Suara.com - Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana mengaku mendengar bahwa presiden terpilih Prabowo Subianto bakal melanjutkan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Hal ini ditegaskan Ari menanggapi perihal Keppres pemindahan ibu kota yang diserahkan Presiden Jokowi kepada Prabowo.
Ari ditanya mengenai kepastian, apakah Prabowo akan meneken keppres pemindahan ibu kota tersebut?
"Saya mendengar sudah ada penjelasan dari Pak Prabowo terpilih dan itu sudah dikonfirmasi," kata Ari di komplek Istana Kepresiden Jakarta, Rabu (9/10/2024).
Ari optimis bahwa pembangunan IKN yang dicanangkan Jokowi akan tetap berlanjut pada pemerintahan Prabowo.
"Tetap berlanjut. Itu sudah ditegaskan berulang kali, terutama oleh pak presiden terpilih, di IKN sendiri, menyampaikan berulang kali, sangat tegas bahwa ini akan melanjutkan," kata Ari.
"Dan kemudian kita juga punya koridor kerangka undang-undang bahwa ini sebuah keputusan bersama yang harus kita jalankan dan tentu berdasarkan tahapan-tahapan yang ditentukan berdasarkan perkembangan lapangan," sambungnya.
Ari kemudian menjelaskan mengenai pertimbangan Jokowi menyerahkan penandatanganan Keppres pemindahan ibu kota kepada Prabowo.
"Seperti yang sudah disampaikan bapak presiden, IKN itu kan membangun sebuah ekosistem, tidak hanya sekadar membangun gedung pemerintahan, tetapi ekosistem yang mendukung bagaimana pengelolaan pemerintahan agar terus berjalan," kata Ari.
Bantah Jokowi Cuci Tangan
Baca Juga: Istana Bantah Jokowi Cuci Tangan Soal Keppres Pindah Ibu Kota Diserahkan Ke Prabowo
Sebelumnya, Ari membantah anggapan Presiden Joko Widodo atau Jokowi tengah berupaya melakukan cuci tangan, seiring dirinya yang menyerahkan penandatanganan Keppres pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Nusantara kepada presiden terpilih Prabowo Subianto.
Ari menegaskan Keppres tersebut diserahkan kepada pemerintahan berikutnya lantaran memang persoalan pemindahan ibu kota memang butuh keberlanjutan.
"Nggak (cuci tangan). Ini kan suatu proses yang berkelanjutan. Membangun ibu kota tidak bisa hanya dalam 1-2 tahun. Ini suatu proses yg panjang, tidak hanya ibu kota/pusat pemerintahannnya, tapi kan semua ekosistemnya," kata Ari di komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (9/10/2024).
Menurut Ari semua pihak perlu menyadari bahwa proses pemindahan dan pembangunan ibu kota baru memang merupakan proses jangka panjang.
"Tahapan-tahapan yang harus kita lakukan dan sudah ada grand design yang dibuat oleh Bappenas untuk tahun-tahun ke depannya itu apa, dan tentu kita berjalan berdasarkan tahapan yang sudah kita rencanakan," kata Ari.
Jokowi belum lama ini mengatakan, Keputusan Presiden (Keppres) terkait pemindahan ibu kota ke Ibu Kota Nusantara sepatutnya diteken oleh Presiden Terpilih Prabowo Subianto, ketika segala hal terkait kesiapan di ibu kota baru sudah terpenuhi.
Berita Terkait
-
Istana Bantah Jokowi Cuci Tangan Soal Keppres Pindah Ibu Kota Diserahkan Ke Prabowo
-
Gerindra Bocorkan Agenda Prabowo Usai Dilantik Jadi Presiden
-
Makan Malam Dengan Prabowo Jadi Sinyal Jokowi Untuk PDIP? Istana Respons Begini
-
Panggil Ormas Pujakesuma ke Istana, Jokowi Titip Pesan soal Pilkada?
-
Pamer Momen Dinner buat Beri Sinyal ke PDIP: Jokowi Tak Mau Ditinggal Prabowo Pasca Lengser?
Terpopuler
- Link Download Gratis Ebook PDF Buku Broken Strings, Memoar Pilu Karya Aurelie Moeremans
- Biodata dan Agama DJ Patricia Schuldtz yang Resmi Jadi Menantu Tommy Soeharto
- Kronologi Pernikahan Aurelie Moeremans dan Roby Tremonti Tak Direstui Orang Tua
- 5 Sepatu Jalan Lokal Terbaik Buat Si Kaki Lebar Usia 45 Tahun, Berjalan Nyaman Tanpa Nyeri
- DPUPKP Catat 47 Hektare Kawasan Kumuh di Kota Jogja, Mayoritas di Bantaran Sungai
Pilihan
-
Hari Ini Ngacir 8 Persen, Saham DIGI Telah Terbang 184 Persen
-
Mengapa Purbaya Tidak Pernah Kritik Program MBG?
-
Kuburan atau Tambang Emas? Menyingkap Fenomena Saham Gocap di Bursa Indonesia
-
Nama Orang Meninggal Dicatut, Warga Bongkar Kejanggalan Izin Tanah Uruk di Sambeng Magelang
-
Di Reshuffle Prabowo, Orang Terkaya Dunia Ini Justru Pinang Sri Mulyani untuk Jabatan Strategis
Terkini
-
Pascabanjir Sumatra, Penanganan Beralih ke Pemulihan Layanan Kesehatan dan Kebutuhan Dasar
-
Indonesia Tancap Gas Jadi Pusat Halal Dunia lewat D-8 Halal Expo Indonesia 2026
-
Literasi Halal Dinilai Masih Lemah, LPPOM Siapkan Pelajar Jadi Agen Perubahan
-
Jepang Studi Banding Program MBG di Indonesia
-
Kasus Korupsi LPEI Berkembang, Kejati DKI Tetapkan 4 Tersangka Baru dan Sita Aset Rp566 Miliar
-
Merasa Tak Dihargai, Anggota DPR Semprot Menteri KKP: Kami Seperti 'Kucing Kurap'
-
Korban Bencana Boleh Manfaatkan Kayu Hanyut, Kemenhut Juga Stop Penebangan Hutan
-
Politisi PDIP Ingatkan Prabowo: Jangan Buru-buru Bangun IKN, Siapkan Dulu Ekosistemnya
-
Bukan Sekadar Banjir: Auriga Desak KLHK dan KPK Usut Dugaan Korupsi di Balik Perusakan Lahan PT TPL
-
BNI Bersihkan Masjid Darul Aman Pascabanjir di Agam