Suara.com - Menteri Koordinator Pembangunan Manusia Muhadjir Effendy memastikan pemerintah akan memantau penurunan masyarakat kelas menengah. Muhadjir mengatakan, fenomena masyarakat menengah turun kelas itu sangat mengkhawatirkan. Namun, dia memastikan bahwa pemerintah masih bisa menahan laju penurunan tersebut.
Diketahui, berdasarkan Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan penurunan kelas menengah tercatat dari 57,33 juta orang pada 2019 menjadi 47,85 juta orang pada 2024. Penurunan ini setara dengan 9,48 juta orang yang turun kasta dari kelas menengah.
"Kami terus memantau jangan sampai penurunan kelas menengah itu kemudian merosot sampai tingkat paling bawah, yakni hampir miskin, miskin, sampai miskin ekstrem. Sekarang kan Alhamdulillah masih bisa ditahan penurunannya itu pada level yang aspiring middle class. Ini kelas menengah bawah tapi belum sampai bawah, mudah-mudahan tidak," kata Muhadjir ditemui di kantor Kemenko PMK di Jakarta, Selasa (8/10/2024).
Muhadjir menambahkan, penurunan tingkat ekonomi yang dibiarkan terus bisa jadi merosot menjadi kelas hampir miskin. Kemudian, bisa jadi merosot makin cepat menjadi kelas ekonomi.
Menurut Muhadjir, salah satu penyebabnya karena saat ini terjadi deflasi. Sehingga banyak masyarakat yang tetap menyimpan uangnya dan tingkat belanja rendah, sehingga perputaran ekonomi pun lambat. Menyikapi kondisi itu, Muhadjir menekankan pentingnya perluasan lapangan kerja.
"Sebetulnya yang paling dapat disentuh ya lapangan kerja. Sekarang kan tingkat pengangguran cenderung jadi tantangan sendiri. Dan tugas saya jangan sampai yang di aspiring middle class itu nanti turun ke bawah sampai ke lower class. Dan ini suatu pekerjaan yang sedang kita lakukan," tuturnya.
Berdasarkan keterangan BPS yang menggunakan acuan Bank Dunia, standar kelas dilihat berdasarkan pengeluaran seseorang per kapita per bulan. Kelompok menuju kelas menengah dikategorikan memiliki pengeluaran bulanan 1,5 hingga 3,5 kali garis kemiskinan. Sedangkan kelompok kelas menengah atas memiliki pengeluaran bulanan 3,5 hingga 17 kali garis kemiskinan.
Dengan acuan tersebut, kelompok kelas menengah pada 2024 dikatakan memiliki pengeluaran bulanan sebanyak Rp 2,04 juta hingga Rp 9,9 juta. Sedangkan kelompok menuju kelas menengah adalah mereka dengan pengeluaran bulanan per orang Rp 874.398 hingga Rp 2,04 juta.
Berita Terkait
-
Minta Rakyat Bergerak Lengserkan Gibran pada 21 Oktober karena Skandal Fufufafa, Seruan Amien Rais Disorot: Makar?
-
Bahlil Lahadalia Koar-koar Soal Tabrak Aturan, Auto Kena Nyinyiran Netizen: Siapa Gurunya Coba?
-
Istana Panik usai Kaesang Akui Akun Fufufafa Punya Gibran, Roy Suryo: Dia Orangnya Ceplas-ceplos
-
'Berantakan' Klarifikasi Roti Rp400 Ribu, Pandji Sarankan Kaesang-Erina Minta Maaf: Anda Ini Anak dan Menantu Presiden!
Terpopuler
- Feri Amsari Singgung Pendidikan Gibran di Australia: Ijazah atau Cuma Sertifikat Bimbel?
- 7 Mobil Kecil Matic Murah untuk Keluarga Baru, Irit dan Perawatan Mudah
- Gugat Cerai Hamish Daud? 6 Fakta Mengejutkan di Kabar Perceraian Raisa
- 21 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 22 Oktober 2025, Dapatkan 1.500 Gems dan Player 110-113 Sekarang
- Pria Protes Beli Mie Instan Sekardus Tak Ada Bumbu Cabai, Respons Indomie Bikin Ngakak!
Pilihan
-
Superkomputer Prediksi Arsenal Juara Liga Champions 2025, Siapa Lawan di Final?
-
Bayar Hacker untuk Tes Sistem Pajak Coretax, Menkeu Purbaya: Programmer-nya Baru Lulus SMA
-
Perbandingan Spesifikasi HONOR Pad X7 vs Redmi Pad SE 8.7, Duel Tablet Murah Rp 1 Jutaan
-
Di GJAW 2025 Toyota Akan Luncurkan Mobil Hybrid Paling Ditunggu, Veloz?
-
Heboh Kasus Ponpes Ditagih PBB hingga Diancam Garis Polisi, Menkeu Purbaya Bakal Lakukan Ini
Terkini
-
Jejak Korupsi Riza Chalid Sampai ke Bankir, Kejagung Periksa 7 Saksi Maraton
-
'Tidak Dikunci, tapi Juga Tidak Dipermudah,' Dilema MPR Sikapi Wacana Amandemen UUD 1945
-
Lisa Mariana Sumringah Tak Ditahan Polisi Usai Diperiksa Sebagai Tersangka: Aku Bisa Beraktivitas!
-
Menhut Klaim Karhutla Turun Signifikan di Tahun Pertama Pemerintahan Prabowo, Ini Kuncinya
-
'Apa Hebatnya Soeharto?' Sentilan Keras Politisi PDIP Soal Pemberian Gelar Pahlawan
-
Efek Jera Tak Mempan, DKI Jakarta Pilih 'Malu-maluin' Pembakar Sampah di Medsos
-
Menas Erwin Diduga 'Sunat' Uang Suap, Dipakai untuk Beli Rumah Pembalap Faryd Sungkar
-
RDF Plant Rorotan, Solusi Pengelolaan Sampah Ramah Lingkungan
-
KPK Cecar Eks Dirjen Perkebunan Kementan Soal Pengadaan Asam Semut
-
Buka Lahan Ilegal di Kawasan Konservasi Hutan, Wanita Ini Terancam 11 Tahun Bui