Suara.com - Duta Besar Rusia untuk ASEAN, Evgeny Zagaynov, menyatakan bahwa ketidakadopsian dokumen pernyataan akhir KTT Asia Timur disebabkan oleh upaya untuk memasukkan unsur geopolitik ke dalam dokumen tersebut.
Menurutnya, awalnya ASEAN berfokus pada isu-isu praktis dan kerja sama, namun upaya memasukkan geopolitik telah menghalangi proses adopsi dokumen.
Zagaynov menambahkan bahwa saat ini, mitra eksternal ASEAN dihadapkan pada tantangan untuk mengesampingkan perbedaan dan konfrontasi geopolitik demi membangun kerja sama praktis dengan negara-negara di kawasan.
Dia percaya bahwa hal tersebut sangat penting dan mengungkapkan keprihatinan terhadap politisasi dalam forum KTT Asia Timur.
Zagaynov juga menekankan kesiapan Rusia untuk melanjutkan diskusi mengenai dokumen pernyataan akhir KTT tersebut, dengan menyebutkan bahwa ketua ASEAN akan menentukan langkah selanjutnya dalam pembahasan dokumen tersebut.
Pada 11 Oktober, Menteri Luar Negeri Rusia, Sergey Lavrov, menilai bahwa adanya upaya dari AS, Australia, Jepang, Korea Selatan, dan Selandia Baru untuk mempolitisasi dokumen pernyataan akhir KTT Asia Timur ke-19 menjadi penyebab utama dokumen itu tidak dapat diadopsi.
Ia juga menyebutkan bahwa tindakan AS di kawasan ASEAN tergolong destruktif.
Lavrov menambahkan bahwa negara-negara Barat berencana memanfaatkan hubungan mereka dengan ASEAN demi melawan kepentingan Rusia dan China.
Di sisi lain, pihak AS menyatakan pada 12 Oktober bahwa Rusia dan China lah yang menghalangi pernyataan akhir yang telah dirumuskan oleh negara-negara Asia Tenggara, sekaligus menegaskan dukungan dari AS, Jepang, Australia, Korea Selatan, dan India terhadap pernyataan akhir tersebut.
Baca Juga: Apa Itu THAAD? Dikirim Amerika Serikat Untuk Bantu Israel
KTT Asia Timur yang diadakan setiap tahun melibatkan 16 negara, termasuk negara anggota ASEAN serta Australia, China, India, Jepang, Selandia Baru, dan Korea Selatan.
AS dan Rusia bergabung dalam KTT Asia Timur ke-6 yang berlangsung di Bali, Indonesia pada 19 November 2011. (Antara)
Berita Terkait
-
Pria di Rusia Selamat Meski Sudah Terombang-ambing di Laut Selama 2 Bulan dengan Mayat Saudaranya
-
Tegas! Emir Qatar Sebut Agresi Israel di Tepi Barat dan Lebanon Bukan Kebetulan, Ada Agenda Tersembunyi?
-
Dari Ave Maria hingga Guns N' Roses, Trump Ubah Kampanye Jadi Konser Musik Dadakan
-
Rupiah Perkasa Terhadap Dolar AS Setelah Sri Mulyani Masuk Kabinet Prabowo
-
Apa Itu THAAD? Dikirim Amerika Serikat Untuk Bantu Israel
Terpopuler
- Asal-usul Kenapa Semua Pejabat hingga Diplomat Iran Tak Pakai Dasi
- 5 HP Infinix Kamera Beresolusi Tinggi Terbaru 2026 dengan Harga Murah
- 7 Rekomendasi Parfum Lokal Tahan Lama dengan Wangi Musky
- 7 Bedak Wardah yang Tahan Lama Seharian, Makeup Flawless dari Pagi sampai Malam
- Nyanyi Sambil Rebahan di Aspal, Aksi Ekstrem Pinkan Mambo Cari Nafkah Jadi Omongan
Pilihan
-
Diperiksa Kasus Penggelapan Rp2,4 Triliun, Apa Peran Dude Harlino dan Istri di PT DSI?
-
Diguncang Gempa M 7,6, Plafon Gereja Paroki Rumengkor Ambruk Jelang Ibadah Kamis Putih
-
Isak Tangis Pecah di Kulon Progo, Istri Praka Farizal Romadhon Tiba di Rumah Duka
-
Bareskrim Periksa Pasangan Artis Dude Herlino-Alyssa Terkait Skandal Kasus PT DSI Rp2,4 Triliun
-
BREAKING NEWS: Peringatan Dini Tsunami 3, BMKG Minta Evakuasi Warga
Terkini
-
Lautan Serap Energi Berlebih, Jadi Ancaman Serius bagi Pangan Global: Kenapa?
-
Pemerintah Pastikan Pemulangan Jenazah 3 Prajurit TNI yang Gugur di Lebanon
-
Krisis Tambak di Kaltim: Bagaimana Petambak Bisa Bertahan di Tengah Perubahan Iklim?
-
Liga Arab Siap Amankan Jalur Minyak Selat Hormuz di Dewan Keamanan PBB Besok
-
Kolaborasi Pembiayaan Hijau Kian Digenjot, Sasar Kelestarian Hutan dan Ekonomi Petani
-
Kajari Karo 'Siap Salah' di DPR, 7 Fakta Kasus Amsal Sitepu yang Divonis Bebas
-
Momen Kajari Karo Akui Salah di Depan Komisi III DPR Soal Kasus Amsal Sitepu: Siap Salah Pimpinan
-
Jadwal Pemulangan Jenazah Prajurit Indonesia Korban Serangan Israel di Lebanon
-
Jumat Agung 2026 di Katedral Jakarta: Ini Jadwal Ibadah dan Lokasi Parkir Jemaat
-
Dampak Kasus Amsal Sitepu: Pekerja Kreatif Khawatir Kerjasama dengan Pemerintah