Dalih Demi Optimalkan Laporan Masyarakat, DKPP Ngebet Buka Cabang di Tiap Provinsi: Why Not?

Suara.com - Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Heddy Lugito menyebut, saat ini pihaknya tengah membutuhkan kantor perwakilan di setiap provinsi agar bisa mengoptimalkan pelayanan pada masyarakat.

"Ada pemikiran ke depan, DKPP bukan cuma empat kantor perwakilan, kalau perlu setiap provinsi. Dan itu ranahnya harus mengubah Undang-Undang Pemilu kita. Kalau Undang-Undang Pemilu enggak diubah (sekarang) ya," katanya, saat media gathering di Bogor, Jumat (27/9/2024).

Saat ini, lanjut Heddy pihaknya telah melakukan pengajuan untuk memiliki kantor di wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Keinginan memiliki kantor cabang, tegas Heddy, murni untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mencari keadilan.

"Satu, pertimbangan geografis. Saudara-saudara kita di Papua, Sulawesi, dan Kalimantan kalau harus mengadukan ke Jakarta sangat jauh. Yang kedua, pelayanan saja," tegas Heddy.

Heddy menyebutkan, cita-cita DKPP untuk memiliki kantor perwakilan di daerah, bukanlah hal yang mudah. Semudah membalikan telapak tangan, pasalnya dalam regulasi tidak ada ketentuan pendirian kantor perwakilan DKPP di daerah.

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, DKPP tidak disebut memiliki kantor perwakilan di daerah. 

"Tapi perkembangan berikutnya kalau melihat penanganan perkara demikian banyak, ya kami harus ada di setiap provinsi. Dan itu, why not? Dan itu harus diakomodir lewat undang-undang," ujar Heddy.

Didesak Gugat ke MK

Berdasarkan UU 7/2017, Sekretariat DKPP berada di bawah naungan Sekretariat Jenderal (Setjen) Kemendagri, sehingga pengelolaan anggaran dan personel pegawai belum mandiri, dan bergantung pada Setjen Kemendagri.

Baca Juga: Sambil Mesam-mesem, Puan Maharani Jawab Isu Gantikan Jabatan Wapres Gibran Gegara Skandal Fufufafa

Dia mengatkan, hal itu yang membuat DKPP berbeda dengan KPU dan Bawaslu yang telah memiliki sekretariat yang mandiri.

"Ada desakan dari kalangan akademisi dan penggiat Pemilu agar DKPP melakukan judicial review (ke Mahkamah Konstitusi)," ucap Heddy.

Menurutnya, saat ini pihaknya masih mempertimbangkan tentang segala opsi tentang mendirikan kantor perwakilan di daerah. Ia sadar jika pendirian kantor perwakilan tidak dapat dilakukan dalam waktu dekat lantaran adanya pemerintah dan jajaran DPR yang baru.

Meski demikian, lanjut Heddy, dirinya tetap berharap, jika pemerintah dan DPR yang dilantik Oktober ini memiliki atensi yang lebih terhadap penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan DKPP.

"Ke depan saya berharap Undang-Undang Pemilu yang baru akan mengakomodir kepentingan-kepentingan penegakan etik penyelenggara pemilu, artinya memberi ruang DKPP untuk membuka kantor di daerah," tandas Heddy.