ekstrem Indonesia pada Maret 2024 sebesar 0,83 persen, turun 0,29 persen poin dibandingkan pada Maret 2023 sebesar 1,12 persen.
"Kalau memang itu jadi salah satu prioritas, tidak hanya kemiskinannnya tapi di antara yang paling miskin, sayangnya data terkait kemiskinan ekstrem tidak cukup meyakinkan," kata Awalil dalam webinar media, Selasa (24/9/2024).
Dia menyampaikan bahwa pemerintah Jokowi baru memasukan tingkat kemiskinan ekstrem sebagai target baru mulai pada APBN 2024. Sebelumnya, sasaran dan indikator pembangunan nasional selama 6-7 tahun berupa tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran, rasio, serta indeks pembangunan manusia.
"Pencatuman tingkat kemiskinan ekstrem bukan didasari oleh kesadaran kemiskinan ekstrem perlu diprioritaskan, tapi lebih buat 'ngeles'. Dipaksakan supaya ada indikasi tercapai," kata Awalil.
Merujuk pengertian dari United Nations tahun 1996, kemiskinan ekstrem adalah kondisi ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar yaitu kebutuhan makanan, air minum bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, dan akses informasi yang tidak hanya terbatas pada pendapatan, tapi juga akses pada layanan sosial.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa angka kemiskinan ekstrem secara nasional, jumlahnya 0,83 persen pada Maret 2024. Pulau Papua menjadi daerah dengan provinsi terbanyak yang presentase kemiskinan ekstrem paling tinggi, empat di antaranya masih di atas lima persen.
Papua Pegunungan jadi provinsi dengan angka kemiskinan ekstrem paling banyak dengan jumlah 7,14 persen.
Hanya provinsi Papua Barat dan Papua Selatan yang presentase angka kemiskinannya di bawah 5 persen, dengan masing-masing 4,73 persen dan 4,34 persen.
Baca Juga: Kaesang Pangarep Pakai Baju Tulisan 'Putra Mulyono', Pertanda Rakyat Cuma Bahan Ledekan?
Berita Terkait
-
Bright Institute: 10 Tahun Jadi Presiden, Jokowi Gagal Turunkan Kemiskinan
-
Konsisten Kritik Keluarga Jokowi, Intip Latar Belakang Dokter Tifa yang Bergengsi
-
Kaesang Pangarep Pakai Baju Tulisan 'Putra Mulyono', Pertanda Rakyat Cuma Bahan Ledekan?
-
Bertemu Pedagang di Pasar Mawar, Jokowi Minta Maaf Sebesar-besarnya karena Ini
-
Jokowi Sebut Bakal Ada Investor Asing Di IKN: Kita Siap Groundbreaking
Terpopuler
- 4 Sepatu Lokal Senyaman On Cloud Ori, Harga Lebih Terjangkau
- 5 Body Lotion Niacinamide untuk Cerahkan Kulit, Harganya Ramah Kantong Ibu Rumah Tangga
- Menguak PT Minas Pagai Lumber, Jejak Keluarga Cendana dan Konsesi Raksasa di Balik Kayu Terdampar
- 5 HP Murah Terbaik 2025 Rekomendasi David GadgetIn: Chip Mumpuni, Kamera Bagus
- 55 Kode Redeem FF Terbaru 9 Desember: Ada Ribuan Diamond, Item Winterlands, dan Woof Bundle
Pilihan
-
Entitas Usaha Astra Group Buka Suara Usai Tambang Emas Miliknya Picu Bencana Banjir Sumatera
-
PT Titan Infra Sejahtera: Bisnis, Profil Pemilik, Direksi, dan Prospek Saham
-
OJK: Kecurangan di Industri Keuangan Semakin Canggih
-
PT Tusam Hutani Lestari Punya Siapa? Menguasai Lahan Hutan Aceh Sejak Era Soeharto
-
Harga Minyak Melonjak: AS Sita Kapal Tanker di Lepas Pantai Venezuela
Terkini
-
MyFundAction Gelar Dapur Umum di Tapsel, Prabowo Janji Rehabilitasi Total Dampak Banjir Sumut
-
Ikuti Arahan Kiai Sepuh, PBNU Disebut Bakal Islah Demi Akhiri Konflik Internal
-
Serangan Kilat di Kalibata: Matel Diseret dan Dikeroyok, Pelaku Menghilang dalam Sekejap!
-
10 Saksi Diperiksa, Belum Ada Tersangka dalam Kasus Mobil Berstiker BGN Tabrak Siswa SD Cilincing
-
Pesan Menag Nasaruddin di Hakordia 2025: ASN Kemenag Ibarat Air Putih, Tercemar Sedikit Rusak Semua
-
Bela Laras Faizati, 4 Sosok Ini Ajukan Diri Jadi Amicus Ciriae: Unggahan Empati Bukan Kejahatan!
-
Mendagri Instruksikan Pemda Evaluasi Kelayakan Bangunan Gedung Bertingkat
-
Kader Jadi Tersangka KPK, Golkar Tak Mau Gegabah: Tunggu Status Terdakwa Dulu
-
Mendagri Ingatkan Pemda Siaga Hadapi Nataru dan Potensi Bencana
-
Greenpeace Sebut 2025 Tahun Kelam, Krisis Ekologis Berjalan Iringan dengan Represi Aparat