Suara.com - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengusulkan Wakil Menteri Pertahanan Muhammad Herindra sebagai Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) yang baru menggantikan Budi Gunawan. Usulan itu disampaikan kepada DPR RI.
Budi Gunawan merupakan Kepala BIN yang menjabat selama 8 tahun sejak 9 September 2016. Namun, sepanjang kepemimpinannya di BIN, Budi tak pernah menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Melansir laman lhkpn.kpk.go.id, Budi terakhir kali menyampaikan laporan kekayaannya pada 2013 saat menjadi Kepala Lembaga Pendidikan Polri. Pada 2013, total kekayaan Budi mencapai Rp 22,6 miliar dan USD 24 ribu.
Saat itu, dia tercatat memiliki tanah dan bangunan senilai Rp 21,5 miliar (Rp 21.543.934.000) yang terdiri dari 33 bidang tanah, sebuah bagunan, dan 3 bidang tanah beserta bangunannya. Harta tidak bergerak tersebut berada di Jakarta Selatan, Subang, Bogor, Bandung, Bekasi, dan Serang.
Untuk alat transportasi, Budi memiliki dua unit mobil bermerk Nissan Juke 2011 dan Mitsubishi Pajero Sport 2011 yang total keseluruhannya bernilai Rp 475 juta.
Lebih lanjut, Budi juga memiliki usaha bernilai Rp 40 juta dan harta bergerak lainnya sebesart Rp 215 juta. Tak hanya itu, dia juga punya giro dan setara kas senilai Rp 383,4 juta (Rp 383.445.555) dan USD 24 ribu.
Budi tercatat tidak memiliki hutang dan piutang sehingga total kekayaannya sebesar Rp 22,6 miliar (Rp 22.657.379.555) dan USD 24 ribu.
Berbeda dengan Budi yang tidak menyampaikan LHKPN selama 11 tahun, Herindra menyampaikan laporan hartanya yang terbaru kepada KPK pada 5 April 2024.
Pada laporan tersebut, total kekayaan yang dimiliki Herindra mencapai 23,4 miliar.
Baca Juga: Diusulkan Jokowi untuk Jadi Kepala BIN Baru, Muhammad Herindra Punya Harta Rp 23,4 Miliar
Harta tersebut terdiri dari tiga bidang tanah dan bangunan di wilayah Jakarta Selatan, Jakarta Timur, dan Bogor, serta sebidang tanah di Jakarta Selatan yang senilai Rp 16 miliar (Rp 16.020.988.791).
Kemudian, Herindra juga memiliki satu unit kendaraan berupa mobil Toyota Alphard 2015 seharga Rp 661,5 juta. Dia juga punya harta bergerak lainnya senilai Rp 344,7 juta (Rp 344.765.000).
Harta lainnya yang dimiliki Herindra berupa kas dan setara kas senilai Rp6,8 miliar (Rp 6.855.989.016) dan harta lainnya sebesar Rp 580.473.538.
Adapun hutang yang dimiliki Herindra sebanyak Rp 1 miliar. Dengan begitu, total kekayaannya mencapai Rp 23,4 miliar (Rp 23.463.716.345).
Berita Terkait
-
Spanduk Terima Kasih Jokowi Jadi Sorotan, Keberadaan Ma'ruf Amin Dipertanyakan
-
Apa Arti Nama Anak Kaesang dan Erina Gudono? Tak Kalah Indah dari Cucu Jokowi yang Lain
-
Diusulkan Jokowi untuk Jadi Kepala BIN Baru, Muhammad Herindra Punya Harta Rp 23,4 Miliar
-
Arti Nama Unik Cucu Jokowi, Terbaru Bebingah Sang Tansahayu Anak Kaesang dan Erina Gudono
Terpopuler
- Rhenald Kasali di Sidang ASDP: Beli Perusahaan Rugi Itu Lazim, Hakim Punya Pandangan Berbeda?
- 19 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 5 Oktober: Ada 20.000 Gems dan Pemain 110-113
- Beda Pajak Tahunan Mitsubishi Destinator dan Innova Reborn, Lebih Ringan Mana?
- 3 Shio Paling Beruntung Pekan Kedua 6-12 Oktober 2025
- Jadwal dan Lokasi Penukaran Uang Baru di Kota Makassar Bulan Oktober 2025
Pilihan
-
Perbandingan Spesifikasi vivo V60 Lite 4G vs vivo V60 Lite 5G, Kenali Apa Bedanya!
-
Dana Transfer Dipangkas, Gubernur Sumbar Minta Pusat Ambil Alih Gaji ASN Daerah Rp373 T!
-
Menkeu Purbaya 'Semprot' Bobby Nasution Cs Usai Protes TKD Dipotong: Perbaiki Dulu Kinerja Belanja!
-
Para Gubernur Tolak Mentah-mentah Rencana Pemotongan TKD Menkeu Purbaya
-
Daftar Harga HP Xiaomi Terbaru Oktober 2025: Flagship Mewah hingga Murah Meriah
Terkini
-
HUT ke-80 TNI Mau Dievaluasi Imbas Renggut 2 Nyawa Prajurit, Bakal Ada Investigasi?
-
Reformasi Hukum Era Prabowo: Muncul Usulan Sistem 2 Lapis Agar Polri-Kejaksaan Saling Jaga, Apa Itu?
-
Jabatan Mentereng Halim Kalla: Adik Jusuf Kalla Jadi Tersangka Korupsi PLTU
-
Ahli di Sidang Praperadilan Nadiem Makarim: Kerugian Keuangan Negara Saja Belum Tentu Korupsi
-
Eks Bendahara Amphuri Diperiksa KPK, Bantah Ikut Campur Soal Kuota Haji
-
Janji Pemerintah Bantu Renovasi Sebagian Ponpes Tua dan Rawan, Cak Imin: Tapi Anggaran Kita Terbatas
-
Kasus Erika Carlina Naik ke Penyidikan, DJ Panda Dipanggil Polisi Pekan Depan!
-
Mau Kucurkan Dana Triliunan ke Bank Jakarta, Menkeu Purbaya: Jangan Sampai Saya Kasih Duit Panik
-
Cak Imin: Semua Pembangunan Pesantren Tanpa Izin Harus Dihentikan Sementara
-
Pemda Berperan Penting Dukung Produktivitas Nasional, Tegas Mendagri