Suara.com - Badan Narkotika Nasional (BNN) mengungkapkan jika narkotika jenis baru atau New Psychoactive Substances (NPS) yang kini sedang marak menjadi perhatian khusus BNN dalam upaya pencegahan dan pemberantasan narkotika.
Deputi Hukum dan Kerja Sama BNN Agus Irianto menyebutkan hingga tahun 2024, perkembangan NPS di dunia mencapai sebanyak 1.247 jenis, sedangkan di Indonesia terdapat 167 jenis NPS yang sudah terindikasi beredar.
"Hal ini membuat BNN selalu berusaha untuk membangun kesadaran kepada seluruh lapisan masyarakat, terutama generasi muda terhadap permasalahan dan penyalahgunaan narkotika," ujar Agus seperti dikutip dari keterangan resmi di Jakarta, Selasa.
Maka dari itu sebagai upaya mewujudkan generasi muda yang bersih dari narkotika, BNN dan ID Next Leader menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) dalam acara bertajuk Future Leader Fast 2024.
Ruang lingkup penandatanganan PKS tersebut meliputi beberapa hal, di antaranya pertukaran data dan/atau informasi dalam upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) serta pembinaan kepada generasi muda pada lingkup kegiatan yang diselenggarakan ID Next Leader dalam upaya P4GN baik di dalam maupun luar negeri.
Kemudian, meliputi pula pemberdayaan melalui peran serta ID Next Leader dalam upaya P4GN dan bidang-bidang lain yang disepakati Deputi Bidang Hukum dan Kerja Sama BNN bersama ID Next Leader.
Agus mengatakan kejahatan narkotika merupakan salah satu kejahatan luar biasa yang mempunyai dampak negatif bagi kehidupan manusia, khususnya generasi muda dan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, upaya P4GN merupakan langkah strategis dalam rangka mewujudkan Indonesia Emas pada tahun 2045.
Adapun BNN telah melakukan pengukuran angka prevalensi penyalahgunaan narkotika pada tahun 2023. Dari hasil survei tersebut, diperoleh angka prevalensi penyalahgunaan narkotika sebesar 1,73 persen atau setara dengan 3,33 juta orang.
Ia menambahkan, dari survei yang sama, kelompok umur yang cenderung menjadi penyalahguna narkotika merupakan kelompok usia produktif pada rentang 15-49 tahun.
"Kelompok umur inilah yang berpotensi menghambat tercapainya Indonesia Emas pada tahun 2045 nanti," ucap dia.
ID Next Leader merupakan wadah bagi generasi muda untuk mengakselerasi potensi dan kebutuhan dalam mencapai tujuan.
Dalam proses tersebut, ID Next Leader memerlukan bimbingan dari berbagai pihak yang memiliki pengetahuan serta pengalaman agar dapat mengarahkan mereka dalam mengambil keputusan secara efektif dalam mencapai tujuan, termasuk BNN.
Berita Terkait
-
Bos Narkoba Benny Setiawan Jalankan Bisnis Haram Dari Tahanan, Anak Bini Hingga Menantu Jadi Kaki Tangan
-
Jadi Tersangka Kasus Narkotika, Polisi Lakukan Asesmen Rehabilitasi untuk Virgoun Cs
-
Kategori Pecandu Narkoba, Chandrika Chika Dibawa ke BNN untuk Asesmen
-
Pegawai BNN Tega KDRT Istrinya, Korban Dicekik hingga Dibanting!
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Serum Malam untuk Hempas Flek Hitam Usia 50 Tahun ke Atas
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- Work to Run: 5 Sepatu Lari Hitam Polos yang Tetap Rapi di Kantor dan Nyaman Dipakai Lari
- 5 HP Redmi RAM 8 GB Memori 256 GB Termurah di Bawah Rp1,5 Juta, Spek Juara
Pilihan
-
Serangan Mematikan Rusia Jelang Gencatan Senjata, 26 Warga Ukraina Tewas
-
Bejatnya Kiai Cabul Ashari di Pati: Ngaku Keturunan Nabi hingga Istri Orang Bebas Dicium
-
Mengungkap Jejak Pelarian Kiai Cabul Pati: Terendus Ritual di Kudus, Kini Raib Bak Ditelan Bumi
-
Diterpa Kontroversi dan Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Ceramah JK, Ade Armando Mundur dari PSI
-
Lolos Blokade AS! Kapal Tanker Iran Rp 3,8 T Menuju Riau, Kemlu RI: Tak Langgar Hukum
Terkini
-
Kemnaker Siapkan Tenaga Kerja Terampil untuk Dukung Pertumbuhan Pasar EV dan Green Jobs
-
Ironi Distribusi Air Jakarta: Apartemen Dimanjakan, Warga Kampung Pakai Pipa Usia Setengah Abad!
-
Serangan Mematikan Rusia Jelang Gencatan Senjata, 26 Warga Ukraina Tewas
-
Kritik Pelibatan TNI dalam Pembekalan LPDP, TB Hasanuddin: Perlu Dikaji, Tak Sesuai Tupoksi!
-
BPJS Kesehatan dan BPKP Perkuat Tata Kelola Jaga Keberlanjutan JKN
-
Letjen TNI Agus Widodo Dikabarkan Resmi Jabat Wakil Kepala BIN, Gantikan Komjen Imam Sugianto
-
Nyawa di Ujung Shift: Mengungkap Jam Kerja Tak Manusiawi Dokter Internship dan Regulasi Kemenkes
-
Sama dengan TNI, Prabowo Batasi Jabatan Anggota Polri di Luar Institusi
-
Komitmen ESG Meningkat, Mengapa Data Logistik Masih Jadi Tantangan di Lapangan?
-
KPK Ingatkan Tunjangan Hakim Ad Hoc Harus Beriringan dengan Perbaikan Sistem Peradilan