Suara.com - Masa pemerintahan Joko Widodo dikritik alami antiklimaks akibat kesalahannya sendiri dalam membangun negara. Hal paling mudah terlihat dari kondisi tersebut ialah ambisi Jokowi dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur.
Sosiolog Sulfikar Amir menjelaskan, kondisi antiklimaks terjadi ketika seseorang memiliki ekspektasi besar terhadap sesuatu. Namun setelah berhasil mencapai itu rupanya kebahagiaan yang dirasakan tidak sebesar ekspektasinya.
"Kemudian selebrasinya pun juga setengah hati dan akhirnya setelah itu dia menurun. Ini yang menurut saya terjadi dengan IKN," kata Sulfikar, dikutip Suara.com dari podcast bersama Bambang Widjojanto, Minggu (13/10/2024).
IKN dinilai sebagai proyek ambisius Jokowi yang menginginkan adanya suatu legasi untuk rakyat Indonesia setelah dia lengser sebagai Presiden RI. Menurut Sulfikar, Jokowi memang ingin legasi tersebut harus berwujud bangunan agar bisa terlihat secara nyata.
"Tapi kemudian ketika ini terjadi IKN tidak selesai. Kenapa, karena apa yang dipikirkan, apa yang dia inginkan tidak sesuai dengan kapasitas yang kita miliki. Dia memaksakan itu," kritiknya.
Lebih lanjut, Sulfikar juga menilai kalau Jokowi sebenarnya tidak tahu cara membangun kota baru. Tidak hanya memerlukan sumber daya finansial yang luar biasa besar, tetapi juga butuh kapasitas pemerintah yang mampu mengelola proyek skala besar secara efisien dan terorganisir.
Sementara itu, belum lama ini Presiden Jokowi juga mengakui bahwa butih waktu lama untuk membangun suatu kota baru. Dia bahkan menyebut kalau pembangunan IKN bisa saja selesai dalam waktu 20 tahun mendatang.
“Membangun sebuah Ibu Kota seperti Nusantara ini butuh waktu, butuh proses, tidak hanya 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Ini bisa 10 tahun, 15 tahun atau 20 tahun untuk membangun ekosistem besar, Ibu Kota besar, negara besar Indonesia,” ujarnya saat memberikan kata sambutan dalam 15th Kompas CEO Forum di IKN yang disiarkan secara virtual, Jumat (11/10/2024).
Jokowi memastikan bahwa pembangunan hunian di IKN masih terus dikerjakan. Walau begitu, dia menyampaikan bahwa hingga saat ini kantor pemerintahan masih belum bisa dipindahkan ke IKN.
Baca Juga: SBY Disebut Sedang Lakukan Psywar Ke Jokowi: Ada Jarak Politik Dan Etik
Berita Terkait
-
Presiden Jokowi Komentari Wasit Kontroversial yang Rugikan Timnas Indonesia, Soroti Hal Ini
-
Menanti Janji Jokowi: Perpres Jalan Tol Probolinggo-Lumajang Tak Kunjung Realisasi
-
SBY Disebut Sedang Lakukan Psywar Ke Jokowi: Ada Jarak Politik Dan Etik
-
Infrastruktur Indonesia: Terima Kasih Jokowi, Semoga Prabowo Bisa Membenahi
-
Pendidikan di Indonesia: Jokowi Beri Landasan, Prabowo Harus Bawa Terobosan
Terpopuler
- Kinerja Tim Komunikasi Buruk, Prabowo Diingatkan Segera Reshuffle Seskab Teddy hingga Kapolri
- Ruben Onsu Jadi Tersangka Kasus Dugaan Penipuan, Bakal Dipanggil Polisi Minggu Depan
- 20 Kode Redeem FF Aktif 20 Agustus 2026: Klaim Item Langka dan Bundle Spesial
- Harga Serum Penghilang Flek Hitam yang Efektif dan Aman, Ini 5 Rekomendasi Produknya
- Warga Jogja Protes Desil Naik, Status Miskin Masuk Desil 9, Pemda DIY Minta BPS Klarifikasi
Pilihan
-
KPK Tangkap Rektor Unsoed Akhmad Sodiq Terkait Dugaan Suap Penerimaan Mahasiswa Baru
-
Geger Sekaten Solo: Keributan Pecah, Adu Dorong hingga Ada yang Dipukul di Bangsal Pagongan
-
Terputus Komunikasi Pasca Gempa, Mahasiswa NTT di Jogja Bergantung Bantuan Warga untuk Bertahan
-
Polwan Ditarik Mundur, Aksi BEM UI di Menara UOB Berujung Saling Dorong dengan Aparat
-
Gaji Manajer Kopdes Merah Putih Rp7,8 Juta per Bulan Viral, Benarkah Batal Rp16 Juta?
Terkini
-
Pati Kompak! Ratusan Ormas Deklarasi Damai di Alun-alun, Tegaskan Tolak Aksi Provokatif
-
Dari Panggung KKI 2026, Belasan UMKM Sumsel Membidik Pasar Nasional hingga Ekspor
-
Cek Kesehatan Gratis Efektif Deteksi Dini dan Eliminasi Kasus TBC di Tangsel
-
Karhutla Sumsel Belum Terkendali, 8 Lokasi Masih Terbakar, Air Makin Menipis
-
Guncang Lima Kota Besar, Deddy Corbuzier Bawa Invasi Indonesia Podcast Festival 2026 ke Luar Jakarta
-
Kemendagri Dorong Digitalisasi Transaksi Daerah Tak Sekadar Pembayaran, tapi Dongkrak PAD
-
Indonesia - China Sepakat Tingkatkan Kerja Sama Bidang Pertahanan
-
Praperadilan Febrie: Ahli Sebut TPPU Pasca 2026 Wajib Pakai Pasal 607, Bukan UU Lama
-
28 Tahun Berlalu, Luka Mei 1998 Kembali Disuarakan Lewat Lagu
-
Bayi 3 Bulan di OKU Terbaring di ICU, 11 Hari Setelah Diduga Dianiaya Ayah Kandung