Suara.com - Susilo Bambang Yudhoyono mengungkapkan kelebihan dan kekurangannya dalam menjalani tugas kenegaraannya sebagai Presiden Republik Indonesia (RI) selama dua periode, yakni 2004-2009 dan 2009-2014. Meski begitu, ia menyatakan tidak pernah berselingkuh kepada konstitusi.
Pernyataan tersebut disampaikannya saat peluncuran buku di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan pada Kamis (10/10/2024).
"Kita merampungkan tugas kita dengan segala kelebihan dan kekurangan kita. Tentu banyak kekurangan kita, ada kelemahan kita, ada beberapa hal yang tidak bisa kita lakukan, tetapi kita tidak berselingkuh kepada sistem, kepada konstitusi, kepada hal-hal yang patut dipedomani dalam kehidupan bernegara," kata SBY.
Untuk diketahui, buku yang diluncurkan tersebut merupakan karya sejumlah menteri yang pernah bertugas di era kepemimpinan SBY-Jusuf Kalla. Adapun buku yang diluncurkan berjudul 'Perjalanan dan Capaian Kabinet Bersatu I (2004-2009)' dan 'Di Balik Layar Kabinet: Testimoni dan Refleksi Perjuangan Menteri Kabinet Indonesia Bersatu'.
Dalam buku 'Perjalanan dan Capaian Kabinet Indonesia Bersatu I (2004-2009)' berisi catatan pengalaman serta kesan sejumlah menteri dalam membuat keputusan pada masa pertama kepemimpinan SBY saat menjadi presiden.
Berbagai hal pengalaman dalam membuat kebijakan atau keputusan diambil, mulai dari kenaikan harga BBM, mengupayakan pendekatan humanisme di penyelesaian konflik Aceh, dan penguatan kebijakan ESDM untuk pemulihan ekonomi.
Masih dalam sambutannya, SBY kemudian mengungkapkan dukungannya kepada Prabowo Subianto yang akan dilantik menjadi presiden pada 20 Oktober mendatang.
"Kita sangat mencintai negeri ini, kita semua merah putih, jangan ragukan, jangan ragukan, oleh karena itu kita punya hak untuk menyampaikan pendapat dan mendoakan tentu siapapun yang menjadi presiden, pemilu menakdirkan Pak Prabowo, saya akan mendukung beliau supaya sukses. Kalau sukses rakyatnya senang, nama Indonesia bagus," ujar dia.
Untuk itu, ia kemudian mengajak semua pihak untuk menyatukan perbedaan dalam politik dan meletakan persaudaraan serta solidaritas di atasnya.
Baca Juga: Digandeng Kemenkes buat Perangi Nyamuk Malaria, SBY Curhat Temui Prabowo, Kenapa?
"Marilah kita jaga persahabatan, perbedaan posisi politik jangan membikin kita jauh satu sama lain. Kita berbeda posisi politik, berbeda partai politik. Kebersamaan kita seperti ini our solidarity, our brotherhood harus diletakkan di atas politik, brotherhood over politic, insyaallah bisa," katanya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Selamat Tinggal Jay Idzes? Sassuolo Boyong Amunisi Pertahanan Baru dari Juventus Jelang Deadline
- 4 Calon Pemain Naturalisasi Baru Era John Herdman, Kapan Diperkenalkan?
- Kakek Penjual Es Gabus Dinilai Makin 'Ngelunjak' Setelah Viral, Minta Mobil Saat Dikasih Motor
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 4 Mobil Kecil Bekas 80 Jutaan yang Stylish dan Bandel untuk Mahasiswa
Pilihan
-
5 HP Baterai Jumbo untuk Driver Ojol agar Narik Seharian, Harga mulai dari Rp2 Jutaan
-
Bom Molotov Meledak di SMPN 3 Sungai Raya, Polisi Ungkap Terduga Pelaku Siswa Kelas IX
-
KPK Benarkan Lakukan OTT di Jakarta Hari Ini, Siapa Targetnya?
-
Resmi! Indonesia Masuk Daftar Kandidat Tuan Rumah Piala Asia 2031
-
Mauro Zijlstra Resmi Gabung Persija
Terkini
-
Syahganda Nainggolan: Langkah Prabowo di Board of Peace Bentuk Realisme Politik
-
Bom Molotov Meledak di SMPN 3 Sungai Raya, Polisi Ungkap Terduga Pelaku Siswa Kelas IX
-
KPK Benarkan Lakukan OTT di Jakarta Hari Ini, Siapa Targetnya?
-
Terduga Pelaku Bom Molotov di SMPN 3 Sungai Raya Diamankan Polisi
-
Arief Hidayat ke Adies Kadir: Kita Harus Pertanggungjawabkan Kepada Tuhan, Tidak Bisa Seenaknya
-
Dapat Teror Karangan Bunga Berisi Intimidasi, Dokter Oky Pratama Lapor Polda Metro Jaya
-
KPK Gelar OTT Senyap di Kalsel, Siapa yang Terjaring di KPP Banjarmasin?
-
Indonesia Pimpin Dewan HAM PBB: Jabatan Bergilir atau Prestasi Diplomatik?
-
Bursa Calon Ketua OJK Memanas: Misbakhun Buka Suara Soal Isu Gantikan Mahendra Siregar
-
Gayus Lumbuun Bongkar Jalur Hukum Ijazah Jokowi: Harus ke PTUN, Bukan Ranah Pidana