Suara.com - Menjelang Pemilihan Presiden AS pada November mendatang, kekayaan para kandidat jadi sorotan, terlebih Donald Trump. Ia kembali menjadi sorotan, terutama setelah pengadilan memutuskan bahwa selama bertahun-tahun Trump telah melebih-lebihkan nilai asetnya.
Salah satu tuduhan adalah bahwa Trump pernah melebih-lebihkan kekayaannya hingga $3,6 miliar (sekitar Rp56 triliun).
Sebagai mantan pengusaha properti, Trump memiliki portofolio yang mencakup 18 klub golf dan properti di Mar-a-Lago. Letitia James, Jaksa Agung New York, mengajukan kasus perdata terkait dugaan melebih-lebihkan nilai asetnya.
Terlepas dari kontroversi ini, Trump tetap dikenal sebagai seorang miliarder, dengan perkiraan kekayaan bersih sekitar $4 miliar (sekitar Rp62 triliun) pada Oktober.
Pendapatan Trump berasal dari beberapa sumber, seperti klub golf yang menghasilkan puluhan juta dolar setiap tahun. Resor mewahnya, Mar-a-Lago, misalnya, menyumbang lebih dari $56 juta (sekitar Rp867 miliar) tahun lalu.
Meski demikian, laporan keuangan Trump tidak memberikan gambaran jelas terkait utang atau kerugian yang dia alami.
Selain itu, Trump dibebani biaya hukum besar, termasuk denda $454 juta (sekitar Rp7 triliun) terkait kasus penipuan asetnya. Trump juga menghadapi kasus pidana lain, termasuk terkait kerusuhan 6 Januari dan dugaan upaya membatalkan hasil Pemilu 2020 di Georgia.
Meskipun begitu, Trump tetap menjadi salah satu figur paling kaya dan berpengaruh di Amerika, baik dalam dunia bisnis maupun politik. Kekayaannya yang sangat besar menjadi salah satu sorotan penting dalam Pemilu Presiden mendatang.
Selain Trump, kekayaan kandidat lain seperti Wakil Presiden Kamala Harris juga mendapat perhatian. Harris memiliki kekayaan bersih sekitar $8 juta (sekitar Rp124 miliar), bersama suaminya Doug Emhoff, dengan beberapa properti dan investasi di kota-kota besar di AS.
Baca Juga: Ibu Elon Musk Bikin Geger di X Gara-gara Cuitannya soal Pemilu AS
Dengan berbagai latar belakang kekayaan yang dipertanyakan, para kandidat Pemilu 2024 menghadapi pengawasan ketat dari publik, dan faktor ekonomi mereka mungkin mempengaruhi pilihan pemilih pada November mendatang.
Berita Terkait
-
Ibu Elon Musk Bikin Geger di X Gara-gara Cuitannya soal Pemilu AS
-
Punya Komitmen Untuk Gencatan Senjata di Gaza, 26 Imam Muslim Dukung Kamala Harris di Pilpres AS
-
Elon Musk Nyatakan Dukungan Penuh Terhadap Donald Trump, Rela Masuk Penjara jika Kamala Harris Menang?
-
Bitcoin Mendekati US$64.000 Jelang Data Ekonomi AS, Sinyal Bullish?
-
Netanyahu Lebih Mendukung Donald Trump, Ini Reaksi Kamala Harris
Terpopuler
- Pelatih Argentina Buka Suara Soal Sanksi Facundo Garces: Sindir FAM
- Kiper Keturunan Karawang Rp 2,61 Miliar Calon Pengganti Emil Audero Lawan Arab Saudi
- Usai Temui Jokowi di Solo, Abu Bakar Ba'asyir: Orang Kafir Harus Dinasehati!
- Ingatkan KDM Jangan 'Brengsek!' Prabowo Kantongi Nama Kepala Daerah Petantang-Petenteng
- 30 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 28 September: Raih Hadiah Prime Icon, Skill Boost dan Gems Gratis
Pilihan
-
Here We Go! Jelang Lawan Timnas Indonesia: Arab Saudi Krisis, Irak Limbung
-
Berharap Pada Indra Sjafri: Modal Rekor 59% Kemenangan di Ajang Internasional
-
Penyumbang 30 Juta Ton Emisi Karbon, Bisakah Sepak Bola Jadi Penyelamat Bumi?
-
Muncul Tudingan Ada 'Agen' Dibalik Pertemuan Jokowi dengan Abu Bakar Ba'asyir, Siapa Dia?
-
BBM RI Dituding Mahal Dibandingkan Malaysia, Menkeu Purbaya Bongkar Harga Jual Pertamina
Terkini
-
Menteri Hukum Ultimatum PPP: Selesaikan Masalah Internal atau AD/ART Jadi Penentu
-
Satu Bulan Tragedi Affan Kurniawan: Lilin Menyala, Tuntutan Menggema di Benhil!
-
Polemik Relokasi Pedagang Pasar Burung Barito, DPRD DKI Surati Gubernur Pramono Anung
-
Siapa Ketum PPP yang Sah? Pemerintah akan Tentukan Pemenangnya
-
KPAI Minta Polri Terapkan Keadilan Restoratif untuk 13 Anak Tersangka Demonstrasi
-
Program Magang Fresh Graduate Berbayar Dibuka 15 Oktober, Bagaimana Cara Mendaftarnya?
-
DPR RI Kajian Mendalam Putusan MK soal Tapera, Kepesertaan Buruh Kini Sukarela
-
Setelah Kasih Nilai Merah, ICW Tagih Aksi Nyata dari Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum
-
DPRD DKI Kaget Dana Transfer Pusat ke Jakarta Dipangkas, APBD 2026 Terancam Turun
-
DPRD DKI Kaget Dana Transfer Pusat ke Jakarta Dipangkas, APBD 2026 Terancam Turun