Suara.com - Mantan Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Sulawesi Selatan (Sulsel) Edy Rahmat mengaku harus membayar uang pungutan liar (pungli) hingga Rp 35 juta sebagai tahanan di Rutan KPK Cabang ACLC C1.
Hal itu dia ungkapkan saat menjadi saksi dalam sidang kasus dugaan pungli di Rutan KPK.
"Kalau totalnya Rp 35 juta," kata Edy yang hadir secara virtual di ruang sidang Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (30/9/2024).
Eddy menjelaskan, awalnya dia dipalak untuk membayar uang muka pungli oleh oknum petugas rutan sebesar Rp 20 juta saat menjalani masa isolasi.
Edy menjadi tahanan di Rutan KPK karena berstatus sebagai tersangka kasus suap pengkondisian audit sebesar Rp 2,9 miliar kepada pemeriksa BPK Sulsel atas nama Yohanes Binur Haryanto Manik.
Namun, dia dan istrinya tidak menyanggupi uang pungli sebesar Rp 20 juta dan hanya mampu membayar Rp 17 juta.
"Setelah itu, memberikan nomor HP ke istri, istri komunikasi, istri bilang nggak sanggup Rp 20 juta pak. Jadi akhirnya yang saya penuhi Rp 17 juta pak," ucap Edy.
Kemudian, Edy juga mengaku harus membayar uang pungli sebesar Rp 5 juta setiap bulan.
Jika tidak membayar, Edy mengaku diancam oleh oknum petugas rutan untuk kembali ke ruangan isolasi dan dilarang berolahraga.
Baca Juga: Eks Bupati Muba Ungkap Diancam Bayar Rp 20 Juta Atau Masa Isolasi Di Rutan KPK Diperpanjang
"Kalau nggak mau membayar uang bulanan Rp 5 juta itu, apa sih dampaknya yang dialaminya nanti?” tanya jaksa.
"Kalau kami kalau ga bayar pak, dipindahkan ke lantai 9 (isolasi) sama disuruh bersih bersih, dilarang olahraga," jawab Edy.
Menurut dia, iuran bulanan paling lambat harus dibayar pada tanggal 10.
"Ya jangan lewat lewat tanggal 10 pak, udah warning pak," ucap Edy.
Edy mengaku salah satu oknum petugas rutan yang memalaknya ialah Ramadhan Ubaidillah A yang disebut dengan istilah "Lurah" dari Rutan cabang KPK C1.
Adapun total uang yang diakui telah dibayarkan Edy untuk pungli di Rutan KPK mencapai Rp 35 juta.
Berita Terkait
-
Skandal Nebeng Pesawat Jet Teman, Mantan Pimpinan KPK Sebut Kaesang Ngeles, Kok Bisa?
-
Eks Bupati Muba Ungkap Diancam Bayar Rp 20 Juta Atau Masa Isolasi Di Rutan KPK Diperpanjang
-
KPK Panggil Dirut Inalum Danny Praditya Terkait Kasus Dugaan Korupsi PT PGN
-
Usut Dugaan Korupsi pada Pengurusan IUP, KPK Panggil Sederet Mantan Pejabat Kaltim Ini
-
Jaksa Hadirkan 6 Saksi Di Sidang Pungli Rutan KPK: Ada Eks Penyidik Hingga Mantan Bupati
Terpopuler
- 5 Sepatu Running Lokal Paling Juara: Harga Murah, Performa Berani Diadu Produk Luar
- 7 Bedak Padat yang Awet untuk Kondangan, Berkeringat Tetap Flawless
- 8 Mobil Bekas Sekelas Alphard dengan Harga Lebih Murah, Pilihan Keluarga Besar
- 5 Rekomendasi Tablet dengan Slot SIM Card, Cocok untuk Pekerja Remote
- 7 Rekomendasi HP Murah Memori Besar dan Kamera Bagus untuk Orang Tua, Harga 1 Jutaan
Pilihan
-
4 HP RAM 12 GB Paling Murah, Pilihan Terbaik untuk Gamer dan Multitasker Berat
-
Perusahaan BUMN dan Badan Negara Lakukan Pemborosan Anggaran Berjamaah, Totalnya Rp43 T
-
RKUHAP Resmi Jadi UU: Ini Daftar Pasal Kontroversial yang Diprotes Publik
-
Permintaan Pertamax Turbo Meningkat, Pertamina Lakukan Impor
-
Pertemuan Mendadak Jusuf Kalla dan Andi Sudirman di Tengah Memanasnya Konflik Lahan
Terkini
-
Jejak Hitam Eks Sekretaris MA Nurhadi: Cuci Uang Rp308 M, Beli Vila-Kebun Sawit Atas Nama Orang Lain
-
Jaksa KPK Ungkap Pertarungan Gengsi dengan Penasihat Hukum di Kasus Hasto Kristiyanto
-
Sebut Indonesia Darurat Bullying, Puan Siapkan Panggilan Menteri dan Tim Psikolog
-
Pembahasan KUHAP Diperkarakan ke MKD, Puan Sebut DPR Sudah Libatkan Banyak Pihak: Prosesnya Panjang
-
Adies Kadir Mulai Aktif Lagi, Puan Bilang DPR Tak Perlu 'Woro-woro'
-
Kalibata Terendam Setengah Meter, Warga Terjebak, Anak Sekolah Terpaksa 'Nyeker' Terjang Banjir
-
Dongkrak Investasi, Gubernur Ahmad Luthfi Minta Perbanyak Gelar Forum Bisnis
-
Plot Twist Kasus Curanmor Cengkareng: Dituduh Maling Gegara Baju, 6 Pria Malah Positif Sabu
-
Kemenko Kumham Imipas Gelar Rapat, Bahas Implementasi KUHP hingga Penyelesaian Overstay Tahanan
-
MK Larang Polisi Aktif Rangkap Jabatan Sipil, Menkum: Yang Sudah Terlanjur Tak Perlu Mundur