Suara.com - Masa pemerintahan Joko Widodo dikritik alami antiklimaks akibat kesalahannya sendiri dalam membangun negara. Hal paling mudah terlihat dari kondisi tersebut ialah ambisi Jokowi dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur.
Sosiolog Sulfikar Amir menjelaskan, kondisi antiklimaks terjadi ketika seseorang memiliki ekspektasi besar terhadap sesuatu. Namun setelah berhasil mencapai itu rupanya kebahagiaan yang dirasakan tidak sebesar ekspektasinya.
"Kemudian selebrasinya pun juga setengah hati dan akhirnya setelah itu dia menurun. Ini yang menurut saya terjadi dengan IKN," kata Sulfikar, dikutip Suara.com dari podcast bersama Bambang Widjojanto, Minggu (13/10/2024).
IKN dinilai sebagai proyek ambisius Jokowi yang menginginkan adanya suatu legasi untuk rakyat Indonesia setelah dia lengser sebagai Presiden RI. Menurut Sulfikar, Jokowi memang ingin legasi tersebut harus berwujud bangunan agar bisa terlihat secara nyata.
"Tapi kemudian ketika ini terjadi IKN tidak selesai. Kenapa, karena apa yang dipikirkan, apa yang dia inginkan tidak sesuai dengan kapasitas yang kita miliki. Dia memaksakan itu," kritiknya.
Lebih lanjut, Sulfikar juga menilai kalau Jokowi sebenarnya tidak tahu cara membangun kota baru. Tidak hanya memerlukan sumber daya finansial yang luar biasa besar, tetapi juga butuh kapasitas pemerintah yang mampu mengelola proyek skala besar secara efisien dan terorganisir.
Sementara itu, belum lama ini Presiden Jokowi juga mengakui bahwa butih waktu lama untuk membangun suatu kota baru. Dia bahkan menyebut kalau pembangunan IKN bisa saja selesai dalam waktu 20 tahun mendatang.
“Membangun sebuah Ibu Kota seperti Nusantara ini butuh waktu, butuh proses, tidak hanya 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Ini bisa 10 tahun, 15 tahun atau 20 tahun untuk membangun ekosistem besar, Ibu Kota besar, negara besar Indonesia,” ujarnya saat memberikan kata sambutan dalam 15th Kompas CEO Forum di IKN yang disiarkan secara virtual, Jumat (11/10/2024).
Jokowi memastikan bahwa pembangunan hunian di IKN masih terus dikerjakan. Walau begitu, dia menyampaikan bahwa hingga saat ini kantor pemerintahan masih belum bisa dipindahkan ke IKN.
Baca Juga: SBY Disebut Sedang Lakukan Psywar Ke Jokowi: Ada Jarak Politik Dan Etik
Berita Terkait
-
Presiden Jokowi Komentari Wasit Kontroversial yang Rugikan Timnas Indonesia, Soroti Hal Ini
-
Menanti Janji Jokowi: Perpres Jalan Tol Probolinggo-Lumajang Tak Kunjung Realisasi
-
SBY Disebut Sedang Lakukan Psywar Ke Jokowi: Ada Jarak Politik Dan Etik
-
Infrastruktur Indonesia: Terima Kasih Jokowi, Semoga Prabowo Bisa Membenahi
-
Pendidikan di Indonesia: Jokowi Beri Landasan, Prabowo Harus Bawa Terobosan
Terpopuler
- Apa yang Terjadi Jika Gunung Anak Krakatau Meletus?
- 3 Pimpinan BGN Dilaporkan ke Ombudsman, Diduga Rangkap Jabatan di BUMN
- Kacamata Cat Eye Cocok untuk Bentuk Wajah Apa? Ini 3 Pilihan dengan Harga Ramah di Kantong
- 5 Sepatu Lari Reebok yang Diskon di Sports Station, Harga Mulai Rp300 Ribuan
- 8 Pilihan Parfum di Alfamart yang Semakin Berkeringat Semakin Wangi
Pilihan
-
PHK 1.250 Karyawan Tokopedia Berujung Aksi Buruh ke Kantor TikTok
-
Mengapa Kursi Komisaris Layak Untuk Sang Loyalis?
-
Cristiano Ronaldo Umumkan Perpisahan! Piala Dunia 2026 Jadi Panggung Terakhir
-
Tangis Bayi Pecah Pagi Hari, Warga Temukan Bayi Perempuan Baru Lahir di Teras Rumah
-
Rupiah Nyaris ke Rp18.000 Lagi Hari Ini
Terkini
-
Mulai Tahun Ini, 13 Juli Resmi Diperingati sebagai Hari Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa
-
Ekonomi Jakarta Tumbuh 5,59 Persen, Dukungan Pramono terhadap UMKM dan PKL Tuai Pujian
-
Fadli Zon Sebut Ziarah Gunung Kawi Merupakan Warisan Tradisi
-
Alasan Indonesia Tak Kirim Pejabat Tinggi ke Penghormatan Terakhir Ayatollah Khamenei
-
Biang Kerok Blackout! Polri Bongkar Korupsi Batu Bara PLTU yang Bikin Listrik Padam Massal
-
WNI Tewas Mengenaskan di Jepang, Terduga Pelaku Diduga Tabrakkan Diri ke Kereta
-
Mahfud MD Heran Fenomena UU 'Simsalabim': Tiba-tiba Jadi, Kapan Dibahasnya?
-
Bulog Respon Cepat Masukan Masyarakat, Direktur Operasi Tinjau Penanganan Gudang Karawang
-
Dewan Pers Kabulkan Pokok Aduan Gus Ipul atas Artikel Opini yang Dinilai Menyudutkan
-
Rumor 'Orang Dalam' Bocorkan OTT Kuansing Mencuat, KPK: Itu Cuma Spekulasi!